Minggu, 19 September 2021 | 00:11:28 WIB

HCW Temukan Dugaan Penyimpanan 23 Program Di Kantor Perindag Malut

Minggu, 25 April 2021 | 09:06 WIB
HCW Temukan Dugaan Penyimpanan 23 Program Di Kantor Perindag Malut

Kadis Perindag Malut Yudhitia Wahab (tengah berseragam) berpose bersama dengan para UKM di kota Ternate, Malut. (Foto: Ist/Lindo)

TERNATE, LINDO - Halmahera Coruption Watch (HCW) Provinsi Maluku Utara saat melakukan pementauan di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara (Disperindag Malut) telah menemukan banyak kejanggalan yang berpotensi akan terjadi penyimpangan di beberapa program, diantaranya 23 aitem kegitan atau program yang dikemas  dalam bentuk  ganti uang persediaan atau tambah uang persediaan atas SPJ dengan Nomor: 072/SPJ-TUP-PAD /INDONG/XI/3020.

Demikian hal itu dikatakan oleh Direktur HCW Malut Rajak Idrus dalam keterangan persnya yang diterima media ini di Ternate, Minggu 25 April 2021.

Dalam pernyataan itu, HCW mengungkapkan bahwa ada beberapa program di Dinas Perindag tersebut  sengaja dimainkan oleh kepala dinasnya Yuditia Wahab.

"Kami ada temukan banyak sekali kejanggalan program yang dimainkan oleh Kepala Dinas Perindag Yudhitya Wahab. Menurut catatan ICW dari total 23 aitem tersebut harus di kelola oleh bidang kawasan industri. Tetapi dalam prakteknya seluruh program itu diduga telah di kelola langsung oleh Kadisnya Yudhitya Wahab. Yang bersangkutan ingin memenepoli sendiri, tanpa melibatkan kepala bidang yang lain sebagai penanggungjawab 23 aitem  program yang melekat di bidang kawasan industri itu," kata pria yang sering disapa bang Jeck ini.

Dalam catatan HCW ada beberapa aitem kegiatan yang sengaja diamputasi oleh kadisnya sendiri. Salah satu anggaran  pembayaran honor panitia pelaksana  kegitan bimbingan tehnis standarisasi data industri di Kota Ternate, juga ikut disikat. 

"Kami tidak menemukan tempat atau  lokasi kegitan kapan dan di mana kegiatan itu di lakukan. Namun dalam dokumen pertanggung jawaban telah tertera aitem kegiatan tersebut. Banyak yang kami temukan, termasuk dokumen kegiatan dan  pencairan anggaran di per 31 Desember 2020 yang dinilai fiktif. Semua dokumen itu telah kami kantongi," ungkap Jeck.

Selain itu, Jeck mengungkapkan bahwa ada aitem program yang lain yang telah disalahgunakan oleh kadisnya. Program yang dimaksud ialah dokumen belanja perjalanan dinas dalam daerah dan dokumen belanja dalam perjalanan dinas luar daerah.

"Masih banyak lagi yang kami temukan penyalahgunaan anggaran di dinas perindag Malut dan sementara ini kami masih dalam penelusuran dan  pengkajian Tim HCW, apakah semua dukumen itu ada unsur korupsi atau tidak," tutur Jeck.

Dalam kesempatan itu Jeck menegaskan bahwa dalam waktu dekat ini Tim HCW akan berkoordinasi dengan Inspektorat Malut dan BPKP Malut. sekaligus mengkoordinasikan terkait dengan program yang melekat di dinas perindag provinsi Maluku Utara apakah sudah audit atau belum, kalau memang belum di audit maka HCW akan meneyerahkan dokumennya agar di audit secara formal karena hal itu kewenangan kedua lembaga itu.

"Kalau sudah di audit maka kami akan minta untuk dicocokan data, apakah benar atau tidak," tandasnya.

Terlepas dari menunggu hasil audit dari Inspektotar dan BPKP Malut,  HCW pun akan bertemu dengan pimpinan Kejaksaan Tinggi Malut untuk menyodorkan data atau dokumen, karena dengan dasar itu Kejaksaan bisa jadikan kasus itu menjadi pintu masuk agar melakukan penyidikan atas dugaan rentatan kasus tersebut.

"Salinannya akan kami serahkan ke DPRD provinsi Malut dan Pak Gubernur agar dapat mengetahui apa yang terjadi di Dinas Perindag Maluku Utara, sehingga pak Gubernur juga memiliki dasar agar meninjau kembali jabatan kepala dinasnya," tutur Jeck.

ICHAL/TIM

Berita Terkait