Sabtu, 19 September 2020 | 22:05:20 WIB

Warga Desa Lata-lata dan Mahasiswa Minta Kejati Malut Selesaikan Korupsi ADD/DD

Kamis, 23 Juli 2020 | 14:09 WIB
Warga Desa Lata-lata dan Mahasiswa Minta Kejati Malut Selesaikan Korupsi ADD/DD

Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Erryl Prima Putra Agoes saat menemui massa aksi dari desa Lata-lata di lobi kantor Kejati Malut, Kamis (23/07/2020). (Foto: Aldy/Lindo)

TERNATE, LINDo - Aliansi Masyarakat Desa Lata-lata dan Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Desa Lata-lata, kecamatan Kasiruta Barat, kabupaten Halmahera Selatan, Kamis (23/07/2020) sekitar pukul 09.00 Wit, turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa didepan Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Kejati-Malaut).

Dalam aksi unjukrasa, puluhan warga dan mahasiswa itu datang ke kantor Kejati Malut menggunakan mobil pick’up warna putih dilengkapi dengan sound system. Selain itu, massa aksi juga membentang spanduk berukuran sepanjang 4 meter dengan tulisan ‘Kades Lata-Lata Abdul Malik Gama Diduga korupsi ADD-DD senilai 1,6 Miliar.

Didepan Kantor Kejati Malut, massa aksi mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara agar secepatnya membentuk tim untuk turun ke lapangan melakukan penyelidikan kasus ADD/DD desa Lata-Lata. Bahkan mereka juga meminta agar kasus tersebut tidak dilimpahkan ke Kejari Halsel karena menurut mereka penanganan kasus di Kejari Halsel sangat lambat dan dipastikan akan jalan ditempat serta tidak ada perkembangan.

Kordinator Lapangan (Korlap) Arnol Faici dalam orasinya didepan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menyampaikan, program kegiatan desa selama 4 tahun di desa lata-lata tidak berjalan. namun laporan pertanggungjawaban anggaran setiap tahun terelealisasi 100 persen.

Kades Lata-Lata Abdul Malik Gama, kata dia, diduga korupsi ADD-DD senilai 1,6 miliar dari total anggaran selama 4 tahun yakni 2016, 2017, 2018, 2019 senilai 3 miliar lebih.

“Untuk program kegiatan pembangunan fisik yang tidak dilakukan oleh kades yang pertama tahun 2016 sebanyak 4 item pekerjaan, tahun 2017 sebanyak 4 item, tahun 2018 dan 2019 pun sama, hanya tidak terelealisasi,” teriak Arnol.

Sementara aksi yang berjalan kurang lebih stengah jam lamanya, massa aksi langsung dipersilahkan masuk dan hearing dengan Kajati Maluku Utara, Erryl Prima Putra Agoes didampingi para Asisten Kejati Malut.

Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Erryl Prima Putra Agoes dihadapan massa menegaskan pihaknya akan terus monitoring penanganan kasus ADD/DD di Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Selatan.

“Selaku pimpinan dan asisten mengapresiasi kadatangan Masyarakat Desa Lata-Lata. Oleh karena itu, saya berharap anda semua bersabar karena proses kasus itu terus di monitoring,” tegas Kajati Malut dihadapan massa aksi saat hearing di depan lobi utama kantor Kejati Malut, Kamis (23/07/2020).

Sementara dihadapan massa aksi, Kajati Malut mengakui atas kebenaran pengaduan warga soal kasus korupsi ADD/DD di Kejati, namun kasus itu saat ini sudah dilimpahkan ke Kejari Halsel.

"Memang benar laporan pengaduan sudah di terima, namun karena sesuai SOP, maka penyalagunaan DD/ADD desa Latat-lata sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Halsel untuk menindaklanjuti. Kami serahkan ke Kejari Halsel bukan berarti kami tidak mau mengerjakan, tetapi karena Kejari adalah perpanjang tangan Kejati maka prosesnya ada di Kejari,” tandas Kajati.

Penanganan kasus korupsi sambung Kajati, membutuhkan waktu. Oleh karena itu, Kejati minta peserta aksi agar percayakan kejaksaan setiap kasus yang dilaporkan tetap di proses.

“Kami sudah menindaklanjuti jadi mohon bersabar, secara profesional sangat di hargai sehingga proses tetap diawasi di Kejati Malut. Jadi sabar saja kita akan sama-sama kawal kasus ini yah,” pinta Kajati sembari menambahkan, pihaknya terus monitoring Kejari Halsel, jika tidak profesional maka diberikan sangsi.

Diakhir keterangannya, Kejati berjanji akan menindaklanjuti usulan massa soal tenggang waktu. Dia minta waktu selama satu bulan untuk memproses kasus hingga tuntas.

"Jadi berikan waktu saya selama 1 bulan untuk saya proses kasus ini. Jadi percayakan saja pada saya, akan saya tindaklanjuti kasus korupsi ini dan biar ada efek jerahnya. Mari kita sama-sama membrantas kasus korupsi di Maluku Utara, meredeka, merdeka.. merdeka," teriak Kejati dihadapan massa aksi.

Usai hearing, massa aksi melanjutkan orasinya di kantor perwakilan kantor BPK Malut untuk meminta data audit korusi ADD/DD desa Lata-lata. Di kantor itu, massa menyerahkan sebuah dokumen kasus dan permohonan soal hasil audit dari BPK RI Malut.

Usai pertemuan dengan BPK Malut, aksi massa selanjutnya menuju ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Maluku Utara di kelurahan Gamalama, Ternate. Disana massa menggelar aksi menuntut polisi agar bekerja secara profesional dalam menangani kasus mereka soal ancaman pembunuhan yang dialakuan oleh Kades Lata-lata Abdul Malik Gama, yang saat ini ditangani oleh Diskrimum Polda Malut.

Saat hearing dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Malut Kombes Pol Dwi Hindarwana, massa aksi merasa kecewa dengan pernyataannya.

"Intinya pertemuan kami dengan polisi soal kasus ancaman pembunuhan yang saat ini masih berlanjut penyelidikan itu tidak membuahkan hasil. Keterangan beliau itu sangat mengecewakan bagi kami. Tapi tidak apa-apalah kita tunggu hasil akhirnya," tutur Mahmud.

ALDY M

Berita Terkait