Minggu, 27 September 2020 | 16:42:36 WIB

Anang Hermansyah Klaim Cabut Usulan RUU Permusikan

Kamis, 7 Maret 2019 | 21:01 WIB
  • Anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah. (FOTO: MEDCOM/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Sebulan setelah kesepakatan "Konferensi Meja Potlot", anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah memberi pernyataan lanjutan terkait rencana RUU Permusikan. Anang menyebut dirinya resmi menarik usulan rencangan undang-undang ini di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Agar terjadi kondusivitas di seluruh stakeholder ekosistem musik di Indonesia," kata Anang lewat keterangan tertulis kepada pers, Kamis, 7 Maret 2019.

Menurut Anang, dia menarik usulan RUU Permusikan setelah mendapat saran dan masukan dari para pemangku kepentingan ekosistem Indonesia. Dia juga sepakat dengan gagasan untuk membuat musyawarah besar komunitas musik tingkat nasional.

Sebelumnya, gagasan soal forum nasional diungkap oleh beberapa pihak dalam kesempatan berbeda, antara lain Profesor musik Tjut Nyak Deviana, 100 praktisi musik yang berdiskusi di Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, serta pertemuan tertutup "Konferensi Meja Potlot" antara Anang, Glenn Fredly, grup musik Slank, dan perwakilan Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan (KNTL RUUP).

"Saya sebagai wakil rakyat yang berasal dari ekosistem musik, wajib hukumnya menindaklanjuti aspirasi dari stakeholder, sama halnya saat mengusulkan RUU Permusikan, juga berpijak pada aspirasi dan masukan dari stakeholder," kata Anang.

Musisi asal Jember ini berharap forum nasional bisa segera dilakukan setelah pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019. Pemilu Presiden dan Legislatif akan digelar serentak pada 17 April 2019.

RUU Permusikan menuai polemik sejak materi naskah akademik dan drafnya diungkap ke publik pada akhir Januari. Selama tiga pekan berikutnya, diskusi demi diskusi digelar intens di berbagai daerah. Kebanyakan sepakat dengan ide untuk membatalkan RUU Permusikan dan memulai ulang prosesnya sejak awal lewat forum yang lebih terbuka.

Sedikitnya 260 praktisi musik berkonsolidasi dalam KNTL RUUP untuk menolak materi tersebut dan membuat Daftar Isian Masalah. Setelah melakukan kajian mendalam, mereka berpendapat bahwa lebih dari dari 90% persen materi draf bermasalah sehingga tidak masuk akal untuk direvisi. Selain meminta RUU ini batal, mereka menilai perlu ada forum terbuka untuk membahas produk hukum terkait masalah permusikan.

Koalisi Seni Indonesia (KSI), perhimpunan yang turut mengawal pembuatan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, menyuarakan hal serupa. Mereka menilai draf RUU Permusikan tidak merefleksikan kebutuhan ekosistem musik Indonesia seperti yang sudah terumuskan dalam 12 rencana aksi hasil Konferensi Musik Indonesia 2018.

RUU Permusikan diusulkan oleh Anang Hermansyah selaku anggota Komisi X DPR. Wacana ini berangkat dari rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komixi X pada 2015 yang dihadiri sejumlah lembaga seperti PAPPRI, Asosiasi Industri Rekaman (ASIRI), serta pengelola royalti LMKN dan LMK.

PAPPRI (Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia), yang kini dipimpin Anang (Ketua Harian) dan mantan kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono (Ketua Umum), adalah salah satu organisasi musik yang sejak awal memperjuangkan adanya RUU Permusikan.

MEDCOM