Sabtu, 31 Oktober 2020 | 19:53:06 WIB

Kongres Transmigrasi Tahun 2019 Mengubah Paradigma Transmigrasi Indonesia

Jum'at, 20 September 2019 | 10:44 WIB
Kongres Transmigrasi Tahun 2019 Mengubah Paradigma Transmigrasi Indonesia

(FOTO : KUTIPAN/LINDO)

JAKARTA, LINDO – Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bekerja sama Universitas Gadjah Mada (UGM), sukses menyelenggarakan Kongres nasional Transmigrasi Indonesia, di auditorium Graha Sabha Pramana, UGM, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (17/9), yang mengangkat tema "Restorasi Transmigrasi 4.0 Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Mandiri Dan Sejahtera". 

Dalam sambutan Gubernur DIY yang sambutannya yang dibacakan Wakil Gubernur (Wagub) DIY Sri Paduka Pakualam X, mengucapkan terimah kasih atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Yogyakarta, karena DIY dipilih menjadi tempat acara Kongres Transmigrasi tahun 2019.

Gubernur berharap, agar program transmigrasi kedepan bisa melaksanakan amanah Undang – Undang  (UU) No. 29 tahun 2009 tentang tujuan transmigrasi yaitu meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat didaerah sekitarnya, meningkatkan pemerataan pembangunan didaerah dan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

“Saya berharap model shering anggaran yang sudah berjalan selama ini agar terus ditingkatkan oleh masing masing Pemerintah Daerah (Pemda) sehingga program transmigrasi dapat berjalan sesuai harapan dan tujuannya bisa tercapai,” harapnya.

Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo yang hadir dalam acara tersebut, mengucapkan terima kasih kepada para Gubernur, Bupati, narasumber, tim adviser Kemendes PDTT, rektor perguruan tinggi, pimpinan perbankan, mitra usaha, DPP Patri, peserta kongres, panitia dan mahasiswa yang telah mendukung terselengaranya acara kongres ini.

Menurut Eko, paradigma tentang transmigrasi yang hanya memindahkan orang dari tempat padat penduduk ketempat kekurangan penduduk atau memindahkan orang miskin kesuatu daerah dengan memberikan dua hektar tanah dan operasional yang terbatas sudah tidak tepat.

Namun demikian, transmigrasi telah membantu mensukseskan pembangunan ekonomi di banyak tempat di luar Pulau Jawa. “Banyak daerah yang berkembang sekarang asalnya dari daerah transmigrasi. Ada 1200 desa, 400 kecamatan, 120 kabupaten dan 2 ibu kota propinsi berasal dari transmigrasi,” ungkap Eko.

Dimasa lalu lanjutnya, banyak program transmigrasi yang gagal karena hanya berkonsentrasi pada sektor produksi dan tidak mampu memberikan solusi pada saat mereka panen sehingga harga hasil panen jatuh.

“Pada masa yang akan, chalengenya (tantangannya) bukan hanya kita membantu mereka disektor pasca panen, tapi kita juga harus bisa membantu mereka untuk memberikan nilai tambah sehingga pendapatan dan kesejahteraan mereka bisa terus berkembang,” terang Eko.

 

Menurutnya, model bisnis ini tidak akan jalan tanpa adanya pendampingan dan pendampingan tidak mungkin hanya dari pemerintah yang tidak memiliki pengalaman bisnis, “Karena itu kita harus mengintegrasikan komponen lainnya dari masyarakat, baik dunia usaha, perbankan, kepala daerah dan tentunya masyarakat transmigan itu sensdiri,” ujarnya.

Pihaknya tambah Eko, telah membuktikan, bahwa dengan satu model bisnis yang ektrim dengan konsep kolaborasi yang dinamakan Prokades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) ternyata bisa menciptakan satu kelompok masyarakat, dari sangat miskin mejadi midle class.

“Kita sudah lakukan di banyak tempat. Salah satu misalnya di Sumbawa Timur, kita kerjasama dengan KEPU yaitu (PLN nya) Korea yang menginvestasikan  200 juta USD. Masyarakat transmigrasi menanam tanaman Gamal dan hasilnya dieksport untuk bahan baku power plan,” ungkap menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Eko berharap, kongres transmigrasi tahun 2019 ini bisa menciptakan model bisnis seperti itu, karena tantangan sekarang adalah bagaimana menciptakan satu bisnis model yang besar yang bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat.

Menurutnya, tema dari kongres ini kaitannya dengan era 4.0, sementara masyarakat transmigrasi sendiri belum punya pengetahuan dan skill (keahlian) yang mumpuni. “Karena itu, kita perlu memberikan pemahaman yang intens bahwa memanfaatkan dan menggunakan teknologi di era 4.0 ini agar masyarakat transmigrasi bisa menjadi unggul dan lebih produktif,” jelasnya.  (ARMAN R)

Berita Terkait