Senin, 01 Juni 2020 | 02:08:41 WIB

Menkum HAM Yasonna Laoly: Pemerintah Rencana Godok Revisi UU ITE

Sabtu, 3 Agustus 2019 | 07:45 WIB
Menkum HAM Yasonna Laoly: Pemerintah Rencana Godok Revisi UU ITE

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. (FOTO: MEDCOM/LINDO)

BOGOR, LINDO - Pemerintah berencana merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun, revisi tersebut belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
 
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, pihaknya bakal membahas soal ini dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Kedua kementerian itu bakal segera menyiapkan naskah akademik untuk merevisi undang-undang tersebut.
 
"Jadi saya dan nanti dengan Menkominfo akan duduk bersama untuk melihat, untuk revisi dari Undang-Undang ITE. Tentunya pasti (direvisi)," kata Yasonna di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, 2 Agustus 2019.

Yasona menyebut, revisi tersebut tak bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Selain karena masa kerja pemerintah maupun DPR akan selesai pada September-Oktober 2019, ia juga baru akan memerintahkan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Benny Riyanto untuk mulai mengkaji revisi UU ITE.
 
Revisi UU ITE, lanjut dia, bukan berarti menghilangkan pasal-pasal yang mengatur soal pemberian sanksi kepada pelanggar. Ia khawatir, jika pasal-pasal tersebut dihilangkan, maka akan banyak kegiatan yang merugikan orang lain di media sosial.
 
"Di sosial media apalagi. Perkembangan terakhir kita lihat sosial media dengan mudah digunakan untuk merusak karakter orang lain, maupun hoaks dan lain-lain. Jadi itu yang kita lihat balance-nya seperti apa," ucap dia dengan tegas.
 
Sebelumnya, desakan agar pemerintah merevisi UU ITE mencuat usai kasus yang menyeret Baiq Nuril Maknun. Mantan tenaga honorer SMAN 7 Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat itu dipidanakan oleh Muslim, mantan kepala sekolah SMAN7 karena merekam percakapan mesum.
 
Nuril sebetulnya telah divonis bebas di pengadilan tingkat pertama. Namun jaksa mengajukan banding hingga tingkat kasasi. MA kemudian memberi vonis hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta karena dianggap melanggar Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008.
 
Beruntung, Presiden Joko Widodo memberikannya amnesti. Sehingga, saat ini Nuril bisa terlepas dari jerat hukum.

MEDCOM

Berita Terkait