Rabu, 27 Mei 2020 | 03:04:57 WIB

Limbah Baja dan Nikel Ditargetkan Jadi Produk Aspal

Jum'at, 30 Agustus 2019 | 17:02 WIB
Limbah Baja dan Nikel Ditargetkan Jadi Produk Aspal

Menko Perekonomian Darmin Nasution mejawab pertanyaan wartawan di Jakarta. (FOTO: MI/PANCA SYURKAN/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Pemerintah menargetkan limbah padat atau slag dari seluruh smelter di Indonesia dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku industri. Slag tersebut bisa diolah menjadi produk aspal, batako, dan bahan campuran semen.
 
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan limbah padat yang terlalu banyak masuk ke dalam kategori limbah B3 atau berbahaya. Limbah tersebut harus diolah agar tidak merusak lingkungan.
 
"Karena di negara lain itu diolah untuk pelapisan jalan, atau dibikin bahan bangunan, batako, macam-macam. Nah di kita karena banyak itu berbahaya, B3 itu kan berbahaya," ujarnya di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2019.

Darmin mengakui pengolahan slag menjadi bahan baku industri membutuhkan proses panjang dan beban biaya tinggi. Namun bila dikelola dengan benar akan mendatangkan manfaat dan peluang bisnis baru.
 
"Prosesnya panjang. Itu yang kita bicarakan," ungkap dia.
 
Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yunus Saefulhak mengatakan limbah padat selama ini ditimbun begitu saja di mulut tambang.
 
Total slag di Indonesia bisa mencapai 20 juta ton per tahun dengan proyeksi 35 juta ton pada 2021. Karena itu, pemerintah perlu mendorong pengolahan slag agar menjadi bahan baku industri.
 
"Selama ini ditimbun aja di tambang yang tentunya belum jelas dan semakin lama kan semakin menyulitkan menempatkannya karenakan semakin banyak," ungkap Yunus.
 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), slag tergolong B3. Peraturan yang dikeluarkan KLHK ini mengatur izin pengelolaan dan penyimpanan limbah B3 dan medis.
 
Agar pengelolaannya lebih ramah lingkungan, pemerintah melalui Kementerian LHK akan membuat acuan khusus. "Kementerian ESDM sih hanya begitu ditugaskan teknisnya dari sana. Saya kira begitu," pungkas Yunus.

MEDCOM

Berita Terkait