Jumat, 05 Juni 2020 | 10:56:13 WIB

Produk Halal Indonesia Masih Terganjal ke Negara OKI

Senin, 2 September 2019 | 21:28 WIB
Produk Halal Indonesia Masih Terganjal ke Negara OKI

Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Arlinda. (FOTO: MEDCOM/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Tarif bea masuk yang tinggi terhadap produk Indonesia masih berlaku di negara anggota Organization of the Islamic Cooperation (OIC) atau Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Hal ini membuat ekspor produk halal dari Tanah Air sulit bersaing.
 
"Ganjalan ekspor Indonesia ke negara OKI adalah tarif impor tinggi di negara mereka," kata Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Arlinda dalam sebuah diskusi di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin, 2 September 2019.
 
Ia mencontohkan ekspor ke Mesir misalnya, produk makanan dan minuman dari Indonesia harganya bisa naik hingga 80 persen. Meski banyak peminat, kondisi ini membuat ragu para pelaku usaha Indonesia berekspansi lantaran bersaing dengan negara yang memiliki akses minim tarif impor.

"Yang paling ekstrim di Mesir barang makanan dan minuman Indonesia hampir sekitar 60-80 persen impor bea masuk dan macam-macam," ungkapnya.
 
Hal yang sama juga berlaku di Turki yang menerapkan bea masuk tinggi untuk produk asal Indonesia. Bahkan, kondisi ini membuat penurunan ekspor hingga 25 persen untuk produk tekstil Indonesia ke Turki lantaran masuk pasokan dari negara lain.
 
"Malaysia bisa masuk ke Turki karena punya agreement. Bea masuk ke Turki dari Indonesia tinggi sekali, di atas 30 persen," ujarnya.
 
Penurunan tarif kini jadi fokus pemerintah Indonesia sebagai negara anggota OKI dengan 56 negara anggota OKI lainnya. Menurut Arlinda, kerja sama perdagangan akan terus ditingkatkan. Beberapa di antaranya sudah dilakukan bersama negara yang memiliki potensi menyerap produk Indonesia seperti Iran, Palestina, Mozambik, dan Bangladesh.
 
"Perjanjian dengan negara-negara OKI dilakukan secara masif, sehingga kita lakukan penurunan tarif dengan negara tersebut," ujar Arlinda.
 
Arlinda menambahkan sejalan dengan upaya penurunan tarif bea masuk, peluang ekspor produk halal Indonesia juga harus ditingkatkan. Produk seperti olahan pangan, obat-obatan, kosmetik dan pakaian muslim merupakan komoditas yang harus ditingkatkan untuk memasuki pasar halal OKI.
 
Adapun ekspor produk halal Indonesia ke negara anggota OKI di 2018 tercatat sebesar USD45 miliar atau 12,5 persen dari total perdagangan nasional yang mencapai USD369 miliar. Peningkatan ekspor mesti dilakukan dengan memastikan produk-produk tersebut siap
memenuhi persyaratan halal.
 
"Sistem sertifikasi halal harus saling diakui satu sama lain. Pemerintah harus satu pemikiran, MUI atau BPJPH harus satu kesatuan," kata Arlinda.

MEDCOM

Berita Terkait