Minggu, 12 Juli 2020 | 16:16:24 WIB

Penuhi Tuntutan SPP Waiboga, Pemdes Gelar Rapat Terbuka.

Senin, 1 Juni 2020 | 15:42 WIB
Penuhi Tuntutan SPP Waiboga, Pemdes Gelar Rapat Terbuka.

Foto/Imel-LINDO:Suasana Rapat terbuka masyarakat desa Waiboga dan Umaga bersama Pemerintah desa. (Lapangan bola desa Waiboga)

LINDO Sula- gunjang ganjing pengelolaan ADD/DD yang tidak trasparan membuat banyak masyarakat di kabupaten kepulauan Sula melakukan aksi protes kepada kepala desa, termasuk dua desa yaitu desa Waiboga dan desa Umaga kecamatan Sulabesi Tengah yang alhasil pada hari ini melakukan rapat terbuka dua desa yang bertempat di lapangan bola desa Waiboga, Senin (01/06/20)

 

Hadir dalam rapat terbuka bersama dengan kedua desa tersebut adalah Pihak DPMD Kabupaten kepulauan Sula yang di wakili oleh Hariyanto Usia, S.IP, M.IP, DPRD Komisi I yang di wakili oleh M.Naser Umasangaji , Nyong Tidore, Safrin Hidayat Umagap, Ajhar Makian, Kepala Kecamatan Sulabesi Tengah Masani Umanahu , PJS Desa Umaga, Juma Sapsuha, Kades Waiboga Hasanudin Tidore dan Kapolsek Sanana IPDA Rizal Muhammad, S.TK.

 

Berdasarkan pantauan awak media LiputanIndonesinews di lokasi peliputan Pertemuan tersebut berlangsung alot antara warga desa bersama pihak DPMD dan Kepala desa.

 

Menurut salah satu warga desa yang hadir dalam pertemuan tersebut Adham Buamona, menyampaikan bahwa UU desa no 6 tahun 2014 Bab 6 pasal 68
poin a sampai poin d yang secara kedisiplinan ilmu hukum saya melihat tidak di pahami oleh kepala desa, sehingga banyak aturan yang tumpang tindih seharusnya segala aturan atau regulasi di kabupaten maupun di desa harus bersandar pada UU desa no 6 Tahun 2014, ini yang harus menjadi sandaran hukum untuk menerjemahkan aturan-aturan yang lain, misalnya peraturan bupati atau peraturan desa, ucap Adhan Buamona tegas.

 

Demikian juga dengan Said Buamona yang merasa bahwa pemerintah desa tidak trasparan dalam pengelolaan anggaran ADD/DD, selama ini APBEDES yang kami minta pun di sembunyikan oleh kepala Desa, RAB dari semua item program pun sulit untuk di dapati padahal itu semua kami butuhkan guna fungsi kontrol kami masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa.

Selain itu juga Said menyampaikan rasa kekecewaan nya terhadap pihak Inspektorat yang tidak  hadir pada saat berlangsungnya pertemuan, cetus nya kesal.

 

Sedangkan Kepala desa Waiboga Hasanudin Tidore dalam rapat umum tersebut menyampaikan bahwa kami dari pemerintah desa sangat siap atas tuntutan warga, saya siap dan bertanggung jawab jika memang terjadi penyelewengan anggaran dalam pengelolaan ADD/DD desa Waiboga silahkan masyarakat menempuh jalur hukum, dan terkait dengan RAB yang di tuntut kami siap memberikan jika pihak DPMD dan Inspektorat memerintahkan nya.

 

Secara terpisah Perwakilan dari DPMD kabupaten kepulauan Sula Hariyanto Usia, S.IP, M.IP saat di konfirmasi oleh awak media menjelaskan bahwa kami akan melakukan pembinaan di lapangan terhadap pihak pemerintah desa dari Waiboga dan juga desa Umagah terkait adanya indikasi temuan pengelolaan APBDES  dari pelaksanaan sampai realisasi APBDES yang tidak sesuai.
setelah ini kami akan berkordinasi dengan Kadis DPMD terkait jadwal pembinaan tersebut cetus Hariyanto.
(Imel)

Berita Terkait