Selasa, 29 September 2020 | 23:06:37 WIB

Dianggap Langgar BPH Migas, Masa Aksi RKB Kepsul Minta Bupati Cabut Izin Operasi SPBU Kompas CV.Suramaya Nur Mecca Di Desa Wainib

Kamis, 13 Agustus 2020 | 20:46 WIB
Dianggap Langgar BPH Migas, Masa Aksi RKB Kepsul Minta Bupati Cabut Izin Operasi SPBU Kompas CV.Suramaya Nur Mecca Di Desa Wainib

Masa aksi KRB saat berorasi di depan Kantor bulati Kepsul (ISTIMEWAH)

LINDO Sula- Komunitas Rakyat Bergerak (KRB) Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri dari tiga elemen gerakan yaitu Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND), Gema Rakyat Dan Aliansi Pemuda Sula ( APS) kembali turun ke jalan, Senin (12/08/20) untuk menyampaikan aspirasi masyarakat melalui aksi masa  dengan rute aksi yaitu Depan Kantor Pertamina, Kantor PerindagKop, taman kota Sanana dan Pertokoan , Kantor DPRD kabupaten kepulauan Sula serta Kantor Bupati.

Dalam orasi nya Kordinator Aksi lapangan (Korlap) Junaidi Peuleu menyampaikan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dan untuk mewujudkannya salah satunya di perlukan perangkat hukum yang digunakan untuk keseimbangan dan keadilan sosial disegala bidang yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kita butuh payung hukum yaitu Undang-undang untuk melindungi kepentingan rakyat bukan kepentingan elite, banyak prodak hukum yang di lahirkan saat ini justru merugikan kepentingan rakyat dengan membatasi hak-hak rakyat , petani, buruh dan perempuan", ucap Junaidi dalam bobotan orasi nya.

Dikatakan Junaidi, Persoalan ini haruslah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melawan segala bentuk penindasan seperti korupsi, kolusi , dan Nepotisme (KKN) di negara ini, khususnya di kabupaten kepulauan Sula.

Dalam bobotan orasi nya Junaidi juga menyinggung Terkait tuntutan aksi yaitu Pemerintah Daera harus memindah izin operasi SPBU desa Wainib ke tempat lain, mengingat Izin yang di keluarkan Pemerinta daerah melanggar Surat edaran BPH Migas.
" Sesuai aturan nya itu lima kilo meter jarak SPBU yang satu dengan SPBU yang lain, untuk itu kami mendesak Bupati untuk mencaput izin operasi SPBU Kompas CV. Suramaya Nur Meccah di kecamatan lain ", Ucap Korlap dalam penyampaian bobotan orasinya. 


Selain menyampaikan tuntutan aksi berupa meminta Bupati kabupaten kepulauan Sula Hendra Thes untuk mencabut izin operasi SPBU  Kompas CV. Suramaya Nur Meccah di desa Wainib dan memindahkan ke kecamatan lain, masa aksi juga secara tegas menolak Omnibuslaw.

" Kami juga meminta kepada Pemda Kepsul untuk segera menyelesaikan pekerjaan ruas jalan desa kawata- Waisakai , mendesak Polda Malut untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi Irigasi Trans Modopuhi , mendesak Polres dan Kejari Sanana untuk menuntaskan kasus OTT yang sampai saat ini terkatung-katung di meja penyidik,  serta  kami juga mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan DPRD Kepsul untuk membuat regulasi harga komoditi di kabupaten kepulauan Sula", Ucap Korlap tegas. (IT)

Berita Terkait