Sabtu, 04 Juli 2020 | 12:22:57 WIB

Yasonna Isyaratkan Pemerintah Setuju Dewan Pengawas KPK

Senin, 9 September 2019 | 12:37 WIB
Yasonna Isyaratkan Pemerintah Setuju Dewan Pengawas KPK

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjawab pertanyaan para awak media di Istana jakarta. (FOTO: MEDCOM/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengisyaratkan pemerintah setuju usulan pembentukan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam revisi Undang-Undang KPK. Yasonna menyebut setiap institusi harus memiliki fungsi pengawasan.
 
"Ya kita lihat saja, semua institusi kan harus ada check and balances. Itu saja," kata Yasonna usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 9 September 2019.
 
Dia mengungkapkan Presiden Jokowi memiliki beberapa catatan penting terkait revisi UU KPK. Namun, ia menolak membeberkan hal-hal yang menjadi perhatian presiden.

Yasonna juga belum mau bicara banyak soal revisi itu. Pemerintah akan mempelajari terlebih dulu rancangan revisi UU KPK yang disusun DPR.
 
"Pokoknya adaconcernini harus dipelajari dengan hati-hati," ujarnya.
 
DPR menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Salah satu poin yang disoroti publik ialah pembentukan dewan pengawas yang dipilih DPR.
 
Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Tama Satya Langkun menilai dewan pengawas KPK tak perlu. Tama meyebut selama ini pengawasan internal sudah berjalan.
 
Dia menyebut pengawasan internal KPK sudah baik. Masyarakat bersama pegawai KPK bisa melaporkan pimpinan ke pengadilan terkait rotasi pegawai KPK.
 
Komisi III DPR menilai pembentukan dewan pengawas sudah tepat. Pasalnya Lembaga Antirasuah selama ini tidak memiliki pengawas sebagai penegak hukum.
 
Anggota Komisi III fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan dewan pengawas KPK selayaknya Dewan Pers yang mengawasi kerja media. Artinya, ada pengawasan secara menyeluruh dan tindak lanjut dari pengawasan itu bisa terwujud dalam suatu aturan resmi.

MEDCOM

Berita Terkait