Senin, 13 Juli 2020 | 17:55:00 WIB

Hari Anak Nasional Tahun 2018, “Stop Perkawinan Anak"

Senin, 23 Juli 2018 | 14:47 WIB
Hari Anak Nasional Tahun 2018, “Stop Perkawinan Anak

(FOTO : BKKBN/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Konsensus global tentang perlunya penghapusan perkawinan dini, perkawinan paksa, dan perkawinan usia anak semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. 

 

Puncaknya adalah komitmen bersama untuk menghapus ketiga hal tersebut dalam target dan indikator untuk tujuan Kesetaraan Gender pada Sustainable Development Goals (SDGs) yang harus dicapai pada 2030. 

 

Indonesia adalah negara dengan angka perkawinan anak tertinggi ketujuh di dunia, di mana satu dari sembilan perempuan yang berusia 20 – 24 tahun telah melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun, dan terdapat 375 anak yang menikah setiap hari (UNICEF, 2016). 

 

Dalam perspektif Pembangunan Keluarga, perkawinan merupakan pintu gerbang dalam membangun sebuah keluarga. 

 

"Agar berkualitas, keluarga harus memiliki ketahanan berupa ketangguhan dan keuletan yang akan terwujud jika kedua pasangan telah memiliki kesiapan baik fisik, mental, bahkan ekonomi," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohanna Yambise. 

 

Yohanna menjelaskan, Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2018 dimaknai sebagai kepedulian seluruh bangsa Indonesia, terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, dengan mendorong keluarga Indonesia menjadi lembaga pertama dan utama dalam pengasuhan yang berkualitas memiliki pengetahuan, ketrampilan dan pemahaman yang komprehensif dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang GENIUS (Gesit, Empati, Berani, Unggul dan Sehat). 

 

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sigit Priohutomo menyampaikan, perkawinan di usia anak memiliki potensi lebih besar untuk mengalami kegagalan dalam membangun keluarga.

 

"Untuk menghapuskan perkawinan anak, perkawinan dini dan perkawinan paksa, perlu komitmen bersama dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta dan orangtua," terang Plt. Kepala BKKBN Sigit Priohutomo, pada acara peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2018, yang mengusung tema “Stop Perkawinan Anak”, yang diadakan oleh BKKBN, di Panggung Putro Pendowo, Area Teater Imax Keong Mas TMII, Jakarta, Senin (23/7). 

 

Acara ini dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait seperti : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, perwakilan remaja (PIK Remaja sebanyak 500 orang), perwakilan orangtua dan anaknya, serta Para Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama, dengan total peserta kurang lebih sebanyak 720 orang. 

 

Sigit menjelaskan, meskipun Undang - Undang (UU) Perkawinan menyatakan, usia terendah untuk perkawinan yang sah bagi anak perempuan adalah 16 tahun dan anak laki-laki 19 tahun serta memungkinkan adanya dispensasi bagi anak perempuan dan anak laki-laki untuk menikah lebih, tetapi pada UU Perlindungan Anak 2002 (direvisi pada tahun 2014), dinyatakan bahwa orangtua bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak. 

 

Menurut Sigit, Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, juga mensyaratkan adanya izin tertulis dari orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun. 

 

"Bahkan, BKKBN menetapkan usia ideal perkawinan adalah tidak kurang dari 21 tahun untuk perempuan dan tidak kurang dari 25 tahun untuk laki-laki. Hal ini dapat menjelaskan bahwa sebenarnya pemerintah telah berusaha meminimalisir terjadinya pernikahan anak dan pernikahan dini," jelas Sigit. 

 

Selain itu tambahnya, sejak anak- anak harus memiliki usaha dan rencana, seperti : (1) harus punya rencana menempuh pendidikan setinggi-tingginya, (2) harus punya rencana untuk mendapatkan/menciptakan pekerjaan, (3) harus punya rencana untuk membangun rumah tangga dan tidak cepat nikah, (4) harus punya rencana untuk hidup bermasyarakat, dan (5) harus punya rencana dalam pelaksanaan kehidupan yang sehat.

 

Oleh karena itu, menurutnya, peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2018 ini merupakan momentum strategis untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya Penghapusan Perkawinan Anak dan Perkawinan Dini serta pentingnya Persiapan dan Perencanaan Berkeluarga bagi Remaja. 

 

"BKKBN bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibawah koordinasi Kementerian Koordintor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, memfasilitasi perwakilan anak-anak dan remaja Indonesia untuk menyuarakan penolakannya terhadap perkawinan anak dan perkawinan dini melalui kegiatan “Suara Anak Genius, Generasi Berencana untuk Indonesia Emas," paparnya.  (ARMAN R)

Berita Terkait