Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:36:37 WIB

Putusan MK Berdampak Positif Bagi Demokrasi Indonesia

Jum'at, 13 Desember 2019 | 09:56 WIB
Putusan MK Berdampak Positif Bagi Demokrasi Indonesia

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman. (FOTO: MEDCOM/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Pihak Istana Kepresidenan mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait jeda waktu eks koruptor maju sebagai calon kepala daerah. Keputusan ini dinilai akan memajukan proses demokrasi Indonesia.
 
"Sehingga rakyat benar-benar mendapatkan pimpinan daerah yang bersih dan berprestasi agar lahir kesejahteraan rakyat untuk Indonesia Maju," kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 12 Desember 2019.
 
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyambut positif putusan MK tersebut. Mahfud berharap aturan serupa juga diterapkan di pileg dan pilpres.

"Bagus. Itu wewenang MK dan kita harus menaati itu. Tapi itu baru pilkada, belum DPR dan DPD," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.
 
MK sebelumnya menerima sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah. Uji materi ini diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Corruption Watch (ICW).
 
Awalnya, Perludem dan ICW meminta MK melarang eks koruptor mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebelum 10 tahun selesai menjalani pidana penjara. Namun, MK menolak permohonan tersebut dan menetapkan jangka waktu seorang mantan napi dapat mencalonkan diri setelah 5 tahun usai menjalani masa pokok hukuman penjara.
 
Pasal 7 ayat (2) huruf g, yang mencantumkan syarat ikut pilkada, awalnya berbunyi, 'tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana'.
 
MK memutus mengubah syarat dalam pasal tersebut. Pertama, napi eks koruptor mengikuti pilkada lima tahun setelah bebas dari hukuman. Kedua, sang calon kepala daerah harus membuka jati dirinya sebagai mantan narapidana. Ketiga, calon tersebut bukan napi yang melakukan kejahatan secara berulang-ulang.
 
Isi lengkap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada menjadi:
 
(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
 
(ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan
 
(iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

ALDY/MEDCOM

Berita Terkait