Kamis, 02 Juli 2020 | 16:32:23 WIB

Harga Kopra Merosot, Mahasiswa Kecewa Janji-janji Pemprov Malut

Selasa, 27 November 2018 | 16:44 WIB
Harga Kopra Merosot, Mahasiswa Kecewa Janji-janji Pemprov Malut

Gabungan mahasiswa dengan para petani melakukan aksi protes soal naiknya harga kopra di depan kantor DPRD Provinsi Maluku Utara, Senin (26/11). (FOTO: RIDWAN/LINDO)

SOFIFI, LINDO - Ratusan massa dari Aliansi Anak Tani dan mahasiswa di Maluku Utara (Malut) kembali melakukan aksi unjukrasa menuntut kenaikan harga kopra, Senin (26/11).

Dalam aksinya, massaa kembali meminta pemprov Malut segera mengambil langkah kongkrit untuk menstabilkan harga kopra karena berdampak bagi 238.000 petani kopra di Maluku Utara.

“Aliansi Anak Tani Maluku Utara meminta pemerintah selamatkan 238.000 petani kopra di Maluku Utara,” kata Korlap Ibrahim Yakub.

Selain itu, massa aksi juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) segera mengambil peran legislatif, yakni membuat peraturan daerah tentang penyertaan modal dalam rangka menstabilkan harga kopra di Malut.

Aksi gabungan yang dilakukan oleh Aliansi Anak Tani didepan kantor Gubernur Maluku Utara, ini adalah bentuk kepedulian terhadap rakyat kecil. Aksi sempat terjadi saling dorong mendorong antara masa aksi dan satpol PP. Masa aksi terus melakukan orasi dan membakar ban bekas sehingga suasana aksi menjadi memanas namun tidak terjadi kericuhan.

"Orasi yang kami sampaikan hari ini pada pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah menanyakan harga kopra kapan dinaikkan," teriak massa aksi.

Mereka mengakui bahwa petani adalah bagian dari hidupnya, sehingga mereka tidak akan tinggal diam melihat anjloknya harga kopra yang nantinya sebagai penghalang mereka saat melanjutkan studi di perguruan tinggi, termasuk akan menurunkan semangat bagi petani pada masa panen nanti khususnya petani yang ada di Maluku Utara.

Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara HM Nasir Taib harus rela menemui massa aksi untuk malakukan hering terbuka dihalaman kantor gubernur Malut.

Wagub menyampaikan bahwa pada hari ini pihaknya telah mengundang seluruh Bupati dan Walikota se-Kabupaten/Kota untuk membahas terkait harga kopra. Menurutnya mereka saat ini sudah membentuk tim khusus untuk secepatnya mengkaji terkait dengan harga kopra.

"Pemprov Malut segera kunjungi perusahaan kopra yang ada di Bitung dan Surabaya. Kami secepat mungkin untuk melakukan rapat koordinasi dengan DPRD Provinsi untuk membahas tentang peraturan daerah terkait dengan komoditi kopra," tandasnya.

Wagub juga menambahkan bahwa tahun 2019 mereka akan membangun perusahaan industri kelapa terpadu yang dipusatkan di Halmahera Utara dan Halmahera Barat.

"Di tahun 2019 kami akan membangun perusahaan industri kelapa terpadu yang dipusatkan di Halmahera Utara dan Halmahera Barat," ujar Wagub.

Terkait dengan pernyataan itu, massa aksi merasa kecewa dengan jawaban wagub yang belum memuaskan, teramsuk menjawab seluruh tuntutan masyarakat.

"Tidak ada titik terang dari pemprov Malut. Apa yang disampiakn oleh Wagub tadi kami belum puas, sangat kecewa sekali," tandas Korlap PMII Faisal.

Berikut poin-poin tuntutan yang disampaikan langsung oleh PMII Malut;

1. DPRD Provinsi Maluku Utara segera menetapkan peraturan daerah tentang pernyataan modal untuk pembelian hasil perkebunan Kopra, pala dan cengkeh dalam merealisasikan pada peraturan kementerian perdagangan No.27/M-DAG/PER/5/2017

2. Petani kopra menunggu kepastian kebijakan, pemerintah daerah provinsi Maluku Utara

3. Kebijakan ideal penyertaan modal dari pemerintah 10 kabupaten/kota sebesar 10 milyar permasing-masing kabupaten/kota dan Pemerintah daerah provinsi Maluku Utara sebesar 20 milyar, maka total keseluruhan 120 milyar dalam pembelian hasil petani kopra Maluku Utara

4. Selamatkan 238.000 petani Kopra di Maluku Utara

5. Pemerintah daerah provinsi Maluku Utara segera mungkin menstabilkan harga Kopra dan selamatkan petani Kopra Malut

6. Pemerintah daerah provinsi Maluku Utara harus mensubsidikan pembelian hasil Kopra ke kota Surabaya melalui sumber anggaran APBD provinsi Maluku Utara

7. Pemerintah daerah provinsi Maluku Utara harus segera menerbitkan harga Kopra yang di perankan oleh tengkulak lokal melalui kebijakan BUMN atau BUMD.

(RIDWAN)

 

Berita Terkait