Jumat, 04 Desember 2020 | 20:51:27 WIB

Kejati Malut Siap Dampingi Soal Anggaran Covid 20 Miliar

Jum'at, 12 Juni 2020 | 09:38 WIB
Kejati Malut Siap Dampingi Soal Anggaran Covid 20 Miliar

Kepala Kejati Malut Eryyl Prima Puetra Agoes (kanan), yang di dampingi Kasi C Kejati Malut Zhul A Siregar saat memberikan keterangan pada wartawan di Ternate, Malut. (FOTO: LEGALPOST/LINDO)

TERNATE, LINDO -  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) bakal melakukan pendampingan hukum atas semua anggaran yang bersumber dari kegiatan Covid-19 di Provinsi Maluku Utara (Malut). Pasalnya saat sesuai pemberitaan sejumlah media, Pemprov Malut sudah mencairkan anggaran Covid-19 sebesar Rp 20 miliar.

“Semua kegiatan anggaran Covid-19 dimintakan pendampingan hukum kejaksaan sesuai arahan Jaksa Agung," kata Kepala Kejaksaan Tinggi  (Kejati) Malut Eryyl Prima Puetra Agoes, Kamis (11/6/2020).

Selain Eryyl, Kapala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Malut Ricard Sinaga, juga kepada sejumlah wartawan, mengaku pengganggaran Covid-19, berupa bantuan sosial terhadap masyarakat yang dampak Covid-19 di Malut tetap di awasi dan itu bukan hanya Kejaksaan sendiri yang di suru melakukan pengawasan. Tetapi semua stakeholder tetap melakukan pengawasan sehingga bantuan itu lebih tepat sasaran.  Guna menghindari penyimpanan bantuan sosial tersebut.

Kejati Malut Seriusi Mengawal Anggaran Covid-19 di Provinsi Malut

"Walaupun sering terjadi komplen dari masyarakat, tetapi itu tidak serta merta kita langsung katakan ini salah, tetapi kita harus lihat dari sisi permasalahannya. Karena yang namanya bantuan ini langsung kepada masyarakat, sehingga kita harus benar-benar jelih untuk itu,"tuturnya

Lanjutnya, terkait dengan penyaluran Bansos yang diduga dibagi tidak merata, dirinya belum bias mengetahui hal tersebut. Meski begitu kejaksaan kata dia  tugasnya dengan intansi-intansi lain mempunyai fungsi melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap bantuan social.

Terlebih kata dia Negara dalam keadaan status  pandemi Covid-19 saat ini, diakui seluruh dunia merasakan . dengan itu dia mengajak  media, LSM, masyarakat maupun Pemerintah Daerah untuk sama-sama mengawasi itu.

LP/AL

 

Berita Terkait