Sabtu, 31 Oktober 2020 | 21:20:09 WIB

MSY : Aparat Hukum Segera Turun Jika Ada Ribut Dana Desa

Rabu, 9 September 2020 | 15:49 WIB
MSY : Aparat Hukum Segera Turun Jika Ada Ribut Dana Desa

Mukmin Syarifuddin, S.Sos, M.Si. (FOTO : ISTIMEWA/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Penggelontoran anggaran Negara dalam jumlah yang tidak tanggung, langsung ke desa-desa diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia (RI) diharapkan dapat membantu mempercepat tujuan negara  mewujudkan Kemakmuran dan Keadilan dari aspek pembangungunan dan ekonomi. 

Adanya program pemerintah pusat yang sementara berjalan Dana Desa dan BUMNDES bagaikan malaikat penolong bagi warga desa, yang memiliki tingkat kesadaran tinggi, baik pemerintah desa dan perangkatnya termasuk seluruh warga. 

"Sebaliknya, menjadi Malapetaka, dan sumber perpecahan warga, apabila tingkat kesadaran tergolong rendah, terutama bagi Pemerindah Desa (Pemdes) dan perangkatnya termasuk pula warganya. Tentu kunci utama semua itu, haruslah patuh dan tunduk, terhadap Petunjuk Teknis (Juknis), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), apapun istilah yang digunakan sebagai pedoman, patokan pengelolaan uang rakyat yang diberi nama Dana Desa Dan BUMNDES. Istilah umumnya ditengah masyarakat, DD (Dana Desa) dan BUMNDES dikekola bersama Pemdes dan warga, tanpa ada kongkalingkong," kata Pemerhati Dana Desa Dan BUMNDES Mukmin Syarifuddin, S.Sos, M.Si dalam press rilis yang diterima Lindo, Rabu (9/9/20).

Berdasarkan penelusuran Mukmin Syarifuddin, hampir seluruh wilayah Indonesia secara langsung, tidak melalui informasi filter media saja. Pengelolaan Dana Desa dan BUMNDES mengalami persoalan yang harus mampu dipahami pemerintah pusat. 

Pertama : Dana Desa Dan Bumndes menjadi pemicu panasnya kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan bahkan menggeser secara total nilai-nilai kepantasan bagi setiap orang yang harusnya dilihat memenuhi kelayakan untuk dipilih. Lahirlah persekongkolan jahat dengan tingkat kesadaran, pemahaman yang masih rendah bagi warga desa sebagai wajib pilih. 

Ditambah, situasi kehidupan masyarakat di desa itu sangat memprihatinkan, maka dapat dipastikan pemimpin yang akan dipilih sudah buka lagi sosok yang sesuai standar kepemimpinan, sebab persekongkolan jahat sekalipun, akan terpilih jika alam demokrasi kita masih seperti yang kita ketahui bersama sekarang ini.

Kedua, setelah terpilih dengan pembiayaan tinggi dalam kontestasi pilkades, maka sudah tentu pengelolaan dana desa maupun bumndes, serta apapun yang seharusnya dijalankan sesuaai standar kepatutan yang ada, sudah jelas sulit untuk terwujud. Sebab, kelompok itu sudah terpilih dengan jalur yang tidak demokraritis, maka perlakuannya akan jauh dari alam rasa kemanusiaan yang tinggi. 

Ketiga, fakta dihampir daerah pedesaan yang sudah ia datangi, seperti Maluku, Sulawesi, Jawa, Sumatera sampai Sabang, menunjukkan adanya persoalan pengelolaan Dana Desa dan BUMNDESA patut dipetakan sesuai kepantasan Desa, dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) secara ketat dan terinci, serta dikawal dengan sistim yang mesti dibuat lebih baik dari sistim tata kelola hari ini. 

Jika tidak, menurutnya Dana Desa dan Bumndes justru secara mayoritas di wilayah pedesaan di Indonesia, menjadi sumber malapetaka, penghancur nilai-nilai kemanusian. Secara ekstrim dari sudut pandang koruptor, melahirnya "Generasi Baru Koruptor", yaitu Koruptor Generasi Millenial", dan ini lebih hebat lagi cara dan ilmunya.

Keempat, sebagai wujud tanggung jawab negara, terhadap persoalan jangan terpecahnya rasa kemanusiaan,  kekeluargaan di seluruh desa wilayah Indonesia, maka setiap persoalan yang muncul dipermukaan, termasuk media, penegak hukum dan pihak terkait segera turun ke tengah masyarakat, agar kepastian pengelolaan anggaran dapat terlaksana. 

"Sekaligus menjadi proses edukasi terhadap semua pihak didesa, baik pemerintah desa maupun warga. Apabila dalam temuan penegak hukum terdapat pelanggaran hukum, maka segera proses. Dengan begitu, maka Dana Desa dan Bumndes tidak akan menjadi petaka, tapi akan menjadi Rahmat, penolong bagi warga desa yang itulah saudara kita," ujar MSY sapaan akrab Mukmin Syarifuddin.

Ia menambahkan, munculnya polemik soal Dana Desa di salah satu Desa di Wilayah Kabupate Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), yakni Desa Bente, Kecamatan Kambowa dan di seluruh desa lainnya di Indonesia yang ribut soal Dana Desa, penegak hukum pihak terkait wajib segera turun ke lokasi, agar segera diselesaikan dan semua pihak mendapatkan kepastian hukum demi tenangnya secara psikologis ditengah desa.

Menurut Mukmin, keluhan warga harus dikroscek langsung ke lokasi desa bersangkutan, agar kebenaran dan fakta sesungguhnya dapat terbuka secara benar dan sebenar-benarnya. Disisi lain, Pemdes yang menjadi sasaran kecurigaan warga juga akan memiliki ruang besar dalam memperjelas keberadaanya ditengah warga. 

"Insya Allah, jika sistem seperti ini dijalankan, maka Dana Desa Dan BUMNDES akan menjelma menjadi kekuatan penopang Negara dalam aspek keutuhan dan harmonisasi warga negara, sekaligus akan jadi pemersatu bangsa dari berbagai unsur, aspek ruang kehidupan," kata Mukmin. (ARMAN R)

Berita Terkait