Jumat, 25 September 2020 | 03:03:19 WIB

Jadi Ibu Kota, Kearifan Lokal Kaltim Harus tetap Terjaga

Sabtu, 24 Agustus 2019 | 17:52 WIB
Jadi Ibu Kota, Kearifan Lokal Kaltim Harus tetap Terjaga

Anggota DPR daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian. (FOTO: MI/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Anggota DPR daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian, mengingatkan pemindahan ibu kota tak menghilangkan kearifan lokal. Budaya dan tradisi lokal harus tetap dijaga di tengah modernisasi.
 
"Bukan hanya perencanaan tata ruang tapi desain detail bangunan itu harus futuristik sekaligus menjaga kearifan lokal Kalimantan sebagai paru-paru dunia," kata Hetifah di Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2019.
 
Anggota Komisi X DPR itu mengapresiasi konsep green city di ibu kota baru. Bila perlu, Kalimantan Timur menjadi forest city.

"Kita support. Jadi harus tuangkan itu dengan lebih cermat turunannya seperti apa," ujar Hetifah.
 
Politikus Golkar itu tak ingin pemindahan ibu kota semata-mata memindahkan masalah Jakarta. Pemerintah diminta mencari solusi kemacetan, polusi dan banjir.
 
"Kami ingin Kalimantan ini jadi the future of Indonesia yang jadi suatu kemajuan dalam arti bukan modern dalam artian sekarang yang ada pembangunan dan sebagainya," terang Hetifah.
 
(Baca juga:Sembilan Keunggulan Kaltim Jadi Ibu Kota versi Bappenas)
 
Hetifah berharap pemindahan ibu kota tak sekadar wacana. Dia meminta komitmen politik baik pemerintah maupun parlemen membahas skema pembiayaan pemindahan ibu kota.
 
"Jangan sampai proyek ini mangkrak atau tidak dilanjutkan karena tidak dipersiapkan. Jangan sampai jadi ibu kota di beberapa negara yang tidak tuntas atau terlunta-lunta proyeknya," ujar dia.
 
Pemerintah memutuskan ibu kota baru dibangun di Kalimantan Timur. Proses pembangunan membutuhkan waktu minimal tiga tahun.
 
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyebut luas lahan yang diperlukan untuk ibu kota baru mencapai 200 ribu sampai 300 ribu hektare (ha). "Tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana" ujar Sofyan di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2019.
 
Pembangunan tahap pertama memakan 3.000 ha lahan. Itu akan digunakan untuk membangun kantor presiden, kantor kementerian/lembaga, gedung MPR/DPR dan berbagai fasilitas publik lainnya.

MEDCOM

Berita Terkait