Minggu, 29 Maret 2020 | 10:13:38 WIB

Pemda Halut Siap Judicial Review Permendagri 60 2019 ke PTUN dan MA

Jum'at, 28 Februari 2020 | 00:50 WIB
Pemda Halut Siap Judicial Review Permendagri 60 2019 ke PTUN dan MA

Bupati Halut Frans Manery dalam sebuah acara di Halut. (Foto: Posko Malut/Lindo)

HALUT, LINDO - Polemik tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 60 Tahun 2019 kini belum berakhir. Pemerintah kabupaten Halmahera Utara (Pemkab Halut) akhirnya mengambil jalur hukum atas polemik pemasangan titik koordinat batas wilayah antara Pemkab Halmahera Utara (Halut) dan Pemkab Halmahera Barat (Halbar) di Enam Desa.

Langkah hukum pertama; mengajukan judicial review atas Permendagri nomor 60 tahun 2019 ke Mahkama Agung (MA). Kedua; Pemkab Halut telah membentuk tim hukum untuk menggugat Mendagri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut dan Pemkab Halbar ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN).

Langkah hukum yang diambil Pemkab Halut tersebut dikarenakan, penerbitan Permendagri 60 tahun 2019 dan pemasangan titik koordinat enam desa, hingga pembentukan empat desa baru masuk Halbar tersebut merupakan buah dari persekongkolan Kemendagri, Pemprov Malut dan Pemkab Halbar.

“Saya juga sudah bosan bicara enam desa, sehingga kita perlu menyampaikan judicial review atas Permendagri 60 ke MA, dan menggugat ke PTUN, agar masalah tapal batas Halut-Halbar segera selesai,” tegas Bupati Halut Frans Manery, pada Senin (24/02/2020) kemarin.

Sebelumnya, Bupati Frans juga menggelar pertemuan tertutup bersama pemerintah desa, pemuda serta tokoh masyarakat yang ada di enam desa, Kecamatan Kao teluk, Kabupaten Halut di ruang rapat kantor Bupati Halut. Rapat tersebut, bukan hanya membahas masalah enam desa yang sedang dipolemikkan,  tetapi masalah tapal batas Gogoroko di Loloda antara Halut-Halbar juga menjadi titik perhatiannya.

Pemda berkomitmen soal tapal batas dari Apulea Loloda Utara, hingga enam desa, kecamatan Kao Teluk harus diselesaikan.

“Kita bicarakan pada rapat ini, terkait enam desa, dan gogoroko di wilayah Galela dan Loloda Halbar untuk  diselesaikan,” ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Halut, Julius Dagilaha mengatakan, solusi dari persoalan tapal batas ini, tidak hanya berakhir pada wacana, akan tetapi harus ada langkah kongkrit, dengan menempuh jalur hukum. Menyampaikan judicial review ke MA, agar bisa membatalkan Permendagri nomor 60 tahun 2019. Selain itu, menggugat Mendagri, Pemrov Malut, dan Pemda Halbar ke PTUN atas upaya menerbitkan Permendagri yang dinilai, pemasangan titik koordinat merugikan Halut.

“Dalam undang-undang sudah menyampaikan bahwa jika terjadi kekeliruan maka akan dilakukan peninjauan kembali. Sehingga ada dua langkah yang akan kita tempuh, pertama judicial review, kedua gugat Pemerintah Pusat, Pemprov Malut dan Halbar ke PTUN,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Halut Fredy Tjandua mendesak, secepatnya akan melayangkan surat ke Presiden Joko Widodo terkait masalah tapal batas tersebut.

“Sebelum kita usulkan judicial review dan gugat ke PTUN, awalnya kita akan menyurat ke Presiden,” pungkasnya.

(Ad/Mar/Red)

Berita Terkait