Sabtu, 31 Juli 2021 | 05:46:30 WIB

Soal Plt Ketua Golkar Kepsul, Ini Kata Arifin Djafar

Sabtu, 15 Agustus 2020 | 21:43 WIB
Soal Plt Ketua Golkar Kepsul, Ini Kata Arifin Djafar

(foto:IT-Lindo) Sekritaris DPD I Golkar Malut, Arifin Djafar.

LINDO Sula-Proses pergantian dari satu pimpinan ke pimpinan yang lain di partai Golongan karya (Golkar) adalah hal yang biasa terjadi, demikian ungkap Sekritaris DPD I Golkar Provinsi Maluku Utara Arifin Djafar kepada LiputanIndonesinews Sabtu (15/08/20)


Arifin menyampaikan untuk persoalan pergantian ketua DPD II Golkar di kabupaten kepulauan Sula(Kepsul) itu karena ada kasuistis tersendiri sehingga  DPD I Golkar Malut menindak lanjuti hasil rapat koordinasi dan konsolidasi organisasi  yang kemudian di Tindaklanjuti dengan rapat pleno.
"Dari hasil rapat pleno yang bersangkutan Ismail Kari di anggap telah memenuhi syarat untuk di berhentikan dari ketua DPD II Golkar Kepsul dan DPD I Golkar Malut mengangkat Plt ketua DPD II Golkar Kepsul yaitu saudara Mandala Sangadji", tutur Arifin.


Berdasarkan Surat keputusan DPD I Golkar Provinsi Maluku Utara Nomor : SKEP-0077/DPD/GOLKAR-MU/VIII/2020 yang di tanda tangani langsung oleh ketua DPD I Golkar Malut Alien Mus dan saya sendiri sebagai Sekritaris DPD I Golkar Malut",tutur Arifin Tegas.


Dikatakan Arifin, terkait isu yang berkembang di Kepsul terkait dengan Adanya pergantian Pimpinan ketua DPD II Golkar Kepsul maka akan ada anggota DPRD Kepsul  yang terancam di PAW, maka dengan ini saya mau tegaskan bahwa itu tidak benar adanya.

"itu dua hal yang berbeda, kan proses penunjukan plt itu dasarnya adalah menindaklanjuti PO 16 menyangkut dengan tertib organisasi dan pemberian sangsi kepada ketua DPD II Partai Golkar Kepsul yang melanggar PO itu, jadi tidak ada kaitan nya dengan PAW, itu dua hal yang berbeda", tegas Arifin.


Selanjutnya juga dikatakan Arifin, sebagai Sekritaris DPD I Golkar Malut saya harus meluruskan isu yang berkembang soal ini, jadi tidak ada keterkaitan antara Plt ketua DPD II dengan PAW.

Atas dasar instruksi dari DPP Golkar terkait pelaksanaan Musda di semua kabupaten/ kota di seluruh Indonesia sampai batas waktu 30 Agustus 2020.
Untuk kabupaten kepulauan Sula dibawa Kepemimpinan Bapak Ismail Kari tidak ada pembentukan Pindes,  tidak ada SK penganggakatan Pincam padahal untuk menghadapi Musda, Pincam memiliki hak Suara, dari hal tersebut bagaimana kami mau melaksanakan Musda sesuai dengan instruksi DPP Golkar tapi pemilik suaranya tidak ada legalitas nya, sehingga ditunjuklah plt untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi organisasi menunjukan pincam- pincam ini untuk segera melaksanakan Musda.

"Atas dasar alasan inilah sehingga DPD I Golkar Malut menunjuk saudara Mandala Sangadji sebagai Plt ketua DPD II Golkar Kepsul untuk melaksanakan Musda sesuai instruksi DPP partai Golkar", tutup Arifin.(IT)

Berita Terkait