Selasa, 26 Mei 2020 | 02:58:19 WIB

PSI Akan Panggil Anies untuk Bahas PKL

Senin, 2 September 2019 | 20:57 WIB
PSI Akan Panggil Anies untuk Bahas PKL

Gubernur DKI Anies Baswedan berdialog dengan PKL saat menutup Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta. (FOTO: MI / LINDO)

JAKARTA, LINDO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke DPRD. Anies dimintai pertanggungjawaban lantaran belum menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait trotoar Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
 
"Kami akan memanggil beliau ke DPRD untuk mempertanyakan kenapa enggak segera dieksekusi putusan Mahkamah Agungnya,"kata anggota terpilih DPRD DKI dari PSI William Aditya Sarana di Jakarta, Senin, 2 September 2019.
 
William mengatakan pemanggilan buntut kekecewaannya lantaran Anies tidak kunjung menjalankan perintah pengadilan. Sampai saat ini, pedagang kaki lima (PKL) masih menguasai trotoar Jalan Jati Baru.

"Putusan MA itu mengikat dan tidak ada upaya hukum lagi. Maka kami akan menggunakan hak kami untuk memanggil beliau," tegas William.
 
Namun, dia menegaskan gugatan ini bukan aksi anti-PKL. William lebih ingin trotoar digunakan semestinya, untuk pejalan kaki.
 
"Kami akan menjadikan momentum ini untuk menata PKL di DKI, misalnya kami akan berdialog dengan dinas terkait dan juga PKL bagaimana solusi yang terbaik," tutur William.
 
William ingin PKL tidak sembarang mencari uang di jalan. Pasalnya, hak pejalan kaki tak boleh dikurangi lantaran keberadaan PKL.
 
Penataan juga tidak akan hanya untuk di Jalan Jati Baru. William mengatakan pihaknya akan menata keseluruhan PKL di DKI Jakarta atas putusan MA itu.
 
"Apa nanti Tanah Abang akan menjadi lokasi khusus atau lokasi binaan ke depannya. Tapi kan ini konteksnya ke DKI," ucap dia.
 
William bersama rekan separtainya Zico Leonard menggugat Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum ke MA. Pasal itu digunakan Anies untuk menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
 
Namun, MA menyebut aturan itu bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Putusan Mahkamah Agung bernomor 42 P/HUM/ 2018 ini diputus sejak Selasa, 18 Desember 2018, tetapi salinannya diterima PSI baru-baru ini.
 
"Menyatakan Pasal 25 ayat (1), Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum bertentangan dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum," demikian cuplikan putusan MA.
 
Merespons gugatan ini, Anies mengaku masih mencari solusi untuk PKL di trotoar. Anies menyebut masalah PKL tak bisa dipukul rata. Masalah antara Pasar Tanah Abang dan Blok M berbeda.
 
"Setiap lokasi beda (solusinya) karena tidak ada rumus yang sama untuk semua tempat," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Agustus 2019.
 
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini ingin penataan berpihak pada PKL. Ia tak mau penertiban sekadar menegakkan aturan.
 
"Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI bukan hanya penegak hukum kami juga pembuat hukum. Hukum yang dibuat saya percaya haruslah yang memiliki semangat berkeadilan," ujar dia.

MEDCOM

Berita Terkait