Rabu, 02 Desember 2020 | 01:45:57 WIB

Pemerintah Bentuk Satgas Tanggap Darurat di Sulteng

Minggu, 30 September 2018 | 14:24 WIB
Pemerintah Bentuk Satgas Tanggap Darurat di Sulteng

Inilah kondisi pasca gempa dan tsunami di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (30/9/2018). BNPB merilis jumlah korban yang meninggal dunia akibat gempa dan tsunami yang melanda Kota Palu tercatat 480 orang hingga Sabtu (29/9) malam. (FOTO: ANTARA/LINDONEWS)

PALU, LINDO - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melaksanakan rapat tanggap darurat untuk menyusun rencana pemberian bantuan dari pusat dengan membentuk tim Satgas tanggap darurat di daerah.

"Ini sebagai langkah tanggap darurat penanggulangan bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah," kata Menko Polhukam, Wiranto saat melakukan kunjungan di Kota Palu, Sabtu (29/9).

Wiranto mengaku datang ke Palu membawa rencana-rencana bantuan dari pusat.

"Tadi kita bersama-sama Pak Gubernur, Kepala BNPB, membentuk Satuan Tugas di daerah yang nanti bisa menampung semua bantuan dan kita melakukan kerja sama dengan Satgas di daerah itu, dan itu sudah berjalan," kata Wiranto seperti dikutip dalam siaran persnya, di Jakarta, Minggu (30/9).

Terkait dengan evakuasi masyarakat, Menko Polhukam mengatakan bahwa hal tersebut sedang dilaksanakan. Dijelaskan, sudah ada tempat-tempat tertentu untuk penampungan masyarakat yang tidak lagi tinggal di rumahnya karena akibat bencana gempa.

"Kemudian juga konsolidasi rumah sakit sehingga yang luka-luka dan sebagainya dapat ditangani. Tadi memang kurang rumah sakitnya, karena itu Panglima TNI dengan Wakapolri akan menyiapkan setting kesehatan lapangan, rumah sakit lapangan yang akan digelar setelah Hercules berangsur-angsur bisa membawa mereka ke Palu," katanya.

Mengenai jenazah para korban, Menko Polhukam sudah meminta untuk segera dikuburkan setelah dapat diidentifikasi agar tidak menimbulkan penyakit di belakang hari karena korban cukup banyak.

"Korban tercatat sekarang lebih dari 400 dan korban itu kebanyakan justru korban tsunami. Karena pada saat tsunami terjadi sedang ada satu gladi bersih untuk memperingati ulang tahun kota Palu sehingga korban cukup banyak pada saat gladi bersih itu," kata mantan Panglima ABRI (Panglima TNI) ini.

Selain itu, lanjut purnawirawan jenderal bintang empat ini, yang menjadi prioritas utama dalam tanggap darurat ini adalah pemulihan PLN mengingat dari tujuh gardu induk yang ada hanya dua gardu yang bisa difungsikan, padahal, aliran listrik sangat dibutuhkan untuk komunikasi melalui seluler, aktivitas di rumah sakit, pengisian bahan bakan, dan sebagainya.

"Saya mendesak PLN utuk segera memulihkan karena jika itu sudah pulih maka aktivitas bisa kembali lancar," kata Wiranto.

Hal penting lainnya adalah mengenai pemulihan transportasi udara. Menko Polhukam mengatakan bahwa pihaknya sudah meminta Dinas Perhubungan Udara untuk segera memperbaiki, paling tidak bisa memulihkan transportasi udara yang sekarang lumpuh agar bisa memindahkan barang dan manusia dengan mudah ke Kota Palu.

"Terpenting landas pacunya harus aman untuk persyaratan pendaratan pesawat jenis Boeing 737 seri 800, 900. Kalau seri 400 tadi sudah saya pakai, tapi tentunya perlu persyaratan lain untuk segera dinyatakan layak dibuka, terutama untuk menara pengawas. Tadi dilihat roboh puncaknya dan juga rusak peralatannya dan itu akan di-back up oleh tim dari Makassar," tuturnya. (ANT)

 

Berita Terkait