Selasa, 22 September 2020 | 21:20:23 WIB

Jika ada Laporan, KPK Siap Proses Penyaluran Bansos Covid-19

Selasa, 16 Juni 2020 | 17:42 WIB
Jika ada Laporan, KPK Siap Proses Penyaluran Bansos Covid-19

Gedung KPK Jakarta. (Foto: TMP/Lindo)

TERNATE, LINDO - Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) terus aktif memantau penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat ditengah situasi pandemi COVID-19 diseluruh Indonesia termasuk di provinsi Maluku Utara (Malut).

Bahkan untuk melakukan pencegahan dan pengawasan secara ketat terkait dengan penyaluran bansos, KPK-RI juga menluncurkan aplikasi atau program jaga bansos untuk memudahkan masyarakat termasuk di Malut dalam menyampaikan atau melaporkan segala permasalahan terkait dengan penyaluran bansos ditengah masyarakat.

Kepala Satuan Tugas Koordinasi Pencegahan Wilayah I KPK, Maruli Tua, seperti dilansir oleh studio pro1 RRI Ternate, dengan topik pengawasan penyaluran bansos pada masa tanggap bencana COVID-19, Selasa (16/6/2020) menyatakan, dengan adanya program jaga bansos, sejauh ini KPK belum menerima adanya laporan permasalahan di daerah termasuk di Malut.

Dengan tidak ada laporan masyarakat terkait dengan penyaluran bansos ini kata Maruli Tua, pihaknya meyakini ada tiga poin yang pertama adalah masyarakat belum tau cara pengaduan terkait dengan aplikasi jaga bansos dari KPK, atau memang belum ada permasalahan dan ketiga adalah mekanisme dari pemerintah daerah itu sendiri.

“Kami sangat berharap dengan adanya aplikasi jaga bansos ini, masyarakat bisa aksitif dan melaporkan jika ada terjadi penyimpangan di lapangan yang memang diketahui,” ungkap Maruli Tua.

Menurutnya, melalui fungsi koordinasi dan pencegahana, KPK terus lakukan koordinasi dalam pencegahan penyalagunaan bantuan sosial atau bansos yang disalurkan pemerintah Kabupaten/Kota di Malut dalam penanganan COVID-19.

“Cara pencegahan lain adalah kita (KPK-red) berkolaborasi dengan semua pemda khususnya inspektorat selaku pengawasan dan Dinsos selaku unjung tombak pelaksanaan bantuan sosial itu sendiri,” tegasnya.

Pengawawasan kata Maruli Tua, juga dilakukan di daerah yang melaksanakan pikada Desember nanti. Terkait pembagian bansos yang diselipkan sticker maupun alat  kampanya para calon kepala daerah, termasuk di 8 Kabupaten/Kota di Malut yang melaksanakan pilkada nanti.

“Pada intinya pengawasan ini kita lakukan sehingga uang negara yang dikeluarkan pemerintah dalam situasi seperti ini tidak disalahgunakan oleh orang-orang atau oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyaluran bantuan juga tepat pada sasaran atau orang yang memang berhak menerima bantuan tersebut,” pungkasnya.

KBRN/AD

Berita Terkait