Selasa, 02 Juni 2020 | 18:49:38 WIB

HCW Nilai Biro Pengadaan Barang dan Jasa ULP Malut Sarang Korupsi

Rabu, 11 Desember 2019 | 21:14 WIB
HCW Nilai Biro Pengadaan Barang dan Jasa ULP Malut Sarang Korupsi

Wakil Direktur Bidang Pencegahan Lembaga Anti Korupsi HCW Maluku Utara, Rajak Idrus. (FOTO: JECK/ALDY/LINDO)

TERNATE, LINDO - Kasus pemalsuan dokumen lelang yang terjadi di Biro Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Maluku Utara (Malut) yang sudah di laporkan di Polda Maluku Utara. Kasus pemalsuan yang dilaporkan ke polisi itu ialah Diretktur CV Dian Jaya, Udiwati Ibrahim, beberapa waktu lalu.

Kasus itu mencuat dan mendapat tanggapan positif dari Lembaga Anti Korupsi HCW Maluku Utara. Melalui Wakil Direktur Bidang Pencegahan Lembaga Anti Korupsi HCW Maluku Utara, Rajak Idrus.

Kata Rajak, HCW akan mendorong penyidik Polda Maluku Utara agar lebih fokus untuk menyelesaikan kasus pemalsuan dukumen lelang di Biro ULP hingga ada kepastian hukum.

Namun dalam waktu yang sama, ULP juga di hebohkan dengan kasus yang di juliki kasus minta fee proyek sebesar 80 juta, yang di lakukan oleh Ketua Pokja II Hasan Tarate, dengan alasan diatas perintah oknom Jaksa.

Meneurut pengakuan Ibu Hj Herawati sebagai kontraktor atau pihak ketiga yang mengerjakan proyek pembangunan jalan industri
senilai Rp.800 juta di Desa Waikafiya Buya, Kabupaten Kepulauan Sula.

"Proyek yang melekat di Dinas Perumahan dan Permukiman/Perkim Provinsi Maluku Utara, kini menjadi sorotan tajam di kalangan aktifis Pers, dan Lembaga anti korupsi," kata Jeck sapaan akrabnya.

Menurut keterangan pers yang dilansir HCW, pada Rabu (11/12/2019), HCW menilai bahwa pernyataan Ibu Hj Herawati itu sangat beralasan karna yang bersangkutan mengetahui secara pasti, karena yang bersangkutan e ?.juga bertindak sebagai k proyek tersebut.

Proyek itu kata Jeck ada pencairan sekitar 30 persen yang telah di po tong sebesar 10 persen atau senilai 80 juta, dari nilai total 800 juta.

Namaun dalam pekerjaan itu, proyek tersebut tidak tuntas di kerjakan oleh pihak pemenang tender.

HCW kata Jeck sangat menyesali atas sikap oknom Jaksa yang di beritakan atas keterlibatannya meminta uang jasa sebesar 80 juta kepada ketua Pokja II Hasan Tarate.

"Saya minta agar Kepala Kejaksaan Tinggi Malut tidak bisa mendiamkan kasus dengan keterlibatan oknom Jaksa karena hal ini mencorong institusi kejaksaan di mata masyarkat Maluku Utara," tandas Jeck.

Dalam kesempatan itu, HCW Malut berharap pada Gubernur Malut agar segera mengambil langka tegas atas kejahatan yang terjadi pada ULP provinsi Malut.

"Kami nilai perbuatan itu sudah masuk dalam katagori perbuatan melawan hukum karena sudah merekayasa dukumen lelang untuk kepintingan perusahaan tertentu dan meminta fee proyek kepada kontraktor," tandasnya.

Dalam kajian HCW, Ketua ULP Safrudin Juba juga ikut bertanggung jawab atas indikasi atau dugaan dalam permainan yang terjadi di Biro ULP. Dan di satu sisi HCW menyesali sikap Gubernur yang terkesan diam atas persoalan yang terjadi di Biro ULP.

"Maka dengan ini HCW secara kelembagaan akan membantuk tim investigasi untuk mengidentifikasi apa yang terjadi di Biro ULP. Karna dalam pantauan HCW, bukan hanya dua kasus yang baru muncul di permukaan akan tetapi masih ada kasus lain yang belum terungkap," tutur Jeck.

Pria yang juga akrab dengan awak media itu berjanji akan membongkar kasus yang belum terbongkar selama ini.

"Saya tegaskan sekali lagi Gubernur Malut segera ambil sikap karna hal ini akan berbenturan dengan program AGK. Saya berjanji dalam waktu dekat HCW secara lembaga akan menyurati untuk audensi dengan Polda Malut, Kejaksaan Tinggi Malut dan Gubernur Malut terkait apa yang terjadi di Biro ULP Malut," urainya.

ALDY

Berita Terkait