Sabtu, 04 Juli 2020 | 13:05:36 WIB

Timboel Siregar: Target UHC Hingga Januari 2019 Sangat Sulit Tercapai

Rabu, 3 Januari 2018 | 15:54 WIB
Timboel Siregar: Target UHC Hingga Januari 2019 Sangat Sulit Tercapai

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar. (FOTO : POSKOTANEWS/LINDO)

JAKARTA, LINDO – Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai pernyataan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang menyampaikan target Universal Health Coverage (UHC) sampai dengan 1 januari 2019 sebanyak 257,5 juta adalah sangat sulit tercapai. 

Menurutnya, data per 22 Desember 2017, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah sebanyak 187.715.780 orang. Bila penduduk Indonesia 257.5 juta orang, maka ada tersisa hingga saat ini sekitar 69.784.220 rakyat Indonesia yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan.

“Artinya, untuk mencapai UHC Kepesertaan dalam 12 bulan ini (di tahun 2018), maka rata - rata dalam sebulan BPJS Kesehatan harus berhasil merekrut 5.815.351 orang,” terang Timboel, di Jakarta, Selasa (2/1). 

Timboel menilai, untuk merekrut 5.815.351 orang dalam sebulan adalah hal yang sangat sulit tentunya. Kondisi sulit ini sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu : 

 

  1. Citra pelayanan BPJS Kesehatan masih belum menunjukkan perbaikan signifikan, seperti masih banyaknya pasien menanti lama untuk dioperasi, sulit mencari ruang perawatan, pasien disuruh beli obat atau darah, dan lainnya, yang merupakan kendala bagi rakyat, terutama juga masyarakat menengah ke atas untuk ikut program JKN.

 

  1. Untuk kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU), dengan kondisi rendahnya penegakkan hukum, regulasi yang menetapkan dasar perhitungan upah yaitu upah minimum (sementara banyak pekerja PPU dari sektor mikro dan kecil yang berupah di bawah upah minimum), Instrumen CoB (Manfaat Tambahan) yang belum mampu diterapkan di perusahaan-perusahaan, dan lainnya yang menjadi faktor yg mendukung kepesertaan PPU masih tetap rendah di BPJS Kesehatan.

Total PPU swasta per Februari 2017 sebanyak 41.3 juta (BPS, Februari 2017) akan sulit tercapai dalam waktu satu tahun ini, di mana hingga saat ini PPU swasta masih sekitar 11 juta peserta.

 

  1. Masih belum selesainya proses sinkronisasi pendataan PBI (Penerima Bantuan Iuran) antara PBI Pusat dan PBI Daerah (Jamkesda) menyebabkan masih banyaknya rakyat miskin yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Rakyat miskin yang tidak terdaftar di PBI akan mengalami kesulitan menjadi peserta mandiri di BPJS Kesehatan karena tidak memiliki daya iuran.

 

  1. Masih rendahnya proses sosialisasi dan edukasi yg dilakukan pemerintah dan BPJS Kesehatan, juga menjadi faktor yg menyebabkan belum tersadarkannya rakyat secara massif untuk ikut menjadi peserta BPJS Kesehatan.

“Menurut saya memang sangat sulit untuk mencapai UHC kesepesertaan di 1 januari 2019 nanti.  Saya berharap dengan kendala-kendala tersebut, pemerintah dan BPJS Kesehatan mau lebih bekerja keras melakukan sosialisasi secara massif serta penegakkan hukum dan juga memperbaiki pelayanan BPJS kesehatan sehingga rakyat, termasuk Badan usaha/BUMN dan Pemerintah Daerah (Pemda) mau dengan kesadaran penuh mengikuti program JKN,” harapnya

Pemerintah dan BPJS Kesehatan tambah Timboel, harus mampu meyakinkan seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya gotong royong dalam pelaksaan program JKN ini. 

Tentunya kata Timboel, walaupun pemerintah dan BPJS kesehatan massif melakukan edukasi, penegakkan hukum, pendataan yang baik, merevisi regulasi sehingga PPU sektor mikro kecil bisa menjadi peserta JKN, ia meyakini masih akan ada rakyat Indonesia yang belum bisa ikut program JKN ini pada 1 Januari 2019 yaitu pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Karena menurutnya, regulasi di Undang - Undang (UU) No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Permenaker No. 7 tahun 2017, tidak memposisikan pekerja migran Indonesia sebagai subyek dalam program JKN.   “Ya, pastinya masih akan ada rakyat Indonesia yang tersisihkan dari progran JKN di 1 januari 2019 nanti,” jelasnya. (ARMAN R)

Berita Terkait