Sabtu, 26 September 2020 | 15:54:05 WIB

Kuasa Hukum Laporkan PT BBJ Ke Presiden RI Terkait Tanah PT Farika Steel

Selasa, 7 Juli 2020 | 16:52 WIB
Kuasa Hukum Laporkan PT BBJ Ke Presiden RI Terkait Tanah PT Farika Steel

(FOTO : ARMAN/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Karena dinilai telah melakukan penggiringan opini dan penyesatan informasi, Kuasa Hukum PT Farika Steel, Hartono Tanuwidjaja, SH., MSi., MH., CBL., melaporkan PT Bandar Bakau Jaya (BBJ) kepada Presiden Republik Indonesia (RI).

Dalam surat laporan bernomor 6. 25/ HTP/2020 dan dikirimkan pada 30 Juni 2020, Hartono Tanuwidjaja menyebutkan, surat PT BBJ No 85/BBJ- SS/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 yang ditujukan kepada Gubernur Banten, merasa ada potensi pelanggaran hukum yang dibentuk melalui penggiringan opini dan sekaligus penyesatan informasi oleh PT BBJ.

Selain itu, kuasa hukum PT Farika Steel juga memaparkan kronologi terjadinya sengketa hukum kedua belah pihak. Dimana PT Farika Steel tengah melakukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang kepada Kepala Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, sebagai tergugat dan PT BBJ sebagai tergugat II Intervensi.

Obyek sengketa tersebut adalah adanya Surat Keterangan Hak Garapan No 590/ Pemt/DS- 193/070/1999 tanggal 1 Juli 1999 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Margagiri.

Adapun yang menjadi obyek gugatan PT Farika Steel adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Usaha Tata Negara berdasarkan pasal 1 angka (3) Undang – Undang (UU) RI No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagaimana yang dilansir Lindo dari Progresifjaya.id.

Dalam surat itu, Hartono menilai, data bukti yang diterbitkan oleh Kades Margagiri terbukti melanggar hukum dan asas asas umum pemerintahan yang baik, karena obyek surat keputusan dengan obyek keputusan tidak ada kesesuaian antara satu dengan yang lainnya.

Tergugat kini turut terbanding dalam menerbitkan obyek sengketa  terbukti telah melanggar  salah satu asas dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni, asas kecermatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang- Undang No 30 Tahun 2014 yang berbunyi : Kepastian hukum, Kemanfaatan, Ketidak berpihakan, Kecermatan, Tidak menyalahgunakan kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan umum dan pelayanan yang baik.

Hartono menjelaskan, obyek lokasi yang ada dalam Surat Keterangan Menggarap sejak PT Farika Steel datang melakukan reklamasi pada tahun 2012 lalu, tidak ada seorangpun yang menguasai dan memanfaatkan lahan pasir pantai tersebut termasuk Gunawan Bin Dana.

“Dengan demikian hal itu sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Kepala Desa (Kades) Margagiri sendiri yakni Didi Rosadi, yang menyatakan, bahwa sejak tahun 2005 tidak ada lagi masyarakat yang memanfaatkan pantai yang terletak di Desa Margagiri tersebut, karena air lautnya telah kotor dan tercemar limbah pabrik dan industri yang ada di daerah tersebut,” terang Hartono.

Tak hanya itu, keterangan ahli yang diajukan oleh PT BBJ yakni DR Harsanto Nursadi, SH, MSi., Dosen Pasca Sarjana UI dengan tegas menyatakan, bahwa seseorang dapat disebut menperoleh Hak Garap apabila memiliki kewajiban menggarap lahan tersebut dan menjaga agar tidak merusak lingkungan.

Ahli juga menunjuk pada ketentuan pasal 60 ayat (1) Undang-Undang  No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir kemudian dirubah dengan No 1 Tahun 2014. Dan ahli juga menyebutkan, bahwa untuk tertib administrasi, Surat Keterangan harus dilakukan pencatatannya, sedangkan Surat Obyek Sengketa  jelas dan nyata tidak ada Register dan pencatatannya sebagai arsip di Desa Margagiri.

Terlebih lagi kata Hartono, Surat Keterangan Menggarap yang dikeluarkan oleh Kades Margagiri itu sangat diragukan kebenarannya karena tidak ada cap atau stempel sebagai Justifikasi benar, bahwa suatu surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Kades Margagiri harus selalu diikuti dengan kebiasaan untuk membubuhkan cap atau stempel Kepala Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Propinsi Banten.

Maka menurut Hartono, berdasarkan fakta-fakta tersebut, PT Bandar Bakau Jaya telah melanggar beberapa hal.

Diantaranya, PT BBJ secara nyata mengakui telah memindahkan hak keperdataan atas obyek tanah negara di Blok LKG  Kalijero Peta Nomor 003 seluas 20.000 meter persegi di Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, dari seorang penduduk bernama Gunawan Bin Dana dengan pembayaran ganti rugi sebesar satu miliar rupiah diduga dengan cara memalsukan tanda tangan Camat Bojonegara, Drs. H Asmawi, MM.

Gunawan telah mendalilkan mempunyai lahan garapan berdasarkan Surat Keterangan Menggarap dari Kades Margagiri, Surat Keterangan Menggarap itu telah ditarik dan dinyatakan batal  berdasarkan putusan PTUN Serang No 66 /G/ 2019/PTUN.SRG.

Selanjutnya pada bagian lain bunyi surat yang ditujukan kepada Presiden itu, Hartono menyebutkan bahwa posisi PT BBJ  selaku pihak yang salah dan kalah justru dipandang telah bertindak kebablasan untuk menghalangi  proses Sertifikasi HPL yang sudah dirintis eh PT Farika Steel  sejak tahun 2014, dan bahkan berlaku sombong  dengan meminta sejumlah pejabat dan instansi pemerintah terkait untuk tidak  memproses terkait dengan proses Sertifikasi HPL tersebut.

Sebab berdasarkan putusan PTUN Serang dalam putusannya menyatakan: 

1 Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

2 Menyatakan batal surat Keputusan Kepala Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara berupa surat keterangan menggarap No 590/ Pemt/ Ds/ 193/070/1999 tanggal 1 Juli 1999 seluas 10.000 meter persegi atas nama Gunawan Bin Dana

3 Mewajibkan Kades Margagiri untuk mencabut Surat Keterangan Menggarap No 590  atas nama Gunawan Bin Dana

4 Menghukum tergugat dan tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 3.636.000.

“Di sini sudah jelas PT BBJ sudah salah dan kalah. Hal itu sesuai dengan putusan PTUN Serang yang mengabulkan gugatan klien saya. Kalau  aparat pemerintah bisa diatur oleh pihak yang salah dan kalah, kami juga bisa melaporkan mereka ke presiden. Kalau mau melapor jangan tanggung tanggung langsung ke presiden,” ujar Hartono Tanuwidjaja. (ARMAN/PROGRESIF.ID)

Berita Terkait