Sabtu, 31 Oktober 2020 | 19:57:41 WIB

Menteri Desa PDTT Pastikan Target RPJMN 2015-2019 Terpenuhi

Sabtu, 2 Februari 2019 | 02:25 WIB
Menteri Desa PDTT Pastikan Target RPJMN 2015-2019 Terpenuhi

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo bersama Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu Aisyah Gamawati usai memberikan arahan dalam Rakornis di Jakarta. (FOTO: ANTARA/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo memastikan  target Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun anggaran 2015-2019 akan terpenuhi.

"Seluruhnya (RPJM) tercapai seperti target untuk mengentaskan 5.000 desa tertinggal sampai dengan akhir 2019, berdasarkan sensus potensi desa yang diselenggarakan BPS pada 2018 lalu disebut 6.500 desa telah dientaskan," kata Eko usai memberikan arahan dalam Rapat Kerja Teknis Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu Kemendes PDTT di Hotel Mercure Taman Impian Jaya Ancol Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Kemudian, Eko juga menyampaikan capaiannya untuk membangun 2.000 desa mandiri, ternyata saat ini juga sudah melebihi target mencapai 2.650 desa mandiri.

Eko juga mengungkapkan keberhasilan pembangunan infrastruktur untuk desa berstatus mampu diantaranya hampir 200.000 kilometer jalan, puluhan ribu PAUD, Posyandu, pasar, BUMDes, dan embung, serta hampir 1 juta unit sarana air bersih.

Lebih lanjut, Eko  menjelaskan, keberhasilan ini memberikan dampak positif dimana kemiskinan di desa tingkat penurunannya tidak kalah dengan  di kota, tingkat kesenjangan (gini ratio) di desa lebih rendah dari pada di kota, dan angka pengangguran di desa juga lebih kecil jauh dari pada di kota.  

"Pendapatan perkapita di desa naiknya hampir 50 persen, dari Rp 572 ribu perkapita perbulan menjadi Rp 804 ribu per kapita per bulan. Juga angka Stunting dari 37,2 persen menjadi menjadi 30,2 persen dalam 4 tahun terakhir," katanya.

Sedangkan Dirjen Pembangunan Daerah Tertentu  Kemendes PDTT,  mengatakan, pentingnya menyelenggarakan rapat kerja teknis untuk membuat program kerja dan isu-isu yang akan digarap dalam RPJM 2020-2024, termasuk evaluasi terhadap program kerja yang sudah dilaksanakan.

“Rapat ini penting untuk mensinkronkan serta menyinergikan program kerja kita dengan unit kerja lain di lingkungan Kemendesa PDTT maupun dengan Kementerian lain," kata Aisyah Gamawati, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu  Kemendesa PDTu.

Aisyah menjelaskan sesuai dengan amanah penugasan pemerintah, wilayah kerja Ditjen PDTu itu mencakup wilayah perbatasan, pulau terluar, pulau kecil, daerah rawan pangan, rawan bencana, dan daerah pasca konflik.

"Fokus dan lokus ini perlu kami pertajam lagi untuk melihat wilayah-wilayah mana di Indonesia yang perlu segera ditangani dan yang belum tersentuh. Jadi ini merupakan salah satu wujud implementasi dari Nawacita untuk melakukan pembangunan dari pinggiran,” ujar Aisyah.

Menurut Aisyah meskipun Ditjen PDTu sudah dibentuk sejak 2015 silam, selama ini masih sering ada pertanyaan tentang fokus dan wilayah kerja PDTu dan kaitannya dengan daerah tertinggal.

“Kami fokus pada daerah perbatasan, pulau terluar, pulau terpencil, dan daerah rawan pangan, rawan bencana, dan pasca konflik. Khususnya untuk 2 hal pertama (perbatasan dan pulau kecil terluar) merupakan atribut lahiriah yang akan melekat sepanjang republik ini menjadi sebuah kesatuan NKRI," ujar dia.

Hal ini menjadi penekanan mendasar bahwa unit kerja PDTu sangat bersifat locus based, terlepas apapun kondisi daerah baik dari segi pembangunan maupun pengembangan sosio ekonominya. Ini sangat penting karena selama ini kita masih dipandang belum memberikan afirmasi secara maksimal kepada wilayah-wilayah tersebut.

"Selain itu kami juga ditugaskan untuk menangani wilayah-wilayah lain seperti rawan pangan, rawan bencana, dan pasca konflik yang mengarah kepada problem based, yang mana tingkat kejadiannya sulit diprediksi dan dapat terjadi di bagian manapun di penjuru negeri," ujarnya.

“Untuk pendanaan 2019 kita fokuskan pembangunan infrastruktur di 49 Kabupaten mulai dari Aceh Singkil hingga Raja Ampat”, tambah Aisyah Gamawati.

Secara selektif fasilitasi akan menekankan pada pembukaan aksesibilitas seperti penyediaan jalan di daerah perbatasan sepanjang 22 Km di 11 Kabupaten, penyediaan moda transportasi penumpang dan barang sebanyak 4 unit.

Selain itu untuk pengembangan ekonomi juga dilakukan di berbagai daerah dalam bentuk pengembangan desa wisata di wilayah pulau kecil dan terluar sebesar Rp13,2 miliar, pembangunan embung baik di wilayah perbatasan maupun rawan pangan dengan nilai lebih kurang Rp19,4 miliar. Pembangunan Gudang Cadangan Pangan sebanyak Rp8,1 Miliar, penyediaan sarana dan prasarana pendukung Produk Unggulan Daerah sebesar Rp12.1 miliar. Termasuk juga untuk penyediaan air bersih di wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar sebesar Rp25.8 Miliar.

"Khusus untuk kebencanaan, kita akan bangun alat deteksi dini bencana banjir dan longsor di 5 kabupaten dan melakukan pelatihan aparatur dengan jumlah peserta lebih kurang 600 orang. Terkait dengan penguatan perdamaian untuk mereduksi terjadinya konflik, pada 2019 ini akan digelar serangkaian gelaran festival pranata adat dan forum perdamaian di 23 kabupaten," ujar dia disela-sela Rakernis yang akan berakhir Sabtu (2/2/2019).

ANT

Berita Terkait