Jumat, 04 Desember 2020 | 03:02:12 WIB

Jelang Pencoblosan Warga Tiga Desa di Jailolo Selatan Tolak Politik Uang

Kamis, 22 Oktober 2020 | 12:16 WIB
Jelang Pencoblosan Warga Tiga Desa  di Jailolo Selatan Tolak Politik Uang

Himbauan warga tolak politik uang yang dipasang oleh warga. Pelanggaran politik uang akan didenda sebesar Rp 1 Milyar berdasarkan pasal 187 A UU No.10 tahun 2016, dapat dikenakan pada pemberi maupun penerima. (Foto: KOMPAS/LINDO)

HALBAR, LINDO - Warga desa Toniku, desa Tabadame, dan warga desa Braha, kecamatan Jailolo Selatan, kabupaten Halmahera Barat, pada Rabu (21/10/2020),  menolak politik uang yang marak dilakukan saat jelang pemilu kepala daerah secara serentak diseluruh daerah.

 

Bahkan, warga disana mengatakan bahwa jelang pilkada ini mereka ingin bersama-sama mengawal demokrasi di desanya, agar jalan proses jelang pencoblosan dan pada hari H, berjalan mulus tanpa ada embel-embel politik uang.

"Kami ingin saat serangan fajar nanti, kami akan menangkap pelaku money politik yang biasa dilakukan saat dinihari atau menjelang hari H. Pokoknya kami tidak mau warga disini terjebak pada politik kotor terhadap demokrasi ini," kata Fauzia Jumati pada media ini.

Fauzia menegaskan akan mengajak teman-temannya untuk menolak dengan keras soal permainan uang jelang pemilu kepala daerah secara serentak di desa mereka.

"Pokoknya saya ajak teman-teman untuk menolak pilkada kotor yang dilakukan para tim sukses dan kandidatnya saat masuk ke desa kami untuk membayar warga disni untuk memenangkan paslon tertentu. Kami ingatkan pada jelang pencoblosan nanti jangan main-main dengan jual beli suara di desa kami, kami akan tangkap dan serahkan pada panwas atau polisi," tegasnya.

Sementara itu, Foni Sidete warga desa Braha mengatakan bahwa ia akan bekerjasama dengan polisi atau panitia pengawas pemilu untuk melakukan pengawasan dalam setiap pergerakan tim sukses dari masing-masing kandidat untuk membeli suara di warga Braha untuk memenangkan paslon tertentu.

"Kami tidak biarkan permainan kotor masuk ke desa kami. Kalau sampai tim sukses paksakan untuk membeli suara di desa kami, maka resikonya akan kami usul pilkada di desa kami harus di tunda dulu. Kami ingin tunjukan pada publik bahwa proses demokrasi di desa kami ini benar-benar jujur, adil, terbuka, transparan , dan akuntabel,"  tagasnya.

Sedangkan warga lain yang ada di desa Tabadame, Hadi Rusmin mengaku bahwa pilkada serentak ini sebaiknya dijadikan momentum ini sebagai ajang pesta demokrasi yang lebih baik lagi.

"Tidak baik kalau pemilukada ini kita golput lagi, apalagi bagi-bagi uang pada masyarakat. Itu yang namanya pembodohan, yang merusak tatanan demokrasi termasuk merusak negeri ini," ujarnya.

ALDY M

Berita Terkait