Rabu, 26 Februari 2020 | 14:48:45 WIB

13.995 Warga Kulon Progo Dicoret dari Kepesertaan BPJS

Jum'at, 2 Agustus 2019 | 18:06 WIB
13.995 Warga Kulon Progo Dicoret dari Kepesertaan BPJS

lustrasi - Petugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menunjukkan kartu keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan. (FOTO: MI/LINDO)

KULON PROGO, LINDO - Sebanyak 13.995 warga Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dicoret dari daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. PBI BPJS Kesehatan dibantu APBN per 1 Agustus 2019.
 
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kulon Progo, Eko Pranyoto mengatakan pencoretan karena tak masuk dalam daftar Basis Data Terpadu. Mereka yang dicoret juga masuk dari 5,2 juta orang yang kepesertaan PBI BPJS dinonaktifkan.
 
"Ada juga yang diketahui sudah tidak memakai kartu BPJS Kesehatan sejak 2014," kata Eko di Kulon Progo pada Jumat, 2 Agustus 2019.

Ia mengatakan masih melakukan penelusuran data untuk validasi masyarakat yang sudah dicoret. Beberapa orang yang dicoret karena data yang tidak valid.
 
Dia menilai mereka yang dicoret dan masuk kategori tak mampu akan dibantu pemerintah setempat. Skemanya, Dinsos PPA membantu pengikutsertaan dalam PBI BPJS Kesehatan yang ditanggung lewat APBD.
 
"Selain itu bisa diupayakan untuk daftar ke program jaminan kesehatan tingkat provinsi DIY, tapi ini baru rencana, masih lihat perkembangan ke depan nanti," imbuh dia.
 
Sementara itu, pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates, Kabupaten Kulon Progo juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait penonaktifan 13.995 warga dari kepesertaan BPJS Kesehatan PBI APBN. Kebijakan itu diambil sebagai tindak lanjut surat keputusan Menteri Sosial Nomor 70 Tahun 2019 tentang penonaktifan dan perubahan data PBI jaminan kesehatan 2019 tahap keenam.
 
Surat edaran itu ditandatangani Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Wates, Wahyuni Indriastuti. "Kami cuma menyampaikan lewat surat edaran ini untuk menjadi perhatian masyarakat. Kami harap peserta yang dinonaktifkan bisa memahami perubahan ini," kata Direktur Utama RSUD Wates, Lies Indriyati.

MEDCOM

Berita Terkait