Rabu, 27 Mei 2020 | 15:35:29 WIB

OKP Garuda KPP-RI Jakarta Gelar Diskusi Publik

Selasa, 17 Desember 2019 | 11:00 WIB
OKP Garuda KPP-RI Jakarta Gelar Diskusi Publik

(FOTO : OKP/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Pemerintah Indonesia pada periode Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Amin ini sengat serius dalam meningkatkan ekonomi dan ivestasi. Hal tersebut disambut baik oleh OKP Garuda KPP-RI Jakarta yang melaksanakan diskusi Publik pada Senin (16/12) di  Cafe Upnormal Raden Saleh, Jakarta Pusat (Jakpus) dengan menghadirkan Cupli Risman (Ketua Umum Garuda KPP- RI), Diana Ambarwati, ME (Pengamat Ekonomi), Dwi Saputro Nugroho (Praktisi Hukum) dan puluhan Peserta dari berbagai kalangan.

Cupli Risman mengatakan, penyerhanaan Regulasi ini kajian yang dilakukan oleh pemerintah akan tetapi hasil dari kebijakan ini akan dirasakan oleh para pengusaha dan pelaku ekonomi bidangnya masing-masing, hal ini berubah karena kultur kebangsaan kita sudah mulai menerima berubah  teknologi yang ada.

Dwi Saputro Nugroho mengatakan, didalam Badan legislasi ini sudah ada beberapa usulan Rancangan Undang - Undang (RUU) seperti RUU cipta lapangan kerja, yang menurutnya tidak cukup dibahas oleh pemerintah, akan tetapi perlu adanya diskuski besar-besaran dan mengundang akademisi, praktisi hukum, Pengusaha, dan para tokoh masyrakat untuk membahas terkait Omnibus Low ini.

“Sekarang sudah ada satgas Omnibus Low dengan visi omnibus low untuk meningkatkan investasi sehinga ekonomi kita meningkat dan kita sangat barhap  tidak ada lagi hambatan terkait perizinan, karena jika hal tersebut tidak diterapkan maka ekonomi kita sangat sulit berkembang,” ujar Dwi.

Diana Ambarwati menyampaikan, diskusi kali ini adalah diskusi yang sangat hit di negara kita, karena hal tersebut menyangkut dengan peningkatan ekonomi indonesia dengan tujuan besarnya adalah pemerintah mau mendorong ekonomi dan evestasi Indonesia sehinga  tidak ada lagi penghambat baik dari administrasi dan aturan lainya karna menurut saya regulasi itu mampu mengakomodir dan melancarka aktivitas itu bukan sebaliknya malah mempersulit seperti yang terjadi seperti sekarang.

Menurutnya, mengapa investor lebih memilih keluar negari dibanding ke dalam negeri, karena berbelit-belitnya aturan regulasi, ditambah lagi soal Keadaan Sumber Daya Manusia  (SDM) Indonesia belum memadai, sehinga perlu improvement yang sudah sangat sesuai dengan visi Pemerintahan.

“Perlu kita sadari bahwa Penyederhan UU perizinan, pekerjan, inovasi dan riset, mengadakan lahan, pajak dan lainnya, sudah sangst layak untuk dilakukan penyederhanaan dan  sekarang  didalam Baleg sudah ada dua UU sedang di prorses.  Jika dua RUU ini dirambungkan, maka orang akan mudah membuat Persero hal tersebut saya kutip dari menko bapak herlangka Hartanto. Kemudian dalam UU tersebut UMKM yang bekerjasama dengan universitas untuk riset.  Saya melihat dari RUU ini ada peluang bagi para milenial untuk menjadi pengusaha baru,” ungkap Diana. (ARMAN R)

Berita Terkait