Kamis, 13 Mei 2021 | 12:45:26 WIB

Habiskan Anggaran 92,415 Miliar, HCW Minta KPK Turun Ke Lokasi Bencana Halsel

Rabu, 17 Maret 2021 | 13:16 WIB
Habiskan Anggaran 92,415 Miliar, HCW Minta KPK Turun Ke Lokasi Bencana Halsel

Pengungsi mengangkat barang-barangnya masuk ke Hunian Sementara (Huntara) kluster kedua di Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (17/1/2019). (Foto: Ant/Lindo)

TERNATE, LINDO - Halmahera Coruption Watch (HCW) Provinsi Maluku Utara meminta pada Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) agar segera menurunkan timnya ke kabupaten Halmahera Selatan, khsusnya di wilayah Gane, untuk melihat secara dekat terkait bantuan rumah pada korban gempa beberapa waktu lalu

HCW melansir bahwa bantuan rumah yang menggunakan anggaran APBN dari  BNPB yang dibangun di Halmahera Selatan sangat tidak layak dihuni.

Demikian hal itu dikatakan oleh Direktur HCW Rajak Idrus dalam pesan rilisnya yang diterima di Ternate, Malut, Rabu (17/03/2021).

Lebih lanjut Rajak menjelaskan bahwa dari data yang diperoleh HCW banyak bangunan yang tidak di tempati oleh warga dengan alasan karena bangunan tidak layak huni dan terlalu panas.

"Warga yang ada di Gane Halsel rumahnya  tidak layak di tempati. Alasan mereka karena panas dan terlalu pendek. Informasi yang kami terima bahwa pembangunan rumah yang dibangun tidak menggunakan pihak ke tiga atau kontraktor, tetapi di?erjakan langsung oleh pihak bencana alam (BPBD) Halsel," katanya.

Dalam keterangannya, lelaki yang sering disapa bang Jeck ini mengungkapkan bahwa anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan rumah  itu sebesar Rp91,415 miliar yang bersumber dari anggran BNPB pusat.

"Sesuai data yang kami terima yang di usulkan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, ada sebanyak 2.908 unit rumah yang rusak, diantaranya 1.201 unit rusak berat  senilai Rp60,05 miliar, untuk rusak sedang sebanyak 953 unit senilai Rp23,825 miliar, sedangkan 754 unit rusak ringan senilai Rp7,54 miliar. Bagi HCW anggaran yang sangat fantastis dan itu sangat mubajir," ungkapnya.

Menurut Jeck, sebelum rumah itu di bangunan  pihak BPBD Halsel mengusulkan agar melibatkan pihak ke 3 atau kontraktor yang mengerjakan rumah tersebut. Jika selesai di kerjakan ada penandatanganan berita acara oleh masyarakat, guna mentransfer biaya rumah ke rekening kontraktor sebesar 50 juta per kepala keluarga sesuai dengan perjanjian awal.

"Informasi yang kami dapat dari beberapa sumber bahwa uang tersebut telah masuk ke rekening pemerintah pada tanggal 31 Desember 2019. Tetapi pemerintahlah yang mengucurkan anggaran itu ke masing-masing rekening masyarakat yang terkenah musibah, sejak bulan semptember 2020. Itu artinya sekitar 7 hingga 9 bulan uang itu di tahan di rekening pemerintah dan tidak langsung di cairkan ke rekening masyarakat. Kami menduga ada permainan besar di dalamnya," tandas Jeck.

Selain itu, Tim HCW juga menemukan informasi bahwa sebelum rumah itu di bangun, ada pertemuan antara pemeritah kabupaten Halmahera Selatan dengan 12 kepala desa yang bersepakat akan membangun satu rumah untuk di jadikan sebagai percontohan  pada masayarkat.

"Ketika masyarakat sudah sepakat dengan rumah tersebut baru di di lanjutkan untuk di bangun. Namun kesepakatan itu tidak ada tindaklanjutnya oleh pemeritah daerah. Bahkan pemerintah daerah lewat BPBD Halsle hanya memberikan masyarakat uang sebesar 2,6 juta untuk membangun fandasi rumah. Belum juga masyarakat di intimidasi dan ancaman oleh pemerintah. Kalau kalian tidak terima maka kalian tidak akan mendapatkan bantuan lagi dari pemeritah Halsel," ujarnya.

Dari kejadian diatas, HCW meminta pada KPK agar segera mengirim timnya untuk menelusuri persoalan yang ada di daerah Halsel.

"Kami sudah mengirim surat di KPK, sekaligus di lampirkan beberapa dokumen yang bisa di jaadikan sebagai pintu masuk untuk membongkar dugaan kasus tersebut. Karena anggaran yang di pakai adalah APBN bukan APBD," tutur Jeck.

NENENG

Berita Terkait