Rabu, 08 Juli 2020 | 14:47:29 WIB

Mentan Sulaiman Mengklaim Tidak ada Impor Beras pada 2016-2017

Senin, 15 Januari 2018 | 12:47 WIB
Mentan Sulaiman Mengklaim Tidak ada Impor Beras pada 2016-2017

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta. (FOTO: REPUBLIKA/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim bahwa salah satu capaian membanggakan yang dilakukan pemerintah adalah tidak adanya impor beras medium selama periode 2016-2017.

"Kami ingin sampaikan beberapa capaian-capaian, capaian itu per hari ini adalah kita 2016-2017 tidak ada impor beras medium," katanya saat memberikan pengarahan dalam rapat kerja nasional Kementan di Jakarta, Senin (15/1).

Amran menjelaskan, kondisi tersebut juga terjadi pada komoditas bawang dan jagung yang kini sudah tidak lagi diimpor.

Ia mengklaim Indonesia tadinya mengimpor 3,6 juta ton jagung senilai Rp12 triliun. Namun, ia mengatakan kini Indonesia bahkan akan mulai mengimpor jagung.

"Ini sejarah baru bagi Republik Indonesia. Ada beberapa negara yang tanya apa yang dilakukan Indonesia sehingga impor jagung dapat dihentikan dengan cepat. Saya bilang, yang dilakukan hanya kerja, kerja, kerja," katanya.

Begitu pula dengan bawang merah yang diklaimnya sudah tidak lagi diimpor. Ia mengklaim Indonesia bahkan telah mampu mengekspor bawang merah ke enam negara.

"Bawang merah 2014 impor, hari ini kita ekspor ke enam negara," ujarnya.

Ada pun untuk capaian 2018, Amran tidak banyak berkomentar. Terlebih awal tahun ini sudah ada kebijakan impor beras khusus sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam.

Ia mengaku akan melakukan yang terbaik meski penyelesaian masalah pangan harus dilakukan satu per satu per komoditas.

"Kita doakan yang terbaik. Yang jelas, produksi jagung, bawang, kita dulu impor sekarang (kita) pengekspor. Beras alhamdulillah dua tahun terakhir tidak impor," katanya.

Rapat kerja nasional Kementerian Pertanian dihadiri oleh sekitar 1.700 peserta yang terdiri atas Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kementan, perwakilan sejumlah kementerian/lembaga terkait hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Danrem dan Dandim. (ANT)

Berita Terkait