Rabu, 02 Desember 2020 | 01:30:43 WIB

Demi Terwujudnya Pilkada Demokrtis, Mukmin Minta Pjs Bupati Buton Utara Kawal Netralitas ASN

Jum'at, 30 Oktober 2020 | 08:49 WIB
Demi Terwujudnya Pilkada Demokrtis, Mukmin Minta Pjs Bupati Buton Utara Kawal Netralitas ASN

Mukmin Syarifuddin, S.Sos, M.Si (FOTO : ISTIMEWA/LINDO)

JAKARTA, LINDO -Ditunjuknya Pjs Bupati Buton Utara baru-baru ini, merupakan rahmat tersendiri bagi masyarakat Buton Utara dalam memasuki perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Buton Utara (Butur) pada 9 Desember 2020 mendatang. 

"Sebab, ini akan menjadi momentum sejarah Butur, jika Pjs Bupati Butur dapat melahirkan situasi yang netral bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akhir-akhir sangat telanjang mempertontonkan etika bernegara yang dilanggar secara total dan cenderung ekstrim," kata Pemerhati Demokrasi, Mukmin Syarifuddin, S.Sos, M.Si dalam press rilis yang dikirim kepada Lindo, Jumat (30/10/20)

Ia percaya, Pjs Bupati Butur akan dapat menghadirkan esensi roh berbangsa dan berbangsa yang penuh etika disiplin bagi ASN yang wajib mematuhi Undang-Undang (UU) dan segala peraturan yang ada, dengan mengingatkan serta memberi teguran bahkan kalau perlun sanksi keras, terhadap prilaku oknum ASN yang seharusnya tampil sebagai sosok "Pahlawan Demokrasi", dengan tidak ikut-ikutan, apalagi terang - benderang dihadapan publik seolah politisi yang terlibat selaku tim pemenangan bagi salah satu pasangan calon kepala daerah di wilayah Kabupaten Butur, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menurutnya, ASN itu adalah ibaratkan sosok penyelamat "malaikat nyata di dunia", bagi kehidupan masyarakat. Sebab dipundaknyalah tanggungjawab mulia untuk menuntun, mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang berprikemanusiaaan dan berprikeadilan".

"Apabila ASN tega dan bermain politik praktis dengan terang-terangan, maka itu selain melanggar aturan, juga sudah keluar dari ruang kemuliannya yang sebagai sosok pahlawan bagi masyarakat. Padahal dalam proses pesta demokrasi seharusnya ASN  menjadi pengawal hati nurani masyarakat, tidak menjadi pèngganggu apalagi perusak," ujar Mukmin Syarifuddin, sebagai eks dosen Universitas Darussalam Ambon (2013-2016).

Sehingga lanjutnya, esensi ASN akan tampil sebagai Pahlawan Demokrasi, terlebih ditengah pandemi covid-19. Bukan sebaliknya, malah meniadi penindas dan penghancur esensi kemanusiaan, dengan ikut memanfaatkan tugas dan fungsinya mengayomi, melayani masyarakat.

Oleh karena itulah, Mukmin yakin ASN Buton Utara tidak ada yang keluar dari hakikat ASN yang merupakan simbol nyata keberadaan negara ditengah kehidupan sosial kemasyarakatan di manapun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama di Butur.

Apabila kata Mukmin, ada ASN yang selama ini terlanjur muncul dan memperlihatkan dirinya sebagai pendukung salah satu pasangan calon Kepala Daerah (Kada), itu hanyalah kekhilafan sesaat saja. Dan setelah itu  akan menempatkan dirinya, sebagai bagian yang menyatu dengan hati nurani, kehendak masyarakat, tangisan masyarakat Butur, untuk hadirnya pemimpin yang lebih baik saat hari pencoblosan 9 Desember 2020 mendatang.

"Apalagi dengan hadirnya Pjs Bupati Butur yang baru, saya yakin 100% ASN di Butur akan dinetralkan dari aktifitas nyata politik Pilkada. Apabila itu dilakukan, maka sejarah kehidupan di Butur, akan mencatat nama Pjs Butur sekarang, sebagai pahlawan demokrasi penyelemat hati nurani masyarakat butur dikemudian hari," ujar MSY sapaan akrab Mukmin Syarifuddin.

Sehingga, MSY mengharapkan kepada Pjs Bupati Butur agar tidak segan menata, bahkan memberi sanksi tegas. Misalkan ada Plt. Kades (Kepala Desa) yang sudah membuat suasana kebatinan, psikologis di desa yang kurang lebih ada 40 an, agar dicopot dari jabatan Plt Kades. Sebab, masyarkat sangat resah dengan ulah beberapa Plt. Kades, mulai dari mengarahkan warga kepada salah satu pasangan calon kepala daerah, dengan sedikit ancaman atas Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah pusat.

Hal itulah menurut Mukmin, sebagai penjajah baru zaman millenial. Bahkan, bisa dikategorikan pelanggaran terhadap prinsip prilaku yang berprikemanusiaan atau kejahatan kemanusiaan. Karena negara hadir untuk menyelamatkan warga negaranya, supaya merdeka dari kesusahan hidup dimasa pandemi. Bukan malah dibajak, dicederai oknum ASN Plt. Kades. Kalau sudah seperti itu  Pjs Bupati Butur harus tegas mencopot oknum Plt Kades yang bersangkutan.

Ia berharap, rentang waktu kurang lebih 2 bulan masa jabatan Pjs Bupati Butur, sangat diharapkan untuk menjadi momentum bersejarah bagi kemerdekaan warga Butur, dari gangguan semua oknum yang berjiwa mental rusak, jahat, dengan hadirnya ketegasan dan keberanian atas penindasan, pengekangan terhadap Plt. Kades yang berimbas kepada hal rakyat yang semestinya diterima tanpa ada ancaman. 

"Saatnya rakyat Butur, bersatu dan memerdekakan diri untuk menentukan pilihan pemimpinya pada Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Jangan kalah, menyerah apalagi takut hanya karena intimidasi, ancaman kata-kata dari oknum penjahat kemanusiaan," ujar Mukmin yang juga Ketua Solidaritas Pemuda Kepton Diperantauan Pulau Sumatera. (ARMAN R)

Berita Terkait