Minggu, 27 September 2020 | 17:31:28 WIB

Gara-gara Listrik Padam, Menteri BUMN Diminta Ganti Direksi PLN

Senin, 5 Agustus 2019 | 21:04 WIB
  • Meski aliran listrik sudah kembali normal pasca padamnya listrik se Jabodetabek, masyarakat masih menggunakan penerangan seadanya. (FOTO: POSKOTA/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Ketua DPR Bambang Soesatyo menyayangkan pemadaman listrik di wilayah Jabodetabek, Banten dan Jawa Barat. Ia meminta Menteri BUMN Rini Soemarno merombak jajaran direksi PT PLN (Persero).
 
"Menurut saya dalam kasus ini harus bertanggung jawab dan kita minta adalah Menteri BUMN untuk segera melakukan revitalisasi dan berbagai perbaikan di tubuh PLN," tegas Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 5 Agustus 2019.
 
Bamsoet menyebut alasan kerusakan sejumlah pembangkit listrik tidak bisa diterima begitu saja. Politikus Partai Golkar itu meminta investigasi mendalam, termasuk dugaan unsur kesengajaan.

"Ini sudah bicara soal negara, seharusnya hal seperti ini tidak boleh terjadi ini bukan hanya menyangkut masalah pertahanan nasional saja tapi juga masalah pertahanan ekonomi," tegas Bamsoet.
 
Bamsoet mengatakan pemadaman yang berdampak masif ini bentuk keteledoran PLN. Perusahaan sebesar PLN semestinya memiliki mekanisme antisipatif menghadapi kerusakan atau pemeliharaan pembangkit listrik.
 
(Baca juga:Jokowi Marah, PLN Lambat Tangani Gangguan Listrik)
 
"Saya tidak tahu apakah ini tidak pernah diantisipasi sebelumnya, karena kita pernah mengalami kejadian ini di tahun 2002," jelas Bamsoet.
 
Dia menuturkan pemadaman masif ini menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Terutama, di sektor industri.
 
"Kalau dihitung kerugian hampir Rp90 miliar. Jadi kita minta kepada Plt Dirut PLN yang baru ini untuk menjadi perhatian dan tidak boleh terulang kembali kasus seperti ini," pungkas dia.
 
Pemadaman berawal dari gangguan pada saluran udara tegangan ekstra tinggi 500 kV Ungaran-Pemalang. Selain itu, terjadi gangguan pada gas turbin 1-6 di Suralaya dan di Pembangkit Listrik Tenaga Gas Turbin Cilegon.
 
Dampak pemadaman antara lain terhentinya operasional moda raya terpadu Jakarta. Sejumlah rangkaian kereta MRT terhenti di tengah jalur.

Sementara itu, dalam kunjungannya kantor pusat PT PLN (Persero) di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan Presiden Joko Widodo pun terlihat marah dan meminta penjelasan pada direksi PLN terkait pemadaman total pada Minggu, 4 Agustus kemarin.

Pasalnya dia heran dengan manajemen yang besar namun PLN tidak memiliki opsi lain saat ada gangguan pada salah satu transmisi listrik yang dimiliki. Jokowi menilai PLN lambat dalam menangani gangguan listrik tersebut.
 
"Dalam sebuah manajemen besar seperti PLN mestinya menurut saya ada tata kelola risiko yang dihadapi, dengan manajemen besar tentu saja ada contigency plan, ada back up plan. Pertanyaan saya kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik," kata Jokowi di kantor pusat PLN, Jakarta.

Jokowi mengatakan dirinya paham kejadian yang sama pernah terjadi pada 2002 di Jawa dan Bali. Harusnya, kata Jokowi hal tersebut bisa digunakan sebagai pelajaran dan pengalaman agar tidak terjadi lagi.

MEDCOM