Jumat, 23 April 2021 | 02:15:27 WIB

BPKP Malut Diminta Konsisten Soal Hasil Auditnya

Rabu, 17 Februari 2021 | 06:51 WIB
BPKP Malut Diminta Konsisten Soal Hasil Auditnya

Direktur HCW Rajak Idrus. (Foto: Ical/Lindo)

TERNATE, LINDO - Badan Pemeriksaan Keuangan Provonsi (BPKP) Maluku Utara (Malut) adalah suatu lembaga yang tugasnya mengaudit seluruh anggaran keuangan daerah, termasuk ikut melakukan pemeriksaan di sejumlah proyek, terutama proyek yang menggunakan anggran pendapatan dan belanja daerah (APBD), maupun anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Dalam pemantauan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Halmahera Coruption Watch (HCW) Maluku Utara,   banyak sekali kejanggalan selama dalam pemeriksaan BPKP di lapangan. Sala satunya ialah BPKP telah melakukan audit proyek jalan Sayoang Yaba di tahun 2015 yang secara fisik pekerjaannya tidak terselesaikan.

"Kalau kami pantau pada tahun 2015, kinerja BPKP secara fisik bisa di bilang tak beres pekerjaannya," kata Direktur HCW Rajak Idrus.

Lebih lanjut pria yang sering disapa Jeck itu menegaskan bahwa proyek jalan Sayoang Yaba yang menguras anggaran APBD Tahun 2015 sebasar 49 miliar itu bermasalah.

"Proyek itu saat ini sudah menjadi bidikan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Kami atas nama HCW pernah menyurati Kejaksaan Tinggi Malut, dan kita sama-sama dengan kejaksaan pernah ke lokasi proyek yang dipimpin langsung oleh Kejati Malut. Bahkan dalam proyek itu secara maraton Kejati Malut malakukan pemeriksaan para saksi-saksi sebanyak 10 orang termasuk kontraktornya," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, HCW, kata Jeck, sangat antusias untuk mengawal dugaan kasus pembangunan jalan Sayoang Yaba dan hampir setiap saat HCW selalu berkoordinasi dengan Kejaksaan Malut untuk melakukan pemantauan kasus itu. Dan penjelasan Kejaksaan Malut bahwa kasus itu  masih menunggu hasil audit dari BPKP Malut. 

"Dugaan kami kasus itu di hentikan pada tahun 2019 dengan alasan tidak ada kerugian negara atas audit BPK Perwakilan Malut. Dalam kajian HCW, proyek tahun 2015  auditnya BPKP tahun 2016. Selama 3  tahun BPKP telah menggantungkan hasil audit proyek jalan Sayoang Yaba. Kok tiba-tiba tidak ada kerugian negara, padahal kejaksaan sudah bekerja secara maksimal," ujar Jeck dengan nada kesal.

Lebih lanjut kata Jeck, HCW menduga bukan hanya proyek jalan Sayoang Yaba saja yang diaudit, tetapi proyek lainpun telah diaudit oleh BPKP. Seharusnya BPKP berkomitmen dan berkoordinasi dengan pihak pemangku hukum untuk meyerahkan hasil auditnya ke 
Kejaksaan atau Kepolosian, sehingga dalam proses penanganan perkara seperti kasus korupsi bisa di selesaikan secepatnya.

"Tapi kalau proses suda jalan, lalu ujung-ujung liat hasil audit BPKP tidak maksimal dan tidak ada kerugian negara, yah susah juga untuk di proses. HCW berharap BPKP harus melakukan ekspos lewat media atas kerja auditnya, sehingga publik harus tahu apa kerja BPKP. Karena selama ini kami menduga BPKP terlalu diam diri, tidak pernah terekspos hasil auditnya, lalu tiba-tiba setiap tahun  provinsi Malut termasuk di dalamnya ada 10 kabupaten/kota yang selalu mendapat penghargaan atau pridikat  WTP," tandasnya.

Jeck menilai pemberian predikat para instansi di Malut adalah pembohongan publik, karena disetiap tahun pasti ada penahanan tersangka korupsi oleh kejaksaan maupun kepolisian.

"Tidak cocok kalau pejabat dan instansi diberikan penghargaan oleh kementerian, jika di setiap tahun ada penahanan tersangka kasus korupsi. Pertanyaannya penghargaan itu  dapat dari mana," tanya Jeck.

ICHAL B

Berita Terkait