Kamis, 02 Juli 2020 | 16:35:19 WIB

Kasus Tapal Batas Enam Desa Tak Kunjung Selesai, Kesultanan Jailolo Turun Tangan

Jum'at, 1 Maret 2019 | 19:08 WIB
Kasus Tapal Batas Enam Desa Tak Kunjung Selesai, Kesultanan Jailolo Turun Tangan

PENYERAHAN: Sultan Jailolo Ahmad Sjah saat menyerahkan tapal batas adat enam desa kepada Forum Komunikasi Keraton se-Nusantara di Denpasar, Bali. (FOTO: ISTIMEWA/MALUTPOS/LINDO)

SOFIFI, LINDO - Lambannya Kementerian Dalam Negeri memutuskan tapal batas enam desa di perbatasan Kabupaten Halmahera Barat-Halmahera Utara tanda-tandanya bakal menimbulkan masalah baru. Usai terkuak rencana ratusan warga lima kecamatan di Kabupaten Halut akan bertolak ke Jakarta untuk membahas tapal batas, kini muncul opsi penawaran tapal batas baru. Opsi ini diajukan Kesultanan Jailolo di Halbar.

Dalam penawaran tapal batas ini, Sultan Jailolo Ahmad Sjah meminta agar garis batas Halut-Halbar diputuskan mengikuti batas adat. Permintaan ini tercantum dalam surat yang disampaikan Sultan ke Gubernur Abdul Gani Kasuba, Rabu (27/2).

Surat yang ditandatangani oleh Sultan itu menjelaskan, Kesultanan Jailolo adalah salah satu deretan kesultanan besar dari empat kesultanan Maluku Kie Raha di Jazirahtulmuluk. Selain Jailolo, ada pula Kesultanan Bacan, Tidore dan Ternate.

“Dari empat kesultanan besar di Maluku Utara, Jailolo merupakan kesultanan tertua yang berkembang sebelum abad ke-15 dengan Kolano/Sultan yang termasyur, Sultan Katarabumi,” tuturnya dalam surat.

Sultan Katarabumi, sambung isi surat tersebut, memiliki wilayah kekuasan meliputi Pulau Morotai, Morou'a/Galela (sekarang masuk wilayah Halut), sampai pada wilayah bagian selatan dan timur Halmahera Barat termasuk didalamnya enam desa bersengketa, yakni Pasir Putih, Bobaneigo, Tetewang, Akelamo Kao, Akesahu/Gamsungi dan desa Dum-dum. Hal ini juga telah dijelaskan dalam surat Sultan sebelumnya bernomor Ol/KJ-MKR/XII/ZOII tentang wilayah Teritorial Kesultanan Jailolo.

Ahmad Sjah mengatakan, mencermati permasalahan batas daerah antara Halbar dan Halut yang menjadi wilayah adat Kesultanan, persoalan tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat adat di Gamsungi dan Dum-dum. Masyarakat, sebut Sultan, merasa tak nyaman.

“Selain itu kami menilai bahwa permasalahan yang sudah 20 tahun ini masih belum bisa diselesaikan oleh pemerintah. Kesultanan Jailolo juga sebelumnya telah menyurat ke Presiden Republik Indonesia dengan nomor surat 01/KJ-MKR/III/2017 tentang Permohonan Peninjauan PP 42 Tahun 1999 yang memang menjadi pokok permasalahan di wilayah teritorial Kesultanan Jailolo, khususnya di enam desa,” tuturnya.

Pihak Kesultanan mengaku akhirnya turun tangan lantaran adanya tuntutan yang begitu besar demi menjaga eksistensi masyarakat adat di kecamatan Jailolo Timur dimana enam desa terletak. Juga ketenteraman, ketertiban dan kedaulatan wilayah adat Kesultanan.

“Maka dari itu Kesultanan Jailolo menawarkan atau mengusulkan kepada Gubernur Maluku Utara agar persoalan tapal batas diselesaikan dengan pendekatan garis batas adat Kesultanan Jailolo yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kami yang terletak di aliran sungai Ake Tabobo desa Dum-dum,” urai Sultan.

Kesultanan juga memastikan dan menjamin jika persoalan batas daerah ini ditetapkan bersandar pada garis batas adat, maka semua masyarakat adat di enam desa akan tunduk dan patuh.

“Hal ini sebagaimana persoalan batas-batas daerah kabupaten lain yang telah ditetapkan dengan memakai pendekatan garis batas adat," tukasnya.

Sultan Ahmad Sjah yang dikonfirmasi Malut Post soal suratnya membenarkan telah menyurat tentang usulan tersebut. Bukan hanya ke Gubernur dan Mendagri, ia juga telah membawa persoalan tersebut dalam rapat koordinasi Forum Komunikasi Keraton se-Nusantara di Denpasar, Bali, Rabu (27/2) lalu.

Ahmad juga menyerahkan data tapal batas enam desa dalam forum tersebut. Dengan begitu, ketika putusan Mendagri terkait wilayah enam desa tidak sesuai keinginan masyarakat, Forum Komunikasi Keraton bakal melakukan pressure hingga ke Presiden.

"Almarhum bapak sudah pernah menyampaikan surat ke Presiden sebelumnya terkait tapal batas enam desa. Namun tidak direspons dan masalah ini dibiarkan berlarut-larut, sehingga saya membuat surat yang sama tentang batas wilayah enam desa sesuai wilayah adat," ungkapnya.

Saat ini, kata dia, masalah enam desa sudah ditangani Kemendagri. Dia berharap, masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan isu bersifat adu domba yang dapat mengakibatkan kericuhan di wilayah tersebut.

"Saya berharap masyarakat tetap tenang dan menunggu hasil putusan dari Mendagri," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Protokoler, Kerja Sama dan Komunikasi Publik Armin Zakaria membenarkan adanya surat Sultan Jailolo. Isi surat menawarkan penetapan garis batas mengikuti garis batas Kesultanan.

Armin mengatakan, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tetap akan memperhatikan usulan tersebut dan melanjutkannya kepada Mendagri sebagai bahan pertimbangan.

"Prinsipnya, Pemprov tetap menunggu putusan Mendagri. Karena Pemprov tidak punya kepentingan apapun atas batas kedua wilayah ini. Kepentingan Pemprov agar masalah ini segera tuntas," pungkasnya.

MALUTPOS/AAD

Berita Terkait