Minggu, 24 Januari 2021 | 09:06:10 WIB

Pengangguran Dan Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja

Sabtu, 28 November 2020 | 18:50 WIB
Pengangguran Dan Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja

Oleh :  Bery Komarudzaman, SH Pengantar Kerja Ahli Madya Kementerian Ketenagakerjaan RI

 

 

Kesempatan Kerja Merupakan Hak Setiap Orang.

UUD 1945 Pasal 27 mengamanahkan bahwa, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan keterbatasannya, pemerintah selalu berupaya dan memfasilitasi agar angkatan kerja, khususnya para penganggur dan pencari kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga dapat melakukan pekerjaan secara produktif.

Perlu disadari bahwa, masalah pengangguran bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja, tapi merupakan tanggung jawab kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa penanggulangan pengangguran menjadi tanggung jawab dan komitmen bersama. Kunci utamanya adalah penganggur itu sendiri. Betapa besarnya perhatian pemerintah serta tersedianya fasilitas yang memadai tanpa tekad dari sipenganggur maka kesempatan kerja tidak akan terwujud.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat diperlukan baik pelatihan teknis maupun peningkatan kualitas manajemen. Pelatihan tersebut sudah barang tentu mengacu kepada standar kompetensi yang telah sesuai dengan kebutuhan pasar.

Penganggur yang telah memiliki keterampilan tertentu akan lebih mudah mendapatkan  lapangan pekerjaan, baik untuk mengisi lowongan (employment services) maupun untuk dapat usaha mandiri (employment creation).

 

  1. Lowongan Pekerjaan Sangat Terbatas.

Lapangan pekerjaan yang semata-mata karena mengharapkan tersedianya lowongan kerja sangat terbatas dan pertumbuhannya sangat kecil. Ditambah lagi dengan meningkatnya jumlah penganggur akibat PHK serta pemulangan TKI ilegal bermasalah dan penghentian penempatan TKI kekawasan timur tengah saat ini, bahkan adanya kebijakan pemerintah mencabut seratus lebih perusahaan penempatan TKI Swasta (PPTKIS) yang berakibat kepada penganggur baru.

Pemecahan masalah penanggulangan pengangguran yang ditawarkan yaitu, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam terutama sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna serta pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS).

Selain berbekal keterampilan, perlu dipikirkan juga mengenai modal usaha dan pemasaran hasil usaha agar memperoleh pembinaan dan kemudahan. Benar bahwa kesempatan kerja adalah hak setiap orang sebagai warga negara dan mereka berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tetapi untuk mendapatkan hak pekerjaan dimaksud juga tidak mudah, berbagai cara harus ditempuh dan berbagai kendala harus dipahami dan dilalui, akhirnya para penganggur harus menentukan pilihan, apakah harus bersaing menunggu lowongan pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dengan berusaha mandiri sebagai wirausaha.

Tetapi yang teramat penting ialah, harus dapat menciptakan lapangan kerja untuk dirinya maupun orang lain. Dengan demikian akan banyak menumbuhkan usaha kecil dan menengah melalui usaha mandiri.

 

       2.Kondisi Ketenagakerjaan.

Jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 267 juta jiwa (Bappenas 2018), dari jumlah tersebut 9,22 % atau sekitar 24,79 juta jiwa termasuk hidup dibawah garis kemiskinan (berita resmi statistik no.08/01/th.XXIII, tanggal 15 Januari 2020, tentang profil kemiskinan Indonesia, September 2019).

Disamping itu, jumlah angkatan kerja pada agustus 2019 sebanyak 133,56 juta jiwa, naik 2,55 juta jiwa dibanding tahun 2018, sedangkan penduduk bekerja sebanyak 126,51 juta jiwa dan menganggur sebanyak 7,05 juta jiwa meningkat 50 ribu jiwa dibanding tahun lalu.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2019 terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yakni TPAK laki-laki sebesar 83,13% dan TPAK perempuan sebesar 51,89%. Selama lima tahun terakhir (2015 s/d 2019), TPAK perempuan mengalami peningkatan lebih tinggi (3,02%) dibanding TPAK laki-laki (0,42%).

Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada seluruh jenjang pendidikan dari Agustus 2015 s/d Agustus 2019 mengalami penurunan sebesar 0,3 % s/d 2,4 persen. Pada Agustus 2019, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih yang paling tinggi diantara pendidikan lainnya sebesar 10,42%, sedangkan TPT terendah adalah pada jenjang pendidikan SD sebesar 2,41%.

 

No

TPT

Agustus 2015 (%)

Agustus 2016 (%)

Agustus 2017 (%)

Agustus 2018 (%)

 

Agustus 2019 (%)

 

1

SD kebawah

2,74

2,88

2,62

2,43

2,41

2

SLTP

6,22

5,71

5,54

4,80

4,75

3

SLTA

10,32

8,72

8,29

7,95

7,92

4

SMK

12,65

11,11

11,41

11,24

10,42

5

Diploma

7,54

6,04

6,88

6,02

5,99

6

Universitas

6,40

4,87

5,18

5,89

5,67

 

Dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas penduduk yang bekerja berpendidikan SD kebawah, walaupun dapat penurunan dari tahun ke tahun tetapi jumlahnya kurang signifikan.

Dari kondisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, terdapat ketidak seimbangan antara persediaan tenaga kerja yang ada dengan tenaga kerja yang terserap di pasar kerja. Mereka yang tidak dapat terserap di pasar kerja disebut penganggur.

Berbagai faktor yang mempengaruhi jumlah penganggur ini, antara lain :

  1. Lulusan Institusi pendidikan bertambah setiap tahun.
  2. Masih banyaknya penganggur dari tahun-tahun sebelumnya yang belum terserap pasar kerja.
  3. Penduduk yang telah bekerja terkena PHK.
  4. Belum terciptanya kesempatan kerja secara maksimal.

Keadaan ini berdampak semakin terakumulasinya jumlah penganggur dari tahun ke tahun, sedangkan penganggur dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok, yaitu :

  1.  Penganggur Sementara.

Pengagguran ini diakibatkan karena terbatasnya sebaran informasi mengenai lowongan pekerjaan yang ada secara rinci kepada para pencari kerja, sehingga pencari kerja tidak mengetahui adanya lowongan kerja yang sesuai dengan kualifikasi dan keinginan yang dimiliki begitu pula sebaliknya pengusaha tidak mengetahui adanya pencari kerja yang memenuhi persyaratan bagi lowongan kerja diperusahannya. Kelompok pengagguran ini  kebanyakan berusia muda yang belum berpengalaman dan tenaga kerja wanita.

 

       2.  Pengangguran Musiman.

Pengagguran musiman ini terjadi karena pencari nafkah pada bidang tertentu sangat ketergantungan dengan musim (faktor iklim) seperti sektor pertanian pada musim hujan dilakukan pengolahan tanah pertanian, setelah panen selesai sebagian dari merika berangkat mencari kerja diperkotaan.

 

       3.  Pengangguran Khusus.

Penganggur ini terjadi karena adanya kelompok khusus dalam masyarakat yang sulit mendapatkan pekerjaan seperti para penderita cacat tubuh, cacat jiwa dan cacat sosial. Termasuk juga dalam kelompok ini, mereka yang tidak bekerja karena bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan kekeringan yang panjang, juga penganggur wanita yang sering diperlakukan diskriminatif.

 

       4.  Penganggur Konjungtur.

Penganggur ini terjadi akibat adanya krisis ekonomi (penurunan kegiatan ekonomi) seperti yang dialami negara kita tahun 1997 yang dampaknya hingga saat ini. Rendahnya daya beli masyarakat, tingginya harga bahan baku impor sehingga menyebabkan turunnya kegiatan produksi dan distribusi barang/jasa, sehingga berakibat pada turunnya penggunaan tenaga kerja, yang selanjutnya menimbulkan pengangguran atau setengah penganggur.

 

       5.  Penganggur Terselubung

Penganggur terselubung ini adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu atau dapat juga disebut setengah penganggur. Berkurangnya jam kerja dapat diakibatkan berbagai faktor, salah satunya karena menurunnya jumlah produksi barang/jasa sebagai akibat adanya resesi ekonomi, keadaan ini memaksa perusahaan untuk mengurangi jam kerja bahkan merumahkan sebagian atau seluruh karyawan.

Melihat ini semua, pengangguran akan berdampak kepada pemborosan potensi sumber daya yang ada; memicu terjadinya disintegrasi bangsa, menjadi beban keluarga dan sumber utama  kemiskinan; mendorong terciptanya gejolak/keresahan; dan menghambat proses pelaksanaan pembangunan nasional.

 

Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja

Perluasan Kesempatan Kerja adalah upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembakan lapangan pekerjaan yang tersedia. Dengan kebijakan perluasan kesempatan kerja ini diharapkan dapat membuka peluang bagi penganggur untuk bekerja, sehingga dapat meminimalisir angka pengangguran. Berdasarkan UU nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 33/2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja dapat disimpulkan bahwa bentuk kebijakan perluasan kesempatan kerja terdiri atas :

Perluasan Kesempatan Kerja di Dalam Hubungan Kerja, yaitu :

Upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembakan lapangan pekerjaan yang tersedia berdasarkan perjanjian kerja, yang mem punyai unsur perintah, pekerjaan dan upah.

Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja di Dalam Hubungan Kerja ini diimplementasikan melalui aktifitas perantaraan kerja yang menghubungkan pemberi kerja dengan pencari kerja melalui sistem :

  1. AKL (Antar Kerja Lokal), yaitu mekanisme penempatan tenaga kerja atau mempertemukan antara pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja yang terbatas dalam satu wilayah pasar kerja tingkat Kabupaten/Kota.
  2. AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), yaitu mekanisme penempatan tenaga kerja atau mempertemukan antara pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja yang berbeda provinsi, maupun antara Kabupaten/Kota dalam satu provinsi.
  3. AKAN (Antar Kerja Antar Negara), yaitu mekanisme penempatan tenaga kerja keluar negeri atau mempertemukan antara pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja diluar negeri melalui perusahaan penempatan tenaga kerja keluar negeri.
  4. AKSUS (Antar Kerja Khusus), yaitu penempatan tenaga kerja atau mempertemukan antara pencari kerja penyandang cacat dan/atau lansia yang masih produktif dengan pengguna tenaga kerja.

Meskipun program ini telah didukung oleh sarana informasi pasar kerja, jobfair dan bursa kerja online, namun  Permasalahan yang terjadi adalah belum difungsingkannya secara efektif mekanisme antar kerja dan pengantar kerja. Apabila pemberi kerja dan pencari kerja bersepakat didalam suatu hubungan kerja, maka mereka akan membuat perjanjian kerja yang memuat hak dan kewajiban para pihak, perjanjian kerja ini mengandung unsur pekerjaan, perintah dan upah (PP NO.33/2013 pasal 1 angka 2).

Perluasan Kesempatan Kerja di Luar Hubungan Kerja, yaitu :

Upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak berdasarkan perjanjian kerja (PP no.33/2013 pasal 1 angka

Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja diluar Hubungan Kerja ini diwujudkan melalui penciptaan kegiatan produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan SDA, SDM dan teknologi tepat guna yang dilakukan melalui :

  1. Pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri,
  2. Pengembangan padat karya,
  3. Penerapan teknologi tepat guna,
  4. Pendayagunaan tenaga kerja sukarela, atau
  5. Pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.

 

Pelaksanaan fasilitasi perluasan kesempatan kerja diluar hubungan kerja dilakukan melalui permodalan, penjaminan, pendampingan, pelatihan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau penyediaan data dan informasi.

Perluasan Kesempatan Kerja di Luar Hubungan kerja ini diimplementasikan oleh pemerintah melalui (empat) program utama yaitu :

  1. Pengembangan Padat Karya.

Kegiatan ini pada hakikatnya menekankan pada penciptaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja yang bersifat sementara.

Padat karya bertujuan untuk memberikan pendapatan sementara (Cash for work) berupa upah kerja kepada penganggur/setengah penganggur pada daerah-daerah yang tertimpa bencana alam, kekeringan, gagal panen atau perisitiwa-peristiwa tertentu yang menyebabkan masyarakat didaerah tersebut kehilangan pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan.

Pada kegiatan padat karya, masyarakat diikut sertakan dalam suatu proyek pembangunan sarana/prasarana seperti pembuatan jalan, pasar, irigasi, lumbung dan sarana pelayanan masyarakat lainnya namun seiring perkembangannya, kegiatan padat karya mengalami modifikasi, dari semula bersifat sementara (Cash for Work) menjadi suatu kegiatan yang produktif dan berkelanjutan berbasis kewirausahaan melalui kegiatan seperti, peternakan, pertanian perkebunan, budidaya perikanan dan lain-lain.

 

        2.Terapan Teknologi Tepat guna (TTG).

Kegiatan ini menekankan pada upaya pemberdayaan penganggur/setengah penganggur melalui penguasaan alih teknologi sederhana yang mengolah bahan mentah menjadi komoditas bahan jadi yang memiliki nilai tambah secara ekonomi serta dapat memperluas kesempatan kerja, seperti pengolahan minyak kelapa, pengasapan ikan (pengawetan) dan pengalengan, kerajinan sampah laut, rotan dan lain-lain.

 

       3.Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM).

Kegiatan ini menekankan pada upaya pengembangan rintisan usaha atau usaha kecil melalui pelatihan manajemen usaha serta bantuan sarana usaha sesuai jenis usaha yang dijalankan. Jenis pelatihan yang diberikan seperti manajemen produksi pemasaran, keuangan, kredit usaha dan penguatan jejaring kemitraan.

 

        4.Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS).

Kegiatan ini menekankan pada penyiapan TKS sebagai pendamping perluasan        kesempatan kerja, seperti kelompok usaha padat karya, TTG dan TKM atau usaha produktif lainnya. Melalui pendampingan diharapkan usaha yang dijalankan kelompok usaha masyarakat dapat mengalami perkembangan yang signifikan.

Pendayagunaan TKS diposisikan untuk mendukung upaya penciptaan dan pengembangan wirausaha pada kegiatan perluasan kesempatan kerja, seperti pengembangan padat karya, terapan TTG dan pemberdayaan TKM serta usaha produktif lainnya,

Keberhasilan program masyarakat salah satunya ditentukan oleh sejauh mana    dukungan/partisipasi masyarakat selaku target/penerima program. Konsep ini menempatkan masyarakat pada posisi terdepan dalam proses pembangunan. Gagasan ini pertama dikemukakan oleh ahli pendidikan dan ahli pembangunan yaitu Paulo Preire dan Robert Chambers.

Upaya mengembangkan spirit kewirausahaan masyarakat secara masif bukanlah tanpa alasan, mengingat keberadaan wirausaha memiliki peran penting sebagai motor penggerak ekonomi dan pembangunan. Dengan modal dasar potensi SDM dan SDA, pemerintah optimis mampu menciptakan wirausaha yang unggul dan berdaya saing diberbagai bidang usaha.

 

 

 

Berita Terkait