Jumat, 25 September 2020 | 02:59:54 WIB

Menaker Ida : Jawa Barat, Provinsi Paling Banyak Pekerjanya Yang Terdampak Covid-19

Senin, 10 Agustus 2020 | 12:59 WIB
Menaker Ida : Jawa Barat, Provinsi Paling Banyak Pekerjanya Yang Terdampak Covid-19

(FOTO : HUMASNAKER/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi dengan tenaga kerja yang terdampak imbas dari Covid-19 paling banyak.

Menurut data yang dihimpun Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan bantuan dari Disnaker Pemda, hingga 31 Juli 2020, pekerja formal maupun informal yang terdampak Covid-19 di Provinsi Jabar mencapai lebih dari 342.772 orang pekerja.

"Tentu dengan kondisi dan tantangan ketenagakerjaan di Provinsi Jabar ini perlu untuk segera ditindaklanjuti sesegera mungkin agar kita bisa tekan laju dampak Covid-19 ini kedepannya," ujar Menaker Ida.

Hal tersebut dikatakan Menaker Ida saat memberikan arahan konkret pemulihan ekonomi nasional di bidang ketenagakerjaan di hadapan Kadisnaker Kabupaten/Kota seluruh Jawa Barat, di Bandung, Jabar, Minggu (9/8/20).

Secara nasional, hingga 31 Juli 2020, total pekerja formal maupun informal yang terdampak Covid-19 mencapai lebih dari 3,5 juta orang. Dari jumlah tersebut, data yang sudah di-cleansing kemnaker dengan BPJS Ketenagakerjaan mencapai 2.146.667 orang (yang terdata by name by address).

Data yang sudah cleansing tersebut terdiri dari pekerja formal yang dirumahkan mencapai 1.132.117 orang dan pekerja formal yang di-PHK sebanyak 383.645 orang. Sedangkan pekerja sektor informal yang terdampak mencapai 630.905 orang.

Menurut Menaker, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait mitigasi dampak pandemi di bidang ketenagakerjaan, Pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional, berupaya meringankan beban pekerja ter-PHK (Putus Hubungan Kerja) melalui berbagai stimulus, termasuk menyalurkan berbagai bantuan sosial bagi para korban PHK, Kartu Prakerja, program padat karya, dan kewirausahaan untuk penyerapan tenaga kerja yang terdampak pandemi.

Bahkan, pemerintah akan memberikan stimulus berupa subsidi upah kepada para pekerja peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang penghasilannya dibawah Rp 5 juta.

"Subsidi upah diberikan sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan dan akan diberikan per dua bulan sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp 1,2 juta," ungkap Ida.

Menurutnya, dengan adanya stimulus seperti ini, maka daya beli masyarakat akan mulai meningkat. Sehingga akan berdampak pada pertumbuhan positif perekonomian Indonesia di kuartal III dan IV.

"Saya mengajak kepada Bapak/Ibu Kadisnaker Kabupaten/Kota untuk bersama sama gotong royong dan menjaga soliditas moral sosial guna serius dalam penanganan dan pemulihan disektor ketenagakerjaan yang ada di Jawa Barat," ujar menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Sementara itu, Kadisnakertrans Provinsi Jabar, Rachmat Taufik Garsadi mengungkapkan, kondisi ketenagakerjaan yang ada di Jabar saat ini, tingkat angka pengangguran terbuka di Jawa Barat masih cukup tinggi. Ditambah lagi, masih tingginya angka disparitas UMK ditingkat Kabupaten/Kota, yang berdampak pada minimnya produktivitas dan daya saing keterampilan yang ada di Jabar.

"Tentu, kami di provinsi meminta bantuan arahan dari pusat dan Bu Menteri agar sarana dan prasarana pelatihan di Jabar dan permasalahan lainnya dapat diatasi dengan baik," kata Taufik. (ARMAN R)

Berita Terkait