Senin, 08 Maret 2021 | 11:05:06 WIB

HCW Minta Inspektorat Segera Gandeng BPKP Audit Anggaran KPU Halsel Sebesar 52 Miliar

Senin, 11 Januari 2021 | 20:36 WIB
HCW Minta Inspektorat Segera Gandeng BPKP Audit Anggaran KPU Halsel Sebesar 52 Miliar

Wakil Direktur Pencegahan HCW Malut Rajak Idrus. (Foto: Ist/Lindo)

TERNATE, LINDO - Polimik antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Hamahera Selatan, terkait dengan pengusulan permintaan anggaran sebesar tiga miliar oleh KPU Halsel untuk membeckup gugatan di sidang perdana pada tanggal 26 Januari 2021 nanti di Mahkama Konstitusi (MK).  Menurut Halmahera Corruption Watch (HCW) Maluku Utara, bahwa penolakan pemerintah kabupaten Halmahera Selatan terkait pengusulan anggaran tersebut  adalah langka yang paling tepat.

Wakil Direktur Pencegahan HCW Malut Rajak Idrus mengakui bahwa Pilkada Halmahera Selatan sudah selesai tinggal menunggu gugatan saja di MK.

"Terkait anggaran seharusnya KPU Halsel tidak lagi membankan ke daerah untuk penambahan anggaran dalam rangka pengamanan gugatan di MK. Apa lagi yang di minta sebesar tiga miliar rupiah, Ini kan cukup besar anggarannya," kata Jeck.

Dalam kesempatan tersebut, HCW meminta agar Inspektorat Halsel harus gandeng badan pemeriksaan keuangan provinsi Malut (BPKP) agar segera mengaudit pemakaian anggaran pilkada tahun 2020 kemarin.

"Bagi HCW anggaran yang di kelola oleh KPU kemarin adalah anggaran yang bersumber dari APBD yang sudah terpakai habis sebesar 52 miliar rupiah," pintanya.

HCW berharap agar Inspektorat harus gandeng BPKP untuk audit APBD itu. Bagi Jeck, tidak ada alasan, tetap diaudit karena itu anggaran yang cukup besar.

HCW menegaskan, usulan anggaran tambahan yang dilakukan oleh KPU Halmahera Selatan ke Pemkab Halsel senilai Rp.3 miliar itu patut dipertanyakan, artinya ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

"Anggaran sebesar itu kok masih ada  permintaan lagi sih. Saya berharap bupati harus tolak itu, jangan mengabulkan permintaan KPU. Kami lihat  penggunaan anggaran Pilkada di KPU Halsel banyak aitem-aitem anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya,” tandas Jeck.

Dalam kesempatan itu, Jeck mengakui bahwa pihaknya melalui Lembaga HCW akan ikut memantau terkait pemakaian anggara tersebut. DPRD Halsel, kata Jeck, harus bentuk tim khusus untuk membantu mengkroscek anggaran yang sudah terpakai itu.

"Tidak bisa di anggap remeh karena anggarannya cukup besar. Walaupun pemilihan kepala daerah itu di atur dalam Undang-Undang dan anggranpun tetap di bebenkan ke daerah melalui APBN, akan tetapi bukan karena pilkada selesai namun semua harus selesai. Tidak bisa itu, karna anggaran yang terpakai itu harus diteliti bukan hanya di KPU tapi pemakaian anggaran dari Bawaslu Halsel pun harus di telusuri," ungkapnya.

Dalam keterangannya, Jeck berharap agar KPU jangan bermain-main dan jangan menganggap hal ini remeh.

"Anggaran ini bukan sedikit, makanya  harus di kawal dan terus telusuri. Begitupun usulan permintaan sebesar tiga miliar itu. Bupati dan DPRD harus duduk satu meja dan bicarakan secara matang. Karna DPRD adalah mitra pemerintah, jangan sampai dewan dan bupati main sendiri-sendiri yang akan mengakibatkan beban terhadap daerah itu," ujarnya.

HCW menilai bahwa APBD Halmahera Selatan sudah selesai di ketuk oleh DPRD dan sudah di prioritaskan di masing-masing dinas untuk kepentingan pembangunan Halmahera Selatan ke Depan.

Sesuai informasi yang diterima oleh HCW bahwa APBD 2021 sudah di sahkan oleh dewan dan tidak tercantum sedikitpun untuk penembahan anggran di KPU.

"Kalaupun pemerintah  merealisasi atas permintaan KPU Halsel sebesar 3 miliar, itu artinya di ambil aggaran dari mana. Sedangkan semua anggaran sudah selesai di plot," tutur Jeck.

ALDY M

Berita Terkait