Kamis, 03 Desember 2020 | 17:05:48 WIB

Baru Diluncurkan, Aplikasi JAGA Bansos KPK Sudah Terima 118 Pengaduan

Selasa, 16 Juni 2020 | 18:26 WIB
Baru Diluncurkan, Aplikasi JAGA Bansos KPK Sudah Terima 118 Pengaduan

Ilustrasi - Logo KPK Jakarta. (Foto: MRD/Lindo)

JAKARTA, LINDO - Sejak seminggu aplikasi JAGA Bansos diluncurkan pada 5 Juni 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima sekurangnya 118 keluhan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos).

Laporan keluhan masyarakat tersebut ditujukan kepada 78 pemda yang terdiri dari 7 pemerintah provinsi dan 71 pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Indramayu masing-masing sebanyak 5 laporan, Pemkab Tangerang dan Pemkab Bandung masing-masing sebanyak 4 laporan, Pemkab Aceh Utara dan Pemkab Subang masing-masing sebanyak 3 laporan, selebihnya menerima masing-masing sebanyak 1 laporan.

 “Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah keluhan laporan terkait pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar,” kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati.  

Selain itu topik pengaduan lainnya adalah bantuan dana yang diterima namun jumlahnya kurang dari yang seharusnya. 

Dia menambahkan, keluhan lain yang disampaikan pelapor kepada aplikasi JAGA bansos adalah bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan, nama di daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif), mendapatkan bantuan lebih dari satu, bantuan yang diterima berkualitas buruk, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan, dan beragam topik lainnya dengan total mencapai 28 laporan.

KPK meluncurkan aplikasi pelaporan bansos yaitu JAGA bansos untuk menampung keluhan masyarakat tentang penyimpangan/penyalahgunaan bansos di lapangan. Keluhan atau laporan yang masuk ke JAGA bansos, selanjutnya akan disampaikan KPK kepada pemda terkait.

"Informasi dari masyarakat ini diteruskan melalui unit Koordinasi Wilayah (Korwil) pencegahan KPK yang melakukan pendampingan dan pengawasan dalam perbaikan tata kelola pemerintah daerah di 34 provinsi yang meliputi 542 pemda. Selanjutnya, KPK akan memonitor tindak lanjut penyelesaian atas laporan dan keluhan masyarakat tersebut," tegasnya.

Di lain sisi, dengan aplikasi ini, KPK mendorong pelibatan dan peran aktif masyarakat untuk turut mengawasi dan menyampaikan informasi jika terjadi penyimpangan dalam penyaluran bansos.

"Harapannya, pengawasan bersama ini dapat memperbaiki mekanisme penyaluran bansos dan memastikan masyarakat yang terdampak di masa pandemi mendapatkan haknya," ujarnya. 

Keluhan bansos dapat disampaikan secara langsung melalui gawai dengan mengunduh aplikasi JAGA (JAGA Apps) di Play store dan App store untuk sistem operasi android ataupun iOs. Selain melalui gawai, masyarakat juga bisa mengakses JAGA melalui situs https://jaga.id.

NENENG/AD

Berita Terkait