Selasa, 07 Juli 2020 | 12:51:04 WIB

Pemerintah akan Terbitkan 8 Aturan Pajak Baru

Selasa, 3 September 2019 | 21:25 WIB
Pemerintah akan Terbitkan 8 Aturan Pajak Baru

Menteri Keuangan Sri Mulyani mejawab pertanyaan wartawan di Jakarta. (FOTO: MEDCOM/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) baru mengenai ketentuan perpajakan dan fasilitas perpajakan. Di dalamnya, pemerintah merombak delapan aturan pajak yang selama ini menghambat laju pertumbuhan ekonomi.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan RUU tersebut menyangkut tiga undang-undang yang mengoreksi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Tata Cata Perpajakan (KUP).
 
"RUU ini adalah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, dalam bentuk meningkatkan pendanaan dan investasi, menyesuaikan prinsip income perpajakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)," ujar Ani sapaannya dalam konferensi per di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 3 September 2019.

Ani memaparkan delapan aturan pajak tersebut meliputi, pertama penurunan tarif PPh Badan. Pemerintah berencana menurunkan tarif pajak dari 25 persen menjadi 20 persen.
 
Kedua, menghapuskan PPh atas dividen dari dalam negeri dan luar negeri apabila dividen itu ditanamkan di Indonesia. Bila tidak diinvestasikan maka perusahaan tetap dikenakan pajak sebesar 25 persen, sedangkan wajib pajak perorangan dikenakan 10 persen.
 
Ketiga untuk PPh Wajib Pajak Orang Probadi (WPOP), pemerintah menerapkan perubahan rezim perpajakan dari world wide menjadi teritorial. Artinya warga negara Indonesia dan warga negara asing akan menjadi Wajib Pajak di Indonesia tergantung dari lama tinggal di Indonesia.
 
"Cut of date 138 hari dan terhadap sibjek pajak itu akan dikenakan rezim pajak teritorial. Ini mungkin terlalu teknis bisa dieksplore lebih lanjut," ungkap Ani.
 
Keempat, RUU tersebut akan menyesuaikan terhadap sanksi pembetulan SPT. Sanksi denda untuk faktur pajak yang tidak dibuat tepat waktu sebesar dua persen akan diturunkan menjadi satu persen.
 
Lebih lanjut, aturan kelima mengenai relaksasi pengkreditan pajak juga direvisi. Terutama bagi perusahaan yang selama ini tidak bisa mengkreditkan barangnya.
 
"Sekarang bisa dikreditkan, artinya boleh diklaim untuk mengurangi kewajiban membayar pajaknya," tambahnya.
 
Keenam, pemerintah akan menempatkan seluruh fasilitas insentif perpajakan seperti tax holiday, super deduction, fasilitas PPh untuk KEK, dan PPh untuk Surat Berharga Nasional di pasar internasional di dalam RUU yang baru. Dengan begitu, pemerintah taka akan mengambil aturan dalam perundangan lain seperti peraturan investasi.
 
Aturan ketujuh mengenai pemajakan bagi perusahaan digital internasional seperti Amazon, Google, Netflix, dan Facebook.Dengan RUU ini, mereka bisa memungut, menyetor, dan melaporkan PPn sehingga tidak terjadi penghindaran pajak dari perusahaan internasional.
 
"Supaya tidak terjadi penghindaran pajak dari perusahaan internasional dari kewajiban PPn nya karena mereka tahu berapa jumlah volume kegiatan ekonominya. Tarifnya PPn masih sama, yaitu 10 persen," jelasnya.
 
Terakhir, pemerintah akan mengubah status Bentuk Usaha Tetap (BUT) bagi perusahaan digital internasional yang ada di Indonesia. Dengan begitu mereka tidak harus memiliki fisik kantor di dalam negeri, namun tetap dikenakan pungutan pajak yang berlaku agar tercipta level playing field yang sama.
 
"Tentu saja tujuannya supaya ada level playing field terhadap kegiatan digital terutama perusahaan besar yang selama ini beroperasi across border. Tarifnya akan ditetapkan dalam PPh dan PPN dalam RUU ini," pungkasnya.

MEDCOM

Berita Terkait