Kamis, 16 Juli 2020 | 22:14:48 WIB

Sidang Pleno II LKS Tripartit Nasional Bahas Agenda Kerja 2020

Rabu, 6 Mei 2020 | 10:04 WIB
Sidang Pleno II LKS Tripartit Nasional Bahas Agenda Kerja 2020

(FOTO : HUMASNAKER/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Sidang Pleno II Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) membahas dua agenda kerja Tripnas Tahun 2020. Pertama menyusun Undang-Undang (UU), yakni Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, Revisi UU Noor 02 Tahun 2004, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan penyusunan peraturan Ketua LKS Tripnas tentang Tata Kerja LKS Tripnas.

Pembahasan kedua yakni Konseptual, yakni penyusunan jadwal agenda kerja rapat Badan Pekerja (BP) dan pleno LKS Tripnas Tahun 2020, konsolidasi LKS Tripnas dan LKS Tripartit Daerah dan Sidang pleno LKS Tripnas.

Dalam sidang pleno II secara virtual di Jakarta, Selasa (5/5/20), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berharap, mampu mengefektifkan tugas-tugas berat LKS Tripnas tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19.

"Semua harus memahami situasi pandemi ini harus dijalani bersama dan menyelesaikan secara bersama tanpa keberatan salah satu pihak," ujar Ida Fauziyah.

Menaker juga memberikan apresiasi di tengah pandemi Covid-19, karena LKS Tripnas yang menghasilkan agenda kerja tahun 2020 yang tinggal beberapa bulan lagi. 

"Pekerjaan LKS Tripnas cukup berat, yakni membahas RUU Cipta Kerja. Ini monumental bagi pemerintah dan dua unsur lainnya," ungkap menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Sidang pleno yang mengedapankan musyawarah tersebut dipimpin Ketua LKS Tripnas, Menaker Ida Fauziyah (Unsur Pemerintah), dua Wakil Ketua LKS Tripnas, yaitu Myra Maria Hanartani (Unsur Organisasi Pengusaha) dan Puji Santoso (Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh) serta 30 peserta Video Conference (Vicon).

Dalam sidang pleno hampir 60 menit tersebut, Ketua LKS Tripnas mendengarkan penjelasan maupun pertimbangan, saran dan pendapat tentang penetapan pokok-pokok pikiran Badan Pekerja LKS Tripnas tentang penyusunan agenda Tahunan LKS Tripnas Tahun 2020, Tunjangan Hari Raya (THR) dan penundaan pembayaran program  BPJS Ketenagakerjaan terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap kelangsungan berusaha dan perlindungan Pekerja/Buruh.

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (Dirjen PHI Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Haiyani Rumondang menyambut positif sidang pleno LKS Tripnas Tahun 2020 melalui jalan musyawarah dan kekeluargaan. "Hasil pembahasan pleno II diharapkan bisa menjadi langkah bagi pemeritah untuk mengambil kebijakan," harap Haiyani. (ARMAN R)

Berita Terkait