Jumat, 04 Desember 2020 | 21:34:57 WIB

Imigrasi Belum Terima Surat Pencabutan Paspor Veronica Koman

Minggu, 8 September 2019 | 17:30 WIB
Imigrasi Belum Terima Surat Pencabutan Paspor Veronica Koman

Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny F Sompie. (FOTO: Ditjen Imigrasi/Medcom/LindoNews)

JAKARTA, LINDO - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) belum menerima surat permohonan resmi dari Polri terkait pencabutan paspor tersangka penyebar hoaks insiden Papua Veronica Koman (VK). Veronica diketahui tengah berada di negara wilayah Asia Tenggara.
 
"Setelah saya cek, belum ada surat resmi dari Polri kepada Menkumham RI tepatnya kepada Direktorat Jenderal Imigrasi tentang permintaan pencegahan termasuk pencabutan paspor terhadap Veronica Koman Liau," kata Dirjen Imigrasi Ronny Franky Sompie, Minggu, 8 September 2019.
 
Ronny mengatakan aturan pencabutan paspor tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 31 ayat 1 dijelaskan bahwa Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang melakukan penarikan atau pencabutan paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah dikeluarkan.

Ayat selanjutnya menyatakan Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penarikan atau pencabutan paspor diplomatik dan paspor dinas. Pada Ayat tiga disebutkan bahwa pencabutan paspor bisa dilakukan jika pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia atau pemegangnya termasuk dalam daftar pencegahan.
 
Tak hanya itu, aturan pencabutan paspor juga tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Pasal 35 ayat 1 menyatakan pencabutan paspor biasa dapat dilakukan bila pemegangnya dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 5 lima tahun, dan pemegangnya telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Kemudian, anak berkewarganegaraan ganda yang memilih kewarganegaraan asing, masa berlakunya habis, pemegangnya meninggal dunia, rusak sedemikian rupa sehingga keterangan di dalamnya menjadi tidak jelas, atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi, dilaporkan hilang oleh pemegangnya yang dibuktikan dengan surat keterangan lapor kepolisian atau pemegangnya tidak menyerahkan paspor biasa dalam upaya penarikan paspor biasa.
 
Ayat tiga juga menyebutkan dalam hal pencabutan paspor dilakukan pada saat pemegangnya berada di luar wilayah Indonesia maka kepada yang bersangkutan diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai dokumen pengganti paspor yang akan digunakan untuk proses pemulangan.
 
"Kemudian juga apabila ada WNI bermasalah atau menjadi tersangka dalam kasus hukum di Indonesia, maka penegak hukumnya dapat meminta Ditjen Imigrasi melakukan pencegahan agar yang bersangkutan dicegah untuk tidak keluar negeri," kata Ronny.
 
Ronny berjanji akan membantu Polri memulangkan Veronica untuk melanjutkan proses hukum yang berjalan. Ditjen Imigrasi bakal berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memulangkan Veronica ke tanah air.
 
"Kerja sama tersebut juga dilakukan dengan Perwakilan Indonesia (KBRI) yang berada di negara ia berada," pungkasnya.

MEDCOM

Berita Terkait