Kamis, 13 Mei 2021 | 12:53:15 WIB

Kasus Dana Hiba KNPI Halbar, HCW Tantang Kepolisian

Sabtu, 13 Maret 2021 | 14:31 WIB
Kasus Dana Hiba KNPI Halbar, HCW Tantang Kepolisian

Direktur HCW Rajak Idrus. (Foto: Aldy/Lindo)

TERNATE, LINDO - Halmahera Coruption Watch (HCW) Provinsi Maluku Utara (Malut) menilai proses penanganan soal dugaan kasus korupsi dana hiba untuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), sudah terlalu lama mandek di meja penyidik Kepolisian Resort (Polres-Halbar).

"Seharusnya kasus ini sudah ada penetapan tersangka di sejumlah pihak. Karna hampir semua saksi sudah di periksa oleh penyidik Polres Halbar," kata Direktur HCW Rajak Idrus dalam pesan rilisnya yang diterima media ini di Ternate, Sabtu (13/03/2021).

Dalam keterangannya, HCW mengaku bahwa kasus tersebut, pihaknya selalu mengikuti setiap perkembangan dugaan kasus dana hiba KNPI Halbar.

"Saya minta Polres Halbar segera teliti lebih jauh terkait penanganan soal kasus ini. Karena kasus ini kami duga ada keterlibatan berbagai macam pihak. Bahkan informasi yang kami terimah, dana hiba tersebut telah di terimah oleh KNPI Halbar. Ada dugaan kuat keterkaitan dengan para petinggi KNPI Halbar, termasuk di atas satu tingkat lagi yaitu DPD I KNPI Maluku Utara," ungkapnya.

Lelaki yang sering  disapa bang Jeck ini berharap pada institusi Kepolisian Halbar agar benar-banar fokus dan konsen terhadap penanganannya.

"Saya berharap Polres Halbar harus fokus dan konsen atas kasus ini. Disatu sisi kasus tersebut sudah pernah di audit oleh BPK perwakilan Malut, untuk itu, polisi harus cepat melakukan penetapan tersangka," harapnya.

Menurut Jeck, kasus ini memang sudah lama mengendap dimeja  penyidik Reskrim Polres Halbar dan sudah hampir kurung waktu tiga tahun tidak ada perkembangannya.  Padahal kasus tersebut telah di audit oleh BPK Malut.

"Kami sudah mengkafer bahwa Inspektorat Maluku Utara juga  pernah menyerahkan hasil audit terhadap dugaan penyelewengan anggaran 350 juta itu ke penyidik Polres Halbar. Jadi hasil audit yang di berikan oleh inspektorat tentu sudah menjadi pintu masuk untuk di lakukan penetapan tersangka. Tidak ada alasan Polres Halbar menunda-nunda penetapan kasus ini," pintanya.

Menurut Jeck, hasil audit Inspektorat sudah jelas secara administrasi dan kalau hasil audit itu tidak ada temuan maka Inspektorat tidak akan menyerahkan hasil auditnya ke polisi. Padahal selama 3 tahun itu tidak ada pengembalian atas kerugian negara.

"Itu artinya tidak ada etikad baik untuk melakukan pengembalian pada  negara," ungkapnya.

Seperti diketahui bahwa proses pengusulan permintaan anggaran dana hiba oleh KNPI itu sebesar 500 juta, dan dana itu di kelola langsung oleh KNPI Halbar.

"Saya minta KNPI Halbar harus jujur soal dana hibah itu. Karena dugaan kami pasti ada  petinggi DPD 1 KNPI Malut yang ikut mencicipi dana tersebut. Jadi sekali lagi saya minta polisi harus lebih lagi meneliti untuk membongkar semua itu. Karna bagi HCW walaupun KNPI di Malut hingga Kabupaten/Kota ada beberapa fersi, namun ia yakin polisi lebih paham lagi fersi mana yang ikut menikmati dana hiba tersebut," tuturnya.

Diakhir keterangannya, Jeck menjelaskan bahwa pihaknya akan tetap menunggu perkembangan dan melihat gebrakan soal kasus itu, apakah polisi bisa mengungkap atau tidak.

"HCW tetap menunggu sikap Polres Halbar, apakah kasus tersebut mau diselesaikan atau dibiarkan begitu saja, kita lihat saja nanti," tuturnya.

ALDY M

Berita Terkait