Jumat, 29 Mei 2020 | 14:39:50 WIB

OPM Dan Hari HAM Internasional

Senin, 9 Desember 2019 | 17:26 WIB
OPM Dan Hari HAM Internasional

JAKARTA,  LINDO Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr.  Andriana Elisabeth mengatakan, isu Papua merdeka atau referendum Papua diprediksi akan dijadikan isu bersama dalam hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia ada benarnya sebab dalam peringatan HAM sedunia di tahun 2018 beberapa sayap politik pendukung Papua merdeka seperti KNPB, ULMWP,  Free West Papua dan lainnya melalui unjukrasanya berakhir ricuh,  dan itu memang yang selalu diharapkan oleh Benny Wenda cs termasuk Veronica Koman cs agar memudahkan internasionalisasi masalah Papua, walaupun sampai saat ini masih "gagal total".

Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan para simpatisannya sudah tidak layak untuk mempermasalahkan pelanggaran HAM di Papua, karena sudah ada komitmen kuat dari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin untuk menyelesaikan masalah Papua,  bahkan kita sebagai rakyat Indonesia yang mencintai Papua menanyakan, adakah komitmen OPM untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM yang selama ini dilakukan mereka terhadap warga sipil baik dari kalangan orang asli Papua ataupun warga pendatang. 

OPM dan pendukungnya baik di Papua maupun diluar Papua termasuk diluar negeri jangan sibuk mencari dan mempolitisasi pelanggaran HAM di Papua, karena mereka juga menjadi salah satu aktor pentingnya. 

Belum lama ini beredar video tentang pelanggaran berat HAM yang dilakukan OPM, dimana video berdurasi 2 menit 13 detik yang isinya unjukrasa memprotes anak anak sebagai tentara oleh OPM, dimana aksi unjuk rasa tersebut dilakukan di Inggris, termasuk warga Oxford yang menolak Dewan Kota Oxford yang telah memberikan penghargaan kepada "buronan politik/political fugitives" Benny Wenda, dedengkot ULMWP yang hidup tenang dan mewah di Inggris dari manuvernya menjual isu Papua. 

Beredarnya video tersebut adalah salah satu bukti kuat bahwa OPM dan Benny Wenda cs memberlakukan praktik "maling teriak maling" diatas penderitaan, languish dan squalor yang selama ini belum terselesaikan secara tuntas di Papua. 

OPM dan pendukungnya perlu melihat secara realistis menyadari bahwa isu referendum Papua sudah tidak laku lagi, bahkan saat ini niat generasi muda Papua untuk mendalami Pancasila semakin meluas dan membesarnya.  Akhirnya, bisa kita lihat bahwa pelaksanaan Hut OPM 1 Desember 2019 sepi peminatnya, termasuk walaupun ada unjuk rasa di Ambon dan Yogyakarta, hanya diikuti segelintir pendukungnya. Dan langkah aparat penegak hukum menangkap anasir anasir OPM di beberapa daerah juga mendapat dukungan dari masyarakat Papua yang cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Bangsa Indonesia dan OPM seharusnya menyadari bahwa isu isu pelanggaran HAM adalah isu untuk mendestabilisasi situasi dan kondisi sebuah negara untuk menciptakan "uncertainty through color revolutions". Oleh karena itu, sebaiknya OPM kembali ke NKRI dan bersama sama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin membangun Papua, apalagi sudah ada niat politik yang positif dari pemerintah untuk terus melanjutkan Otsus Papua bahkan menjadikannya Otsus Plus untuk meningkatkan kesejahteraan Papua melalui memperbaiki kesehatan, pendidikan,  menggerakkan ekonomi kerakyatan dan pembangunan infrastruktur. 

Menyelesaikan masalah Papua bukan dengan wacana yang destruktif seperti referendum Papua, melainkan dengan spirit kebangsaan dan menjaga pluralisme termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. 

Lebih baik generasi muda dan masyarakat Papua merefleksikan kecintaannya kepada NKRI dengan menyontoh aksi pesepakbola asal Papua, Osvaldo Haay yang menjadi top skor sepak bola Sea Games di Philipina saat ini. Sekali lagi Papua adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua. (Tony Priyono)

Penulis adalah pemerhati masalah Papua.

Berita Terkait