Senin, 08 Maret 2021 | 10:45:26 WIB

HCW Tantang Kejati Malut, Segera Periksa Kadis PPK Dan Kontraktor Soal Kasus KAT

Senin, 18 Januari 2021 | 14:34 WIB
HCW Tantang Kejati Malut, Segera Periksa Kadis PPK Dan Kontraktor Soal Kasus KAT

Direktur Bidang Pencegahan Lembaga Anti Korupsi Halmahera Corupption Watch (HCW) Rajak Idrus. (Foto: Aldy/Lindo)

TERNATE, LINDO - Lembaga Anti Korupsi Halmahera Corupption Watch (HCW) Provinsi Maluku Utara (Malut) telah menemukan proyek  pembangunan perumahan Komunitas Ada Terpencil (KAT), yang ada di Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara.

"Dalam temuan HCW, ada indikasi permainan antara Kepala Dinas, PPK dan kontraktor yang mengerjakan proyek itu," ungkap Direktur HCW Rajak Idrus, pada Senin (18/01/2021).

Dalam pesan rilisnya, Jeck mengatakan bahwa proyek pembangunan perumahan warga itu telah menghabiskan anggaran sebesar  1,6 77 miliar yang di duga bermasalah. Dalam catatan HCW anggaran sebesar itu tidak sesuai dengan harapan masyarkat. Karena spek yang dikerjakan sangat  amburadul dan kesan terbengkalai.

Proyek yang di kerjakan oleh CV Farham Inda Utama adalah proyek yang dikomando oleh seorang Direktur Utama, atas nama Suraya Abdul Haris SE. Kontraktor yang mengerjakan peroyek tersebut yang dimulai pada tahun 2019, yang dibangun berdasarkan jadwal kalender 85 hari kerja.

"Itu bukan hanya kesalahan kontraktor saja, tetapi ibu Nurlaila Husen sebagai PPK harus ikut bertanggungjawab atas tidak selesainya anggaran tersebut," jelasnya.

Menurut Jeck proyek tersebut saat ini sudah hampir masuk 2 tahun, namun tak kunjung selesai. Sedangkan total rumah yang harus dikerjakan sebanyak 40 unit rumah, namun yang baru di kerjakan hanya 12 unit.

"Sangat di sayangkan jika proyek yang bersumber dari APBN itu, tidak sesuai dengan harapan masyarakat.  Disatu sisi, hal ini juga bertentangan dengan visi-misi Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba.

Berkaitan dengan hal tersebut, HCW ingin menatang pada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, agar segera melakukan pemanggilan pada Kadis, PPK dan kontraktor agar dapat mempertanggung jawabkan proyek tersebut.

"HCW akan mengawal kasus ini hingga tuntas tanpa mengenal siapapun dia. Karena hal itu juga bagian dari bentuk kejahatan korupsi," ujarnya.

Jeck mengakui bahwa HCW sudah siap kawal kasus ini, termasuk beberapa dokumen penting yang ia siap dorong ke Kejati Malut.

"Kasus ini sudah masuk pada agenda khusus HCW yang akan siap di dorong. Kami sudah kantongi beberapa bukti dan dokumen penting, termasuk dokumentasi proyek tersebut. Kami tinggal menunggu waktu saja, kapan bisa kami beberkan dihadapan penyidik kejaksaan," tandasnya.

Selain pihak Kejaksaan Malut, HCW juga meminta pada Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba agar segera memecat Kadis Sosial dan PPK di dinas Sosial, selaku penanggungjawab gagalnya proyek tersebut. Karena menurut HCW kegagalan proyek ini bagian dari menjatuhkan wibawah Gubernur Malut dalam rangka membangun Maluku Utara ke depan yang lebih baik lagi.

"Harapan saya dan HCW, Gubernur AGK tidak usah lagi perlu melindungi pejabat yang nakal yang suka bermain proyek, termasuk bermain dengan angka-angka korupsi. Itu yang sangat berbahaya," bebernya.

ALDY M

Berita Terkait