Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:29:46 WIB

Kemnaker Akan Cabut Ijin Usaha P3MI Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Senin, 28 September 2020 | 17:14 WIB
Kemnaker Akan Cabut Ijin Usaha P3MI Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Direktur PPTKLN Kemnaker Eva Trisiana. (FOTO : TRIBUNNEWS.COM/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketengakerjaan (Kemnaker) akan terus meningkat koordinasi secara intensif antar Kementerian/Lembaga (K/L) dalam mencegah pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural atau ilegal ke luar negeri.

Langkah pemerintah mencegah pemberangkatan PMI secara ilegal, salah satunya dengan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke tempat penampungan PMI ilegal.

"Sidak merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah PMI non prodesural. Memang diperlukan kehati-hatian dalam pelaksanaan Sidak agar misi ini berhasil atau tidak bocor. karena tidak jarang Sidak menjadi tidak berhasil akibat ada oknum yang membocorkan adanya informasi ini. Oleh karenanya, perlu strategi yang matang dalam pelaksanaan Sidak ini," kata Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kementerian Ketengakerjaan (Kemnaker) Eva Trisiana kepada Lindo dalam pesan singkatnya baru - baru ini.

Menurutnya, hanya orang - orang tertentu saja yang dilibatkan dalam Sidak dan sifatnya mendadak. Begitu juga dalam melawan sindikasi penempatan PMI non prosedural ini, memang sangat diperlukan koordinasi, yang tidak bisa hanya oleh Kemnaker atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), perlu juga keterlibatan K/L terkait lainnya, mengingat jaringan sindikasi ini sudah sangat kuat selama ini.

"Semua pelaksanaan tugas yang dilakukan BP2MI, selalu dilaporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), termasuk melaporkan hasil Sidak beberapa waktu lalu," ungkap Eva.

Kemnaker tambahnya, juga akan menindak/menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang ada kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penempatan PMI ke luar negeri.

Sanksi tersebut kata Eva, mulai peringatan, skorsing hingga pencabutan izinnya, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan P3MI.

"Apabila terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), jelas sanksi pencabutan akan diterapkan kepada P3MI yang terbukti melakukan TPPO," tegas Eva.

Sementara itu, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), kembali berhasil menggagalkan dan menyelamatkan 7 orang calon PMI, yang diduga akan diberangkatkan secara non prosedural sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah (Timteng). 

Upaya itu berhasil dilakukan BP2MI, bermula dari laporan masyarakat melalui Crisis Center, Kamis (24/9/20). Dilaporkan, ada 30 calon PMI yang ditampung di sebuah rumah kontrakan, berlokasi di Jalan Swadaya RT 03/09 Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. 

Informasi tersebut langsung ditelusuri oleh tim UPT BP2MI Jakarta, saat itu juga. Ditemukan 7 orang calon PMI wanita yang ditampung di rumah tersebut, sudah selama dua minggu. Peristiwa ini menunjukkan bahwa upaya pengiriman PMI secara illegal masih terus berlangsung. 

Terutama untuk penempatan PMI ke negara Timteng yang hingga saat ini sesungguhnya masih dimoratorium. Sesuai Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timteng. 

Untuk itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, saat melakukan konferensi pers di kantor BP2MI, di Jakarta, Kamis (24/9/20), dengan lantang menyatakan, kepada para pengusaha, pemilik perusahaan, manning agency, atau P3MI, tidak akan berhenti memberantas upaya pengiriman PMI secara ilegal. 

“Kami tidak memulai perang ini, tetapi peperangan itu kalianlah yang memulainya dengan segala bentuk kejahatan ilegal terhadap PMI. Maka, jangan pernah berpikir bahwa kami akan menghentikan peperangan ini dan jangan pernah berpikir kalian bisa menghentikan peperangan ini," ujar Benny. 

Dari 7 calon PMI yang ditemukan lanjutnya, lima diantaranya akan dipekerjakan ke Abu Dhabi, 1 orang ke Dubai, serta seorang ke Qatar. Seorang calon PMI menyebutkan yang memberangkatkan mereka adalah PT Prima Duta. 

Tim UPT BP2MI Jakarta juga mengamankan Ahmad Nuryadi, suami Sri Lestari, yang bertanggungjawab di penampungan rumah kontrakan tersebut. Sementara, Sri Lestari sendiri tidak ada di tempat. 

Ketujuh CPMI juga turut diamankan BP2MI, untuk dilakukan pendalaman dan wawancara. Para calon PMI berasal dari Cianjur 3 orang, Sukabumi 1 orang, Karawang 1 orang, serta Serang, Banten 2 orang. 

Mereka akan ditampung di shelter UPT BP2MI Jakarta. Selanjutnya, akan dilakukan pendampingan oleh BP2MI untuk penyidikan ke Bareskrim Polri sebagai tindaklanjut proses hukum. 

“Ketujuh calon PMI ini sudah dalam perlindungan negara, karena mereka adalah korban yang berhak mendapatkan perlindungan,” kata Benny. (ARMAN R)

Berita Terkait