Sabtu, 29 Februari 2020 | 17:08:04 WIB

Pemberian Izin Akses Data Pribadi ke Swasta Dikritik

Jum'at, 2 Agustus 2019 | 18:03 WIB
Pemberian Izin Akses Data Pribadi ke Swasta Dikritik

Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat. (FOTO: MEDCOM/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Pemberian akses data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada pihak swasta menuai kritik. Kebijakan ini dinilai tidak memenuhi prinsip dasar perlindungan data pribadi, yakni minimalisasi, legalitas, transparansi serta akuntabilitas.
 
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi pun meminta Kemendagri mengkaji kembali perjanjian kerja sama pemberian akses data kependudukan kepada 1.227 lembaga pengguna termasuk swasta.
 
"Besar potensinya ada penyalahgunaan," kata Perwakilan Koalisi yang juga Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Lintang Setianti, dalam diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Agustus 2019.

Lintang menilai pemrosesan data pribadi yang dilakukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri harus sesuai dengan tujuan awal pengumpulannya (purposive limitation). Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Ia menyebut prinsip minimalisasi dalam perlindungan data pribadi menegaskan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi harus memadai, relevan, dan hanya untuk tujuan awal pengumpulannya. Termasuk, pada saat pemberian akses terhadap data kependudukan, yang harus dilakukan secara ketat dan terbatas.
 
Sedangkan, kata dia, saat ini akses yang diberikan kepada perusahaan penyedia jasa tidak diatur secara rinci. Pasalnya, pada saat proses perekaman data kependudukan, warga tidak pernah mendapatkan pemberitahuan bahwa salah satu tujuan perekaman adalah terkait dengar Electronic Know Your Customers (E-KYC) dalam aktivitas perbankan, jasa keuangan, dan jasa lainnya.
 
Seharusnya, lanjut dia, sebagai pengendali dan prosesor data, pemerintah harus secara transparan dan rinci mengidentifikasi kewajibannya. Hal ini sebagai bentuk akuntabilitas dalam perlindungan data pribadi.

"Ketidakjelasan batasan tersebut mengakibatkan tidak adanya jaminan bahwa pihak yang mendapatkan akses tidak melakukan pengumpulan dan permrosesan lebih lanjut dari data-data kependudukan yang diaksesnya," bebernya.
 
Selain Elsam, Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi beranggotakan Imparsial, LBH Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Pusat Kajian Perlindungan Anak (Puskapa) Universitas Indonesia.

MEDCOM

Berita Terkait