Selasa, 27 Oktober 2020 | 03:57:21 WIB

MA Tolak Gugatan Bupati Halut Soal Sengketa Batas Daerah

Jum'at, 19 Juni 2020 | 20:32 WIB
MA Tolak Gugatan Bupati Halut Soal Sengketa Batas Daerah

Ilustrasi - Sidang di MA Jakarta. (Foto: Humas MA/Lindo)

TERNATE, LINDO – Polemik Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri RI) nomor 60 tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Halmahera Utara dengan Kabupaten Halmahera Barat, akhirnya selesai.

Hal itu setelah Mahkamah Agung (MA) dalam amar putusannya menolak gugatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut) atas Permendagri tersebut dengan nomor register perkara: 33 P/HUM/2020 dengan Pemohon Ir Frans Manery (Bupati Halmahera Utara) dan Termohon Menteri Dalam Negeri.

"Telah diputuskan pada tanggal 15 Juni 2020 dengan amar putusan menolak permohonan pemohon. Dengan demikian diharapkan kepada Kedua Kepala Daerah dan semua pihak agar menerima dan melaksanakan keputusan tersebut," ucap Kabag Pengelolaan Perbatasan dan Penataan Wilayah Aldy Ali kepada TIMES Indonesia melalui keterangan tertulis, Jumat (19/6/2020).

Sesuai arahan Gubernur, kata Aldy, kedua Bupati fokus kembali pada peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat di kedua wilayah tersebut. Kemudian, dalam rangka menyambut pelaksanaan pemilihan kepada daerah, Pemprov Malut akan senantiasa melaksanakan sosialisasi kepada pihak pihak terkait dalam hal ini kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Bawaslu.

"Sehingga dalam melaksanakan tahapan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah agar memedomani Permendagri nomor 60 tahun 2019 tentang batas daerah kedua Kabupaten," terangnya.

Sebelumnya, lanjut Aldy, Gubernur Maluku Utara sangat menghormati langkah hukum yang dilakukan oleh Bupati Halmahera Utara terkait dengan diterbitkannya Permendagri nomor 60 tahun 2019.

"Dengan adanya putusan dari Mahkamah Agung ini sengketa wilayah yang sudah berlangsung hampir 20 tahun ini telah selesai. Mari kita rajut kembali semangat kebersamaan. Mari kita singkirkan sikap menang atau atau kalah. Mari kita lepaskan semua ego yang telah berlangsung lama. Ke depan kita bangun wilayah itu dengan semangat yang sama," imbuhnya.

Sebagai informasi, hakim MA yang memutuskan sengketa Batas Daerahtersebut adalah Hakim P1 Irfan Fachruddin, Hakim P2 Is Sudaryono, dan Halim P3 H. Yulius. Sementara dari pihak pemohon yakni Bupati Halmahera Utara memberikan kuasa kepada Hendra Karianga, Arnol N Musa, Selvanus Bunga, Kasman Ely, dan Sudin Dero sebagai pengacaranya. 

(AD/RED)

Berita Terkait