Kamis, 09 Juli 2020 | 19:06:27 WIB

Media Diminta Objektif Memberitakan Situasi Papua

Senin, 19 Agustus 2019 | 22:04 WIB
Media Diminta Objektif Memberitakan Situasi Papua

Bangkai sepeda motor usai dibakar massa di parkiran Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Kota Sorong, Papua Barat, Senin, 19 Agustus 2019. Foto: Antara/Olla Mulallinda

JAKARTA, LINDO - Ketua Fraksi NasDem Ahmad Ali menyesalkan pemberitaan sejumlah media asing yang terkesan membangun narasi bahwa reaksi warga Papua atas kerusuhan yang saat ini terjadi merupakan efek dari kebijakan rasisme pemerintah Indonesia. Ia meminta media asing melihat dan memberitakan secara objektif apa fakta sesungguhnya yang terjadi di lapangan.
 
"Sangat disesalkan banyak media asing menggoreng isu kemarahan warga Papua," ujar Ahmad Ali, melalui keterangan tertulis, Senin, 19 Agustus 2019.
 
Ahmad Ali minta media asing obyektif memandang proses dan fakta kebijakan pemerintah pusat di Papua saat ini. Menurutnya, lima tahun terakhir transformasi besar dilakukan di Papua, mulai dari otonomi khusus, infrastruktur, energi, dan apresiasi kebudayaan, fokus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi, kalau ada narasi kebijakan rasisme, sangat disayangkan," terangnya.
 
Menurut Ahmad Ali, ulah sekelompok orang tidak bisa digeneralisasi sebagai kebijakan negara. Media asing, kata dia, harusnya bisa memosisikan dan menyajikan fakta secara objektif, bukan membangun narasi yang merusak citra Indonesia dalam pergaulan internasional.
 
Ia menilai negara sudah memberikan sentuhan yang terbaik di Papua untuk menciptakan kesejajaran Papua dengan daerah lain.
 
"Yang pertama dilakukan Pak Jokowi dan sangat urgent adalah kebijakan BBM satu harga, lalu divestasi Freeport dengan pelibatan saham daerah, hingga pembangunan infrastruktur. Sebentar lagi akan dibangun stadion menghadapi Pekan Olah Raga Nasional (PON) 2020. Lalu, di bagian mana kebijakan negara yang dianggap bersifat rasis?" kata dia.
 
Kerusuhan di Manokrawi, Papua Barat, dipicu bentrokan sejumlah pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dengan warga sekitar di Perempatan Rajabali, Kota Malang, Kamis, 15 Agustus 2019 sekitar pukul 08.30 WIB.
 
Bentrokan terjadi ketika para mahasiswa Papua ini melakukan unjuk rasa memperingati 57 tahun perjanjian New York, dengan tema 'Amerika Serikat Harus Bertanggung Jawab Atas Penjajahan di West Papua'.
 
Di sela-sela aksi, terjadi keributan antara mahasiswa Papua dengan warga sekitar. Sempat terjadi bentrokan dan aksi saling lempar batu antara warga yang berusaha mencegah aksi unjuk rasa dari massa AMP.
 
Kerusuhan bergeser ke Surabaya pada Jumat, 16 Agustus, dan Sabtu, 17 Agustus 2019, akibat isu perusakan tiang bendera merah putih di lingkungan asrama mahasiswa Papua. Hingga hari ini, Senin, 19 Agustus 2019, kerusuhan memuncak di Manokwari, Papua Barat, dan Jayapura, Papua.
 
Kerusuhan pecah di Papua Barat. Lalu lintas di sejumlah jalan di Manokwari, Papua Barat, lumpuh akibat diblokade massa. Mereka memprotes insiden dugaan kekerasan dan pengusiran mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 15 Agustus 2019.
 
Suasana semakin panas setelah sejumlah konten berisi dugaan penyerangan mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, tersebar via media sosial. Massa menganggap narasi tersebut merupakan diskriminasi warga Papua di tanah Jawa.

MEDCOM

Berita Terkait