Rabu, 05 Agustus 2020 | 00:44:11 WIB

Arnol: Kejaksaan Janji Sidak Kasus Korupsi Dana Desa dan Kades Lata-lata

Jum'at, 3 Juli 2020 | 16:06 WIB
Arnol: Kejaksaan Janji Sidak Kasus Korupsi Dana Desa dan Kades Lata-lata

Sejumlah warga Lata-lata sedang menemui petugas pengaduan Lembaga Ombudsman perwakilan Malut di Ternate, Jumat (03/07/2020). (Foto: Aldy/Lindo)

TERNATE, LINDO - Kasus tindak pidana korupsi anggaran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) yang diduga dilakukan oleh kepala desa Lata-lata Abdul Malik Gama yang dilaporkan oleh warganya di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Kejati Malut) akan disidak oleh pihak Kejati Malut dalam waktu dekat.

Demikian hal itu ditegaskan oleh Ketua Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Desa Lata-lata (Hipmadel) Arnol Faici usai menyerahkan kasus korupsi dokumen data-data anggaran DD dan ADD di kantor Kejati Malut, kelurahan Stadion, kecamatan Kota Ternate Tengah, kota Ternate, Malut, Jumat (03/07/2020) pagi.

Menurut dia, persoalan laporan yang dilayangkan oleh warga Lata-lata ke Kejati Malut adalah sebuah proses penelitian data-data yang dilakukan pihaknya pada beberapa hari ini masih dalam tahap dugaan. Jika nanti, kata dia Kejati Malut bisa melakukan penyilidikan dan bisa memenuhi unsur pidana maka besar kemungkinan kepala desa Lata-lata Abdul Malik Gama akan ditahan.

"Tadi waktu pembicaraan kami dengan pihak Kejati Malut, banyak sekali yang ditanya-tanya oleh penyidik dan staf bagian pengaduan Kejaksaan Tinggi Malut. Mereka kaget ketika data-data yang kami sodorkan soal aitem-aitem yang diduga dikorupsi oleh kades Lata-lata Malik Gama. Pihak kejaksaan sudah paham soal korupsi dana desa oleh kadesnya, jadi tunggu saja waktunya," kata Arnol pada sejumlah wartawan di kantor Kejati Malut.

Lebih jauh, Arnol menjeleskan kasus korupsi kepala desa dan diduga telah menyalahgunakan anggaran dana desa sudah sekian banyak kades di Malut ini berhadapan dengan hukum. Bahkan dalam pengakuannya, Arnol mengungkapkan sudah banyak sekali para kepala desa harus berurusan dengan hukum lalu mendekam dipenjara.

"Tadi saat kami melaporkan kasus korupsi DD dan ADD di Kejati Malut, penyidik langsung respon dan mengatakan bahwa sudah ada puluhan kepala desa yang ditahan di rumah tahanan Kejati Malut, karena mereka telah melakukan korupsi dana desa, jadi pada intinya jangan main-main dengan jabatan kades dan melakukan korupsi dana desa, kalau tidak nasibnya akan tidur ditahanan kejaksaan," tegas Arnol.

Dalam kesempatan itu, Arnol meminta pada semua pihak, baik itu warga Lata-lata dan warga Halamhera Selatan bahwa sementata ini proses hukum pengaduan dugaan korupsi di Kejati Malut sedang berjalan. Maka saya sarankan agar semua pihak bisa menahan diri dan percayakan sepenuhnya pada penyidik Kejati Malut.

"Saya mohon pada semua pihak baik masyarakat Lata-lata yang ada didesa dan masyarakat yang ada diperantauan agar bersabar dan menahan diri karena proses hukum sudah berjalan," tambahnya.

Diakhir keterangannya, Arnol tidak mau berspekulasi atau mendahului penyidik Kejati soal tuduhan korupsi kades Malik Gama yang ingin memperkaya diri sendiri. Termasuk soal harta gono gini milik Malik Gama yang ada di Labuha Bacan, Arnol lebih banyak menyarankan agar sebaikanya menunggu proses hukum yang saat ini sedang berjalan.

"Kalau tuduhan itu biasa saja, saya lebih memilih menunggu hasil kerja penyidik kejaksaan, apakah nanti tuduhan itu terbukti atau tidak kita lihat saja nanti. Namun yang jelas semua bukti- bukti korupsi sudah ditangan jaksa, jadi biarlah hukum yang menentukannya," paparnya.

Sedangkan rombongan pengaduan data-data korupsi ke kantor Kejati Malut itu dipimpin oleh tokoh sesepuh masyarkat Aldi Abbas dan sejumlah Pemuda dan Pelajar serta Mahasiswa Desa Lata-lata yang mengawal kasus korupsi ke kantor Kejati Malut. Kedatangan rombongan disambut oleh Kepala Seksi Penerangan Umum Kejati Malut Richard Sinaga dan Kasubdit Hubungan Masyarakat Kejati Malut Sadik Hamanur.

Usai pertemuan, rombongan warga Lata-lata menyambangi kantor Umbudsman perwakilan Maluku Utara di Kotabaru, Ternate untuk mengadukan kembali soal dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh kadesnya Malik Gama.

Dihadapan warga, lembaga itu berjanji akan memproses laporan mereka ke ranah administrasi yang bisa berujung pada pemecatan jabatan kades.

CAKENS

Berita Terkait