Sabtu, 28 November 2020 | 08:26:54 WIB

Lama Sudah Dalton Berkeliaran, Kejari Jakpus Tak Dapat Bekuk Juga

Senin, 10 Agustus 2020 | 08:58 WIB
Lama Sudah Dalton Berkeliaran, Kejari Jakpus Tak Dapat Bekuk Juga

(FOTO : TIRTO.ID/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Tindakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat (Jakpus) yang tidak kunjung mengeksekusi terpidana Warga Negara Asing (WNA) asal Amerika Serikat (AS) Dalton Ichiro Tanonaka, sampai saat ini mengundang pertanyaan. 

Mengapa tidak, lelaki yang menjadi terpidana kasus penipuan dan penggelapan itu sudah cukup lama berkeliaran disebut-sebut di Jakarta namun tak kunjung dapat dibekuk kemudian dijebloskan ke dalam bui oleh eksekutor Kejari Jakpus.

"Kami mau eksekusi terpidana itu," demikian Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Pusat Riono Budisantoso, baru-baru ini. Kapan? Apakah dengan begitu ada jaminan yang bersangkutan tidak malah kabur ke luar negeri ?. Bukankah sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Kejari Jakpus selaku eksekutor untuk menjebloskan Dalton ke dalam bui begitu perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti.

Dalton Ichiro Tanonaka adalah terpidana tiga (3) tahun penjara. Namun statusnya menjadi buronan atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pasca putusan Kasasi  No: 761/K/PID/2018 tanggal 14 Oktober 2018, karena yang bersangkutan segera menghilang atau berpindah-pindah domisili ketika eksekutor hendak memasukkannya ke dalam penjara, sebagaimana dilansir Lindo dari Suarakarya.

Kendati demikian, Dalton Ichiro Tanonaka masih bisa berimprovisasi. Dari tempat persembunyiannya yang bersangkutan mencari penasihat hukum dari Kantor Hukum Marthen Pongrekun & Associates untuk kemudian pada 13 Januari 2020 mengajukan permohonan PK. Ironisnya, PK itu sempat disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Bahkan dihadiri jaksa dari Kejari Jakarta Pusat. Tidakah pihak PN Jakarta Pusat, Kejari Jakarta Pusat dan penasihat hukum Dalton dapat bekerjasama dalam rangka penegakan hukum ?. Artinya, sesama penegak hukum tidak bolehkah penasihat hukum Dalton membocorkan keberadaan kliennya demi penegakan dan kepastian hukum? Hingga akhirnya tidak ada lagi kesan yang kuat sesama penegak hukum tidaklah sama-sama berkeinginan menegakkan hukum yang berkeadilan dan berkebenaran.

Dengan dapat bersembunyi Dalton sampai saat ini, menjadi ada kesan atau paling tidak kecurigaan Kejari Jakpus dan PN Jakpus sama-sama tidak memiliki keseriusan agar Dalton menjalani hukumannya yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA). 

Jika PN Jakpus, terutama Kejari Jakarta Pusat lebih mementingkan kepastian hukum daripada upaya hukum luar biasa yang diajukan terpidana, bisa saja langsung ditolak atau tidak disidangkan sama sekali PK apabila yang bersangkutan (Dalton) tidak hadir. 

Nah, pada saat hadir itulah eksekutor dari Kejari Jakpus mengamankan Dalton. PK-nya itu sendiri dapat dilanjutkan saat Dalton tengah menjalani hukumannya. Sebab, PK sama sekali tidak menghambat eksekusi. Justru PK tak bisa dimohonkan apabila hukuman tak dijalani dengan cara melarikan diri.

Atas berbagai ketentuan yang berlaku itu pula, penasihat hukum HPR (saksi korban penipuan dan penggelapan Dalton), Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH CBL mengajukan keberatan secara tertulis ke PN Jakpus. Sebab, berdasarkan pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang berhak mengajukan PK adalah terpidana atau ahli warisnya. Dalton bukanlah pemohon PK, karena dia buron, menghilang dan masih dalam status cekal. Belum pernah dieksekusi atau dijebloskan ke dalam bui sesuai putusan kasasi yang sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

“Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (32) KUHP, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalton belumlah terpidana karena dia memilik kabur daripada menjalani hukumannya,” jelas Hartono, Minggu (9/8/20).

Jika penasihat hukum sama sekali tidak berkeinginan membiarkan kliennya terus menerus bersembunyi, dan eksekutor berkeinginan kuat menegakkan hukum yang berkepastian, niscaya Dalton tidak akan bisa bersembunyi sampai saat ini. Apalagi, jika PN Jakarta Pusat bersikap tegas maka PK pun akan langsung ditolak tanpa disidangkan apabila terpidana pemohonnya tidak hadir. (ARMAN/SUARAKARYA)

Berita Terkait